ANGGARAN DASAR FEDERASI SERIKAT PEKERJA SINGAPERBANGSA


ANGGARAN DASAR
FEDERASI SERIKAT PEKERJA SINGAPERBANGSA
( FSPS)



MUKADIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya telah diejawantahkan oleh Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh setelah dikeluarkannya keputusan presiden nomor 83 tahun 1998 yang menyatakan berlakunya Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948 tentang “Kebebasan Berserikat & Perlindungan Hak untuk Berorganisasi”
Bahwa sebagai bagian dari potensi bangsa, pekerja Indonesia menempati posisi dan peran yang penting dan strategis yaitu sebagai pelaku aktif pembangunan nasional khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan industri. Untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya terutama agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan masa depan kaum pekerja perlu bersepakat dan meneguhkan tekad untuk terus berikhtiar meningkatkan kualitas keahlian, pengetahuan, ketrampilan, disiplin dan etos kerja serta tanggung jawab sesuai dengan ilmu dan tekhnologi agar mampu memperjuangkan kepentingan pekerja dan masyarakat Indonesia pada umumnya demi tercapainya peningkatan kesejahteraan.
Bahwa untuk mencapai efektifitas peranan kaum pekerja diperlukan wadah dan sarana untuk berperan serta dan berprestasi, yaitu suatu organisasi serikat pekerja yang tangguh, kuat, mandiri dan berwibawa, yang dibangun dari, oleh dan untuk pekerja secara bebas, demokratis dan bertanggung jawab serta mengutamakan persaudaraan dan kesetiakawanan, maka atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami pekerja Indonesia bertekad bulat untuk berkumpul dalam satu Organisasi Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :


