ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI SERIKAT PEKERJA SINGAPERBANGSA


ANGGARAN RUMAH TANGGA
FEDERASI SERIKAT PEKERJA SINGAPERBANGSA
( FSPS)
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Anggota
(1).       Yang dapat diterima menjadi anggota FSPS adalah semua pekerja sebagaimana dimaksud dalam  BAB V Anggaran Dasar FSPS dan menyetujui Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga FSPS.;
(2).       Anggota SPA FSPS dan FSPS terdiri dari :
a.         Anggota biasa : Adalah anggota yang masih aktif bekerja diperusahaan, secara sukarela menjadi anggota SPA FSPS, menerima dan tunduk serta sanggup melaksanakan AD dan ART maupun PO FSPS;
b.        Anggota khusus : Adalah anggota perorangan yang masih aktif dari suatu perusahaan, atau bekera pada sektor non industri,  secara sukarela menjadi anggota FSPS punya waktu cukup, peduli terhadap organisasi, cakap/mampu melaksanakan fungsi organisasi sesuai dengan jenjang struktur keorganisasian, dapat diterima dilingkungan anggota FSPS, menerima dan tunduk serta sanggup melaksanakan AD dan ART maupun PO FSPS;
c.         Anggota kehormatan : Adalah anggota perorangan yang sudah tidak aktif bekerja dari suatu perusahaan/Instansi/Organisasi yang peduli pada dunia Ketenagakerjaan punya cukup waktu, peduli terhadap organisasi, berdasarkan pengalamannya cakap / mampu / potensial dalam melaksanakan fungsi organisasi sesuai dengan bidang dan jenjang struktur keorganisasian, dapat diterima dilingkungan anggota FSPS, menerima dan tunduk serta sanggup melaksanakan AD dan ART maupun PO FSPS.
Pasal 2
Tata Cara menjadi Anggota
(1).       Anggota biasa:
a.         Permohonan menjadi anggota diajukan kepada Senat SPA FSPS di perusahaan tempat bekerja dengan mengisi formulir keanggotaan.
b.        Dalam hal SPA FSPS di perusahaan tempat bekerja belum terbentuk, maka permohonan/keinginan untuk menjadi anggota SPA FSPS dapat diajukan langsung kepada DPP FSPS;
(2).       Anggota khusus :
a.         Mengisi formulir calon anggota, diajukan/disampaikan kepada DPP FSPS;
b.        Jika permohonannya dapat diterima maka kepadanya akan diberikan Kartu Tanda Anggota;
c.         Apabila jumlah anggota khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) lebih dari 10 orang Anggota maka dapat dibentuk SPA FSPS Khusus/Mandiri, yang mewadahi anggota khusus tersebut;
(3).       Anggota kehormatan :
a.         Mengisi formulir calon anggota, diajukan/disampaikan kepada DPP FSPS, dengan menyertakan pengalaman aktivis organisasi dan referensi lainnya;
b.        Jika permohonannya dapat diterima maka dapat di sahkan dalam sidang-sidang organisasi dan/atau melalui Rapat Koordinasi khusus untuk itu;
c.         Surat Keputusannya dikeluarkan oleh DPP FSPS sesuai dengan pengalaman, rekomendasi dan tingkat perjuangannya yang dapat diterima dilingkungan FSPS.
Pasal 3
Sahnya Keanggotaan
Keanggotaan FSPS dinyatakan sah apabila :
(1).       Telah terdaftar menjadi anggota;
(2).       Memiliki Kartu Tanda Anggota atau KTA;
(3).       KTA dibuat dan didistribusikan oleh DPP FSPS yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum;
(4).       Masa berlakunya KTA adalah 5 (lima) tahun.
Pasal 4
Berakhirnya Keanggotaan
Seorang anggota FSPS hilang status keanggotaannya karena :
(1).       Meninggal dunia;
(2).       Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
(3).       Diberhentikan oleh organisasi;
(4).       Bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja lain.
BAB II
KEORGANISASIAN
Pasal 5
Mendirikan/membentuk SPA FSPS
(1).       SPA FSPS dapat didirikan/dibentuk apabila telah terdaftar sedikitnya 10 (sepuluh) orang anggota yang bekerja diperusahaan atau diluar perusahaan;
(2).       SPA FSPS yang sudah berdiri/terbentuk baik di perusahaan maupun diluar perusahaan dikukuhkan/disahkan DPC FSPS diwilayah yang bersangkutan;
(3).       Dalam hal DPC FSPS belum terbentuk maka pengukuhan/pengesahan menjadi wewenang DPP FSPS;
(4).       Pembentukan/penyuluhan SPA FSPS disuatu perusahaan/wilayah dapat dilakukan oleh Unit Kerja terdekat bersama-sama dengan DPC dan/atau dapat juga langsung dilakukan bersama-sama dengan DPP FSPS.