ANGGARAN DASAR
FEDERASI SERIKAT PEKERJA SINGAPERBANGSA
( FSPS)
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian istilah-istilah
Pengertian istilah-istilah yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa adalah ;
(1).       FSPS; adalah Federasi Serikat pekerja Singaperbangsa, merupakan organisasi pekerja yang berpusat di Karawang;
(2).       AD-ART; adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang merupakan peraturan dalam organisasi yang wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh Anggota dan Pengurus di setiap tinggkatan organisasi;
(3).       DPA FSPS; adalah Dewan Pertimbangan Agung Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa;
(4).       DPP FSPS; adalah Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa;
(5).       DPC FSPS; adalah Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa;
(6).       SPA FSPS; adalah Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa;
(7).       SPA FSPS Perseorangan; adalah Serikat Pekerja Anggota yang dibentuk oleh DPP FSPS diperuntukan untuk Anggota khusus atau anggota perseorangan di setiap Daerah;
(8).       Adipati; adalah pimpinan tertinggi organisasi;
(9).       Senopati; adalah pembantu Adipati yang melaksanakan tugas adipati sehari-hari disetiap daerah;
(10).   Ketua umum; adalah sesorang yang dipilih melalui sidang umum yang mempunyai tugas untuk menjalankan kegiatan organisasi;
(11).   Sekertaris umum; adalah seseorang yang dipilih melalui sidang umum yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program kerja, kegiatan, dan administrasi organisasi;
(12).   Senator; adalah sebutan kepada Pengurus Senat SPA FSPS;
(13).   Senator terpilih; adalah perwakilan Senat SPA FSPS yang terpilih untuk mengikuti sidang agung;
(14).   Upeti; adalah iuran wajib anggota yang telah ditentukan nilainya;
(15).   Ruang lingkup keanggotaan; adalah batasan dimana seseorang bisa menjadi anggota FSPS;
(16).   Anggota perorangan; adalah anggota yang tidak mendaftar melalui Senat FSPS tetapi langsung mendaftar dan menjadi anggota di Federasi;
(17).   Afiliasi; adalah pernyataan bergabung;
(18).   Pergantian antar waktu; adalah pergantian seorang pengurus organisasi atau lebih yang tidak mempengaruhi masa bakti kepengurusan di setiap tingkatan;
(19).   Kondisi luar biasa; adalah kondisi yang dapat berakibat dipercepat atau diperlambat suatu permusyawaratan;
(20).   Sidang Agung; adalah musyawarah ditingkat pusat yang dilakukan untuk memilih adipati;
(21).   Quorum; adalah sahnya sebuah keputusan;
(22).   Keadaan darurat; adalah keadaan luar biasa yang harus segera diambil tindakan organisasi, karena kalau tidak segera diambil tindakan akan mengganggu jalannya organisasi;
(23).   Pemberhentian sementara; adalah berhentinya seorang atau beberapa orang pengurus yang bersifat sementara (masih menunggu proses) atau sebelum adanya keputusan mengikat dari organisasi;
(24).   Peraturan peralihan; adalah kondisi yang terjadi pada saat atau masa transisi/perpindahan/peralihan/pergantian dari peraturan lama kepada peraturan yang baru;
(25).   Titah Adipati; adalah peraturan pengganti AD-ART dan/atau Peraturan Organisasi. Aturan tersebut dikeluarkan oleh DPA FSPS karena ada sesuatu hal yang belum diatur dalam AD-ART dan/atau Peraturan Organisasi;
(26).   Full timer; adalah pengurus atau staf yang bekerja pada kantor sekretariat serikat pekerja;
(27).   Pekerja; adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau perusahaan dengan menerima upah.
Ksatria....
Pasal 2
Nama
(1).       Organisasi Serikat Pekerja di dalam Perusahaan, adalah organisasi yang dibentuk dengan sukarela secara Musyawarah dan Mufakat oleh para pekerja di dalam perusahaan, yang memproduksi barang, maupun jasa pada lapangan-lapangan pekerjaan diseluruh wilayah Indonesia, Organisasi ini bernama “Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa” untuk selanjutnya di singkat SPA FSPS;
(2).       Organisasi Serikat Pekerja yang dibentuk diluar perusahaan, adalah organisasi yang dibentuk oleh para pekerja secara perseorangan diluar perusahaan, dapat mempergunakan nama SPA FSPS seperti dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, atau dengan nama Serikat Pekerja lain yang menyatakan bergabung dengan FSPS;
(3).       Gabungan dari organisasi SPA FSPS seperti dimaksud dalam ayat (1) dan ataupun organisasi seperti dimaksud pada ayat (2) di Tingkat Nasional/Pusat, disebut Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, untuk selanjutnya di singkat FSPS.
Pasal 3
Bentuk
Gabungan organisasi seperti dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) tersebut diatas, adalah berbentuk Federasi.
Pasal 4
Waktu
FSPS dideklarasikan pada 03 Januari 2014, di Baturraden dan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.
Pasal 5
Sifat
Organisasi ini adalah organisasi pekerja yang bersifat Demokratis, Independen, Profesional, Representatif, Jujur dan Bertanggung Jawab serta mengutamakan persaudaraan dan kesetiakawanan.
Pasal 6
Kedudukan
(1).       SPA FSPS yang dibentuk diperusahaan berkedudukan di setiap Perusahaan tersebut;
(2).       SPA FSPS yang dibentuk diluar perusahaan atau dengan nama Serikat Pekerja lain seperti yang dimaksud Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar ini berkedudukan di setiap daerah dimana organisasi tersebut di bentuk;
(3).       Pusat FSPS berkedudukan di Karawang.

BAB II
AZAS, KEDAULATAN DAN AFILIASI

Pasal 7
Azas
Organisasi ini berazaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 8
Kedaulatan Organisasi
Kedaulatan organisasi di setiap tingkatan, dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah mufakat.
Pasal 9
Afiliasi
(1).       SPA FSPS yang telah terbentuk di perusahaan dengan mempergunakan AD-ART ini sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya secara otomatis bergabung (ber-afiliasi) dengan FSPS;
(2).       SPA FSPS lain yang dibentuk diluar perusahaan, dapat bergabung dengan FSPS dengan cara menyatakan bergabung secara tertulis dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPS sebagai Pedoman Organisasi Serikat Pekerja tersebut;
(3).       FSPS dapat bergabung / ber Afiliasi dan mengadakan kerjasama dengan Serikat Pekerja – Serikat Pekerja ditingkat Nasional maupun Internasional dan atau menjadi anggota Serikat Pekerja di Tingkat Internasional;
(4).       Afiliasi dimaksud pada ayat (3) tersebut diatas dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan AD-ART, garis perjuangan FSPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 10
Fungsi
FSPS berfungsi sebagai :
(1).       Sebagai sarana penampung aspirasi para anggota untuk dimusyawarahkan dan di tindak lanjuti dengan pihak terkait;
(2).       Sebagai pihak yang mewakili pekerja dalam hal penyusunan perjanjian kerja bersama;
(3).       Sebagai pihak yang mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
(4).       Sebagai wakil pekerja dalam hubungan kerja sama dibidang ketenagakerjaan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
(5).       Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(6).       Sebagai pihak yang membuat tanggapan dan advokasi hukum terhadap keputusan, kebijakan dan tindakan sepihak dari perusahaan, yang merugikan dan/atau mengurangi hak-hak pekerja;
(7).       Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 11
Tujuan

Tujuan organisasi ini adalah :
(1).       Mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 bagi kaum pekerja dan rakyat Indonesia pada umumnya;
(2).       Menghimpun dan menyatukan gerakan kaum pekerja dalam lapangan-lapangan pekerjaan serta mewujudkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan diantara sesama kaum pekerja;
(3).       Memperbaiki kwalitas kehidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara meningkatkan, melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan kaum pekerja;
(4).       Mewujudkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta meningkatkan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja;
(5).       Meningkatkan Hubungan Industrial guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju tercapainya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pekerja serta keluarga pada khususnya.

Pasal 12
Usaha

(1).       Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peran kaum pekerja;
(2).       Mewujudkan dijalankannya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya;
(3).       Menciptakan syarat-syarat kerja yang layak yang mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial;
(4).       Meningkatkan kualitas anggota dibidang pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan profesi serta kemampuan berorganisasi;
(5).       Bekerjasama dengan badan-badan pemerintah dan swasta serta organisasi lain dalam maupun luar negeri, untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Azas, Tujuan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPS.
BAB IV
ATRIBUT

Pasal 13
Bendera

Disamping bendera Merah-Putih sebagai bendera Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, SPA FSPS dan FSPS mempunyai Panji sebagai bendera organisasi dengan warna dasar Hitam Putih.

Pasal 14
Lambang
Lambang  FSPS mencerminkan dari :
(1).       Warna Hitam ; melambangkan ketegasan dalam bersikap;
(2).       Warna Putih ; melambangkan kesucian;
(3).       Perpaduan warna hitam dan putih ; melambangkan keseimbangan;
(4).       Warna Merah ; melambangkan keberanian;
(5).       Timbangan ; melambangkan keadilan bagi kaum pekerja;
(6).       Pena ; melambangkan kekuatan serikat pekerja/serikat buruh adalah dalam perundingan;
(7).       Tangan menggenggam timbangan dan pena ; Penggerak yang menentukan arah yang menggerakan keadilan;
(8).       Perisai ; melambangkan perlindungan.
BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 15
Anggota
Keanggotaan FSPS terdiri dari :
(1).       Setiap pekerja warga negara Indonesia yang bekerja pada industri formal maupun industri non formal;
(2).       Syarat-syarat untuk dapat diterima dan menjadi anggota FSPS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
Ruang Lingkup
Ruang lingkup keanggotaan:
(1).       Industri formal meliputi :
a.         Industri elektrik, elektronik, logam, mesin, automotif serta jasa penunjangnya;
b.        Industri Textile, Sandang, dan Kulit, serta jasa penunjangnya;
c.         Industri Perbankan, dan Perhotelan, serta jasa penunjangnya;
d.        Industri Kimia, Energi, dan Pertambangan, serta jasa penunjangnya;
e.         Industri Farmasi, Makanan dan Minuman, serta jasa penunjangnya;
f.          Industri Pengolahan Kayu dan Hasil Hutan serta, jasa penunjangnya;
g.         Industri Percetakan, Pengolahan Kertas dan Jurnalistik, serta jasa penunjangnya;
h.        Industri Plastik Kemasan, dan Pengolahan Plastik, serta jasa penunjangnya;
i.           Industri Jasa, Keamanan, transportasi, Kebersihan dan catering serta jasa penunjangnya;
j.           Industri lainnya yg disetujui oleh federasi.
(2).       Industri non formal meliputi :
a.         Himpunan buruh Migran (Tenaga Kerja Indonesia);
b.        Buruh Tani, Nelayan dan Pedagang;
c.         Anggota perorangan yaitu anggota yang masih aktif bekerja dan langsung mendaftar secara pribadi di federasi langsung.