Pasal 6
Mendirikan/membentuk DPC FSPS
(1).       Disetiap daerah Kabupaten/Kota/Kotif dapat dibentuk DPC FSPS;
(2).       Pengurus DPC FSPS di syahkan langsung oleh DPP FSPS berdasarkan hasil keputusan Sidang Raya DPC FSPS Setempat;
(3).       Dalam hal Disuatu daerah belum terbentuk DPC FSPS, maka pembinaan, penanganan Kasus, atau hal-hal yang berkaitan dengan Keorganisasian di SPA FSPS menjadi tanggung jawab DPP FSPS.
BAB III
KETERWAKILAN
Pasal 7
Keterwakilan Dalam Sidang Umum
Hak keterwakilan dalam Sidang Umum diatur sebagai berikut :
(1).       DPA FSPS memiliki 1 (satu) hak keterwakilan;
(2).       Pengurus DPP FSPS tidak dapat diwakilkan;
(3).       Hak keterwakilan Senator SPA FSPS dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
a.         Hak keterwakilan dihitung berdasarkan jumlah anggota yang aktif membayar iuran;
b.        Angka pembagi untuk menghitung hak keterwakilan adalah 100 (seratus) per keterwakilan;
c.         Perhitungan hak keterwakilan sebagaimana tersebut diatas akan ditetapkan dan di sahkan dalam peraturan organisasi;
(4).       Utusan DPC FSPS yang membawa mandat surat mendapat 1 (satu) hak keterwakilan;
(5).       Setiap peserta Sidang Umum masing-masing harus disertai dengan surat mandat yang sah dari organisasi yang diwakilinya.
Pasal 8
Hak Keterwakilan Dalam Sidang Raya
Hak keterwakilan dalam Sidang Raya diatur sebagai berikut :
(1).       DPA FSPS memiliki 1 (satu) hak keterwakilan;
(2).       DPC FSPS tidak dapat diwakilkan;
(3).       Hak keterwakilan Senator SPA FSPS dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
a.         Hak keterwakilan dihitung berdasarkan jumlah anggota yang aktif membayar iuran;
b.         Angka pembagi untuk menghitung hak keterwakilan adalah 100 (seratus) per keterwakilan;
c.          Perhitungan hak keterwakilan sebagaimana tersebut diatas akan ditetapkan dan di sahkan dalam peraturan organisasi;
(4).       Utusan DPP FSPS yang membawa mandat surat mendapat 1 (satu) hak keterwakilan;
(5).       Setiap peserta Sidang Senat  masing-masing harus disertai dengan surat mandat yang sah dari anggota yang diwakilinya.
Pasal 9
Hak Keterwakilan Dalam Sidang Senat
Hak keterwakilan dalam Sidang Senat diatur sebagai berikut :
(1).       DPA FSPS memiliki 1 (satu) hak keterwakilan;
(2).       Senator SPA FSPS tidak dapat diwakilkan;
(3).       Hak keterwakilan Anggota dalam Sidang Senat dihitung berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh Panitia Sidang Senat yang sebelumnya dimusyawarahkan dalam Ratin Senat SPA FSPS dan harus dikonsultasikan dengan DPP FSPS dan/atau DPC FSPS;
(4).       Utusan DPC FSPS yang membawa mandat surat mendapat 1 (satu) hak keterwakilan;
(5).       Utusan DPP FSPS yang membawa mandat surat mendapat 1 (satu) hak keterwakilan;
(6).       Setiap peserta Sidang Senat  masing-masing harus disertai dengan surat mandat yang sah dari anggota yang diwakilinya
BAB IV
SAHNYA PERSIDANGAN DAN CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 10
Sahnya Musyawarah
Setiap persidangan baik di SPA FSPS, DPC FSPS, maupun DPP FSPS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang mempunyai hak keterwakilan.
Pasal 11
Quorum
Sidang-sidang dinyatakan quorum atau sah apabila dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) dari jumlah peserta yang mempunyai hak keterwakilan.
Pasal 12
Pengambilan Keputusan
(1).       Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat;
(2).       Apabila musyawarah benar-benar tidak mencapai kata mufakat, maka :
a.         Untuk Senat SPA FSPS,
1)       Saat ratin diputuskan oleh Ketua Senat;
2)       Saat Rakernat diputuskan oleh Ketua Senat;
3)       Saat Sidang Senat diputuskan oleh DPC FSPS.
b.         Untuk DPC FSPS,
1)       Saat ratin diputuskan oleh Ketua DPC;
2)       Saat Rakercab diputuskan oleh Ketua DPC;
3)       Saat Sidang Raya diputuskan oleh DPP FSPS.
c.          Untuk DPP FSPS,
1)       Saat ratin diputuskan oleh Ketua Umum;
2)       Saat Rakernas diputuskan oleh Ketua Umum;
3)       Saat Sidang Umum diputuskan oleh PIMPINAN SIDANG.
d.         DPA dapat menganulir dan mengganti keputusan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2.a) (2.b) dan (2.c) apabila keputusan organisasi tersebut dianggap melanggar AD-ART dan/atau keputusan organisasi tersebut membahayakan organisasi.