Pasal 17
Hak Anggota
Anggota yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan organisasi mempunyai hak :
(1).       Memiliki Kartu Tanda Anggota;
(2).       Memilih dan dipilih;
(3).       Berbicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
(4).       Terlibat aktif dalam merumuskan keputusan-keputusan organisasi;
(5).       Membela dan dibela dalam sidang organisasi;
(6).       Mendapat bimbingan, perlindungan dan pengembangan diri.


Pasal 18
Kewajiban Anggota

Anggota yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan organisasi mempunyai kewajiban :
(1).       Membayar uang pangkal, uang iuran dan uang konsolidasi;
(2).       Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPS;
(3).       Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi;
(4).       Turut aktif dalam melaksanakan Keputusan-keputusan organisasi.



BAB VI
KEPENGURUSAN DAN WEWENANG ORGANISASI

Pasal 19
Susunan Kepengurusan
Kepengurusan FSPS diatur sebagai berikut :
(1).       Tingkat SPA FSPS yang menghimpun dan menyatukan anggota-anggotanya di dalam maupun diluar lingkungan perusahaan, dipimpin oleh Senat Serikat Pekerja Anggota Federasi Serrrikat Pekerja Singaperbangsa dan untuk selanjutnya di singkat SENAT SPA FSPS;
(2).       Di Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai perwakilan DPP FSPS jika terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) SPA FSPS;-
(3).       Tingkat nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan untuk selanjutnya disingkat DPP FSPS;
(4).       Sebagai badan perumus kebijakan dan pengendali organisasi maka dibentuk Dewan Pertimbangan Agung, dan untuk selanjutnya disingkat DPA FSPS.


Pasal 20
DPA FSPS
(1).       DPA FSPS dipimpin oleh Adipati;
(2).       Adipati ditetapkan untuk waktu yang tidak terbatas;
(3).       Pelaksana harian untuk tugas Adipati dilaksanakan oleh Senopati, dengan tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan, AD/ART, serta kebijakan Adipati.
(4).       Bila dipandang perlu Adipati dapat membentuk DPA di daerah Profinsi yang dipimpin oleh Senopati.

Pasal 21
DPP FSPS
(1).       DPP FSPS berjumlah sekurang - kurangnya 7 ( tujuh ) orang;
(2).       a.    DPP FSPS diatur sebagai berikut :
1)       Dipimpin oleh Seorang Ketua Umum;
2)       Dibantu oleh Sekretaris Umum;
3)       Direktorat Keuangan;
4)       Direktorat Kelembagaan;
5)       Direktorat Tarbiah;
6)       Direktorat Hukum dan Ham;
7)       Direktorat Pertahanan dan Keamanan;
8)       Direktorat Keputrian;
b.        Jumlah Direktorat dapat digabungkan apabila terjadi Kekurangan Pengurus, maupun ditambahkan sesuai dengan kebutuhan apabila dibutuhkan adanya Direktorat baru;
c.         Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pengurus bekerja penuh waktu (full timer)
d.        Semua Kegiatan teknis organisasi harian dibawah koordinasi Sekretaris Umum.
(3).       Pengurus DPP FSPS merupakan pemegang mandat SIDANG UMUM secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari.


Pasal 22
DPC FSPS

(1).DPC FSPS berjumlah sekurang - kurangnya 7 ( tujuh ) orang.
(2).            a.  DPC FSPS diatur sebagai berikut :
1)       Dipimpin oleh Seorang Ketua;
2)       Dibantu oleh Sekretaris;
3)       Departemen Keuangan;
4)       Departemen Kelembagaan;
5)       Departemen Tarbiah;
6)       Departemen Hukum dan Ham;
7)       Departemen Keputrian;
b.      Jumlah Departemen dapat digabungkan apabila terjadi Kekurangan Pengurus, maupun ditambahkan sesuai dengan kebutuhan apabila dibutuhkan adanya departemen baru;
c.       Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengurus bekerja penuh waktu (full timer);
d.      Semua Kegiatan teknis organisasi harian dibawah koordinasi Sekretaris;
(3).Pengurus DPC FSPS merupakan pemegang mandat SIDANG RAYA secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari.

Pasal 23
SENAT SPA FSPS
(1).       Senator SPA FSPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
(2).       a.    Senator SPA FSPS diatur sebagai berikut :
1)       Dipimpin oleh Seorang Ketua;
2)       Dibantu oleh Sekretaris;
3)       Biro Keuangan;
4)       Biro Tarbiah;-
5)       Biro Kelembagaan;
6)       Biro Hukum dan Ham;
7)       Biro Keputrian;
b.        Jumlah Biro dapat digabungkan apabila terjadi Kekurangan Pengurus, maupun ditambahkan sesuai dengan kebutuhan apabila dibutuhkan adanya biro baru;
c.         Semua kegiatan teknis organisasi harian dibawah koordinasi Sekretaris.
(3).       Senator SPA FSPS merupakan  pemegang mandat SIDANG SENAT secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari.
Pasal 24
Wewenang
Disetiap tingkatan organisasi, memiliki kewenangan sebagai berikut :
(1).       Mengembangkan organisasi dan menambah jumlah anggota;
(2).       Melakukan Konsolidasi, Pembinaan, Pembelaan, dan Pengawasan terhadap perangkat organisasi dibawahnya;
(3).       Menangani masalah ketenagakerjaan yang seluas-luasnya;
(4).       Bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya, baik diminta maupun tidak;
(5).       Berunding untuk dan atas nama anggota dengan pemerintah, pengusaha dan/atau Organisasi Gabungan Pengusaha sejenis;
(6).       Mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan ditingkat regional dan tingkat perusahaan, setelah mendapatkan persetujuan DPA;
(7).       Memberikan sanksi teguran, surat peringatan dan skorsing kepada pengurus dan anggota.
Pasal 25
Kelengkapan Organisasi
(1).       Sebagai alat kelengkapan organisasi maka pada organisasi ini baik ditingkat DPP FSPS, DPC FSPS maupun Senat SPA FSPS dibentuk  Ksatria,
(2).       Tugas dan fungsi Ksatria  adalah sebagai pengamanan dan sosial kemasyarakatan.
BAB VII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 26
Sidang dan Rapat-rapat

(1).       Permusyawaratan organisasi terdiri dari :
a.         Sidang Agung;
b.        Sidang Umum;
c.         Sidang Raya;
d.        Sidang Senat.
(2).       Rapat-rapat Organisasi terdiri dari :
a.         Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
b.        Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
c.         Rapat Kerja Senat (RAKERNAT)
d.        Rapat Kerja Rutin (RATIN)

Pasal 27
SIDANG AGUNG
(1).       Sidang Agung hanya diadakan apabila :
a.       Adipati Mangkat, atau berhalangan tetap;
b.       Amandement AD-ART
(2).       Sidang Agung di hadiri oleh :
a.         Para Senopati;
b.        Ketua Umum dan Sekretaris Umum;
c.         Ketua dan Sekretaris PC terpilih; serta
d.        Senator SPA FSPS terpilih
(3).       Dalam hal Adipati Mangkat dan Sidang Agung belum terlaksana, maka tugas dan tanggung jawab Adipati dijalankan oleh Senopati Senior.

Pasal 28
SIDANG UMUM
(1).       Sidang Umum diadakan setiap 5 tahun sekali, dan dihadiri oleh :
a.         DPA FSPS;
b.        DPP FSPS.
c.         Ketua dan Sekretaris PC yang diberi mandat;
d.        Senator SPA FSPS terpilih yang diberi mandat;
e.         Peninjau / tamu undangan;
(2).       Dalam keadaan luar biasa SIDANG UMUM dapat dipercepat atau ditunda atas Keputusan Rakernas atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah DPC FSPS;
(3).       Sidang Umum berwenang :
a.         Menilai dan mengesahkan Laporan pertanggung jawaban DPP FSPS;
b.        Menetapkan GBHO (Garis-garis Besar Haluan Organisasi);
c.         Memilih dan menetapkan komposisi kepersonaliaan DPP FSPS;
d.        Membuat rekomendasi Organisasi (bila diperlukan);
e.         Membentuk Komisi Verifikasi (bila diperlukan);
(4).       Sidang Umum diselenggarakan oleh DPP FSPS.


Pasal 29
SIDANG RAYA
(1).       Sidang Raya diadakan setiap 5 tahun sekali, dan dihadiri oleh :
a.         DPA FSPS;
b.        DPC FSPS;
c.         Senator SPA FSPS yang diberi mandat;
d.        Utusan DPP FSPS yang di beri mandat;
e.         Peninjau / tamu undangan.
(2).       Dalam keadaan luar biasa SIDANG RAYA dapat dipercepat atau ditunda atas Keputusan Rakercab atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah SPA FSPS;
(3).       Sidang Raya berwenang :
a.         Menilai dan mengesahkan Laporan pertanggung jawaban DPC FSPS;
b.        Menetapkan Program Kerja Cabang FSPS sebagai penjabaran GBHO FSPS;
c.         Memilih dan menetapkan komposisi kepersonaliaan DPC FSPS;
d.        Membuat rekomendasi Organisasi (bila diperlukan);
e.         Membentuk Komisi Verifikasi. (bila diperlukan);
(4).       Sidang Raya diselenggarakan oleh DPC FSPS

Pasal 30
SIDANG SENAT
(1).       Sidang Senat  diadakan 3 tahun sekali dan dihadiri oleh :
a.         DPA FSPS;
b.        Senator SPA FSPS;
c.         Anggota dan/atau Perwakilan anggota Senat SPA FSPS;
d.        Utusan DPC FSPS yang diberi mandat;
e.         Utusan DPP FSPS yang diberi mandat;
f.          Peninjau / tamu undangan
(2).       Dalam  keadaan luar biasa Sidang Senat dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan Rakernat atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 lebih dari jumlah anggota.
(3).       Sidang Senat  berwenang untuk :
a.         Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban SENAT SPA FSPS;
b.        Menetapkan Program Kerja Senat FSPS sebagai penjabaran GBHO FSPS;
c.         Memilih dan menetapkan komposisi kepersonaliaan Senat SPA FSPS;
d.        Membuat rekomendasi Organisasi (bila diperlukan);
e.         Membentuk Komisi Verifikasi. (bila diperlukan);
(4).       Sidang Senat diselenggarakan oleh Senator SPA FSPS.


Pasal 31
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
(1).       Rakernas adalah kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat DPP FSPS diantara dua Sidang umum.
(2).       Rakernas dihadiri oleh :
a.         DPA FSPS;
b.        DPP FSPS;
c.         Ketua dan Sekretaris DPC yang diberi mandat;
d.        Senator SPA FSPS terpilih yang diberi mandat;
e.         Peninjau / tamu undangan;
(3).       Rakernas dipimpin oleh DPP FSPS;
(4).       Rakernas diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan dan dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sebelum sidang umum dilaksanakan;
(5).       Rakernas merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat nasional dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pengembangan organisasi, yang berwenang untuk :
a.         Menilai dan memusyawarahkan laporan kinerja DPP FSPS;
b.        Membuat dan/atau mengevaluasi program kerja nasional;
c.         Merekomendasikan program kerja tahun berikutnya;
d.        Pada Rakernas terakhir, Menetapkan waktu Pelaksanaan sidang umum berikutnya;
e.         Melakukan Pergantian Antar Waktu Kepersonaliaan DPP FSPS jika diperlukan;
f.          Menetapkan keputusan penting lainnya.


Pasal 32
Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
(1).       Rakercab adalah kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Cabang FSPS diantara dua Sidang Raya;
(2).       Rakercab dihadiri oleh :
a.       DPA FSPS;
b.      DPC FSPS;
c.       Senator SPA FSPS yang diberi mandat;
d.      Utusan DPP FSPS yang diberi mandat;
e.       Peninjau / tamu undangan;
(3).       Rakercab diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode dan dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sebelum Sidang Raya;
(4).       Rakercab dipimpin oleh DPC FSPS;
(5).       Rakercab merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat Cabang dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pengembangan organisasi yang berwenang untuk :
a.         Menilai dan memusyawarahkan laporan kerja cabang DPC FSPS;
b.        Membuat dan/atau mengevaluasi program kerja DPC FSPS;
c.         Pada Rakercab terakhir, Menetapkan waktu Pelaksanaan Sidang Raya berikutnya;
d.        Melakukan Pergantian Antar Waktu Pengurus DPC FSPS jika diperlukan;
e.         Menetapkan keputusan penting lainnya.

Pasal 33
Rapat Kerja Senat (RAKERNAT)
(1).       Rakernat adalah kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Senat SPA FSPS diantara dua Sidang Senat.
(2).       Rakernat dihadiri oleh :
a.         DPA FSPS;
b.        Senator SPA FSPS;
c.         Utusan DPC FSPS yang diberi mandat;
d.        Utusan DPP FSPS yang diberi mandat;
e.         Sebagian atau seluruh anggota yang ditetapkan oleh Senator SPA FSPS.
f.          Peninjau / tamu undangan;
(3).       Rakernat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode dan dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sebelum Sidang Senat;
(4).       Rakernat dipimpin oleh Senator SPA FSPS;
(5).       Rakernat merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat Senat dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pengembangan organisasi yang berwenang untuk :
a.         Menilai dan memusyawarahkan laporan kerja Senat SPA FSPS;
b.        Membuat dan/atau mengevaluasi program kerja SPA FSPS;
c.         Pada Rakernat terakhir, Menetapkan waktu Pelaksanaan Sidang Senat berikutnya;
d.        Melakukan Pergantian Antar Waktu Senator SPA FSPS jika diperlukan;
e.         Menetapkan keputusan penting lainnya.
Pasal 34
Rapat Rutin  (RATIN)
(1).       Ratin DPP FSPS terdiri dari :
a.         Rapat Pengurus Harian,
1)       Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh DPP FSPS;
2)       Ratin Pengurus Harian dilakukan dalam periode Rapat Bulanan, Rapat Triwulan, Rapat Per-semester dan Rapat Tahunan;
b.        Rapat Koordinasi DPP FSPS,
1)       Rapat Koordinasi dihadiri oleh DPP FSPS, DPC FSPS dan Senat SPA FSPS terpilih;
2)       Rapat Koordinasi dilakukan dalam periode : Rapat Persemester, dan/atau Rapat Tahunan;
3)       Rapat Koordinasi lebih menitik beratkan pada evaluasi dan strategi organisasi mengenai Program Kerja FSPS, Evaluasi penggunaan keuangan Organisasi, dan pelaksanaan Rekomendasi Organisasi;
(2).       Ratin DPC FSPS terdiri dari :
a.         Rapat Harian DPC FSPS,
1)        Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh DPC FSPS;
2)        Ratin Harian dilakukan dalam periode : Rapat Bulanan, Rapat Triwulan, Rapat Persemester dan Rapat Tahunan;
b.        Rapat Koordinasi DPC FSPS,
1)       Rapat Koordinasi dihadiri oleh DPC FSPS dan Senator SPA FSPS;
2)       Rapat Koordinasi dilakukan dalam periode : Rapat Persemester, dan/atau Rapat Tahunan;
3)       Rapat Koordinasi lebih menitik beratkan pada evaluasi dan strategi organisasi mengenai Program DPC FSPS dan Evaluasi penggunaan  keuangan  Organisasi;
(3).       Ratin SENAT SPA FSPS terdiri dari :
a.         Rapat Harian Senator SPA FSPS,
1)       Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Senator SPA FSPS;
2)       Ratin Harian dilakukan dalam periode : Rapat Bulanan, Rapat Triwulan, Rapat Persemester dan Rapat Tahunan;
b.        Rapat Koordinasi SENAT – FSPS,
1)       Rapat Koordinasi dihadiri oleh Senator SPA FSPS dan Korlap/Anggota;
2)       Rapat Koordinasi dilakukan dalam periode : Rapat Persemester, dan/atau Rapat Tahunan;
3)       Rapat Koordinasi lebih menitik beratkan pada evaluasi dan strategi; organisasi mengenai Program Senat SPA FSPS dan Evaluasi penggunaan keuangan   Organisasi.


BAB VIII
SANKSI DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU


Pasal 35
Sanksi Organisasi

(1).       Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota maupun pengurus organisasi yang melakukan tindakan indisipliner;
(2).       Sanksi organisasi dikenakan kepada anggota dan pengurus berupa :
a.         Teguran lisan;
b.        Peringatan tertulis;
c.         Pemberhentian dari Kepengurusan;
d.        Pemberhentian dari Keanggotaan;
(3).       Bentuk tindakan indisipliner, pengaturan, bentuk dan sifatnya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO).


Pasal 36
Pergantian Antar Waktu
(1).       Penggantian antar waktu dapat dilakukan atas persetujuan Ratin DPP FSPS untuk tingkat pusat, Ratin DPC untuk tingkat Cabang, atau dan Ratin Senat SPA FSPS untuk tingkat SPA FSPS yang di tuangkan dalam berita acara sesuai tingkat masing-masing yang di sahkan oleh Perangkat Organisasi satu tingkat diatasnya;
(2).       Khusus penggantian antar waktu untuk jabatan :
a.         Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum PP FSPS dilakukan dalam Rakernas;
b.        Ketua dan/atau Sekretaris Cabang FSPS dilakukan dalam Rakercab;
c.         Ketua dan/atau Sekretaris Senat SPA FSPS dilakukan dalam Rakernat.


BAB IX
KEUANGAN

Pasal 37
Keuangan

Sumber keuangan FSPS diperoleh dari :
(1).       Uang pangkal ;
(2).       Uang Iuran anggota (Upeti) ;
(3).       Uang konsolidasi ;
(4).       Sumbangan yang tidak mengikat ; dan
(5).       Usaha-usaha lain yang sah atau dana abadi.


BAB X
PERALIHAN, PERUBAHAN DAN PENUTUP


Pasal 38
Ketentuan Peralihan
(1).       Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (ART FSPS);
(2).       Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO);
(3).       Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi akan tertuang dalam Titah Adipati.

Pasal 39
Perubahan

(1).       Permintan untuk megadakan Sidang agung guna merubah (amandemen) AD-ART hanya dimungkinkan apabila :
a.         Permintaan Adipati; atau
b.        Permintaan dari 80% SPA FSPS.

Pasal 40
Penutup

(2).       Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, selanjutnya disebut AD-ART FSPS merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
(3).       Organisasi FSPS diseluruh wilayah Indonesia hanya memiliki 1 (satu) AD-ART dan berlaku untuk seluruh Perangkat Organisasi mulai dari SPA FSPS, DPC FSPS dan DPP FSPS serta DPA FSPS;
(4).       AD-ART ini dinyatakan Syah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baturraden;
Pada Tanggal : 03 Januari 2014
Sidang Agung
Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa
1.   ......................................  (...........................)        
2.     ......................................  (...........................)
3.     ...................................... (...........................)        
4.     ......................................  (...........................)
5.     ...................................... (..................................)
6.     ......................................  (...........................)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.