BAB V
TATA KERJA
Pasal 13
Tata Kerja Organisasi
Sistem tata kerja organisasi adalah kolektif  dan pembidangan tugas dengan pengaturan sebagai berikut :
(1).       Pada tingkat Nasional :
a.        DPA memiliki Tugas dan Wewenang :
1)       Sebagai perumus kebijakan umum organisasi secara umum;
2)       Menganulir dan mengganti keputusan organisasi disetiap tingkatan apabila keputusan organisasi dianggap melanggar AD-ART dan/atau keputusan tersebut membahayakan organisasi;
3)       Mengangkat dan/atau memberhentikan Senopati;
4)       Mengangkat dan/atau memberhentikan Ketua Umum dan Sekretaris Umum;
5)       Mengangkat dan/atau memberhentikan Panglima Ksatria.
b.       Ketua Umum memiliki Tugas dan Wewenang :
1)       Sebagai perumus kebijakan umum organisasi secara khusus
2)       Menata, dan Mengelola jalannya perputaran Organisasi;
3)       Mendistribusikan tugas-tugas organisasi kepada sekretaris umum;
4)       Menghadiri rapat-rapat atau undangan pihak lain serta menindak lanjuti baik Nasional maupun Internasional;
5)       Menandatangani keputusan-keputusan bersama dengan sekretaris umum
6)       Menyampaikan laporan perkembangan organisasi pada sidang-sidang atau pertemuan organisasi;
7)       Menyampaikan laporan pertanggung jawaban diakhir masa jabatan;
8)       Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus DPP FSPS.
c.        Sekretaris Umum memiliki Tugas dan Wewenang :
1)       Pelaksana harian tugas-tugas organisasi;
2)       Melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi secara teknis bersama-sama dengan direktorat;
3)       Penanggung jawab pelaksanaan tugas di direktorat;
4)       Menandatangani keputusan-keputusan bersama dengan Ketua Umum;
5)       Menyampaikan laporan kerjanya kepada ketua umum.
d.       Direktur Jenderal memiliki Tugas dan Wewenang :
1)       Penanggung Jawab tugas-tugas yang ada dilingkup direktorat yang dipimpinnya;
2)       Menjalankan semua tugas-tugas organisasi sesuai dengan bidang tugasnya;
3)       Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Jenderal dapat membentuk Divisi;
4)       Menyampaikan laporan kerjanya kepada Sekretaris umum.
(2).       Pada tingkat DPC FSPS :
a.         Ketua DPC FSPS memiliki Tugas dan Wewenang :
1)       Sebagai perumus kebijakan umum organisasi secara khusus;
2)       Menata, dan Mengelola jalannya perputaran Organisasi;
3)       Mendistribusikan tugas-tugas organisasi kepada sekretaris;
4)       Menghadiri rapat-rapat atau undangan pihak lain serta menindak lanjuti baik Nasional maupun Internasional;
5)       Menandatangani keputusan-keputusan bersama dengan sekretaris;
6)       Menyampaikan laporan perkembangan organisasi pada sidang-sidang atau pertemuan organisasi;
7)       Menyampaikan laporan pertanggung jawaban diakhir masa jabatan;
8)       Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus DPC FSPS.
b.        Sekretaris DPC FSPS memiliki Tugas dan Wewenang :
1)       Pelaksana harian tugas-tugas organisasi;
2)       Melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi secara teknis bersama-sama dengan Departemen;
3)       Penanggung jawab pelaksanaan tugas di Departemen;
4)       Menandatangani keputusan-keputusan bersama dengan Ketua DPC;
5)       Menyampaikan laporan kerjanya kepada Ketua DPC.
c.         Kepala Departemen memiliki Tugas dan Wewenang :
1)       Penanggung Jawab tugas-tugas yang ada di lingkup Departemen yang dipimpinnya;
2)       Menjalankan semua tugas-tugas organisasi sesuai dengan bidang tugasnya;
3)       Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Departmen dapat membentuk Divisi;
4)       Menyampaikan laporan kerjanya kepada Sekretaris DPC.
(3).       Pada tingkat SPA FSPS :
a.         Ketua Senat SPA FSPS memiliki Tugas dan Wewenang :
1)       Sebagai perumus kebijakan umum organisasi secara khusus;
2)       Menata, dan Mengelola jalannya perputaran Organisasi;
3)       Mendistribusikan tugas-tugas organisasi kepada sekretaris;
4)       Menghadiri rapat-rapat atau undangan pihak lain serta menindak lanjuti baik Nasional maupun Internasional;
5)       Menandatangani keputusan-keputusan bersama dengan sekretaris;
6)       Menyampaikan laporan perkembangan organisasi pada sidang-sidang atau pertemuan organisasi;
7)       Menyampaikan laporan pertanggung jawaban diakhir masa jabatan
8)       Mengangkat dan/atau memberhentikan Senator SPA FSPS.
b.        Sekretaris Senat SPA FSPS memiliki Tugas dan Wewenang :
1)        Pelaksana harian tugas-tugas organisasi;
2)        Melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi secara teknis bersama-sama dengan Biro;
3)        Penanggung jawab pelaksanaan tugas di Biro;
4)        Menandatangani keputusan-keputusan bersama dengan Ketua Senat;
5)        Menyampaikan laporan kerjanya kepada Ketua Senat.
c.         Kepala Biro memiliki Tugas dan Wewenang :
1)       Penanggung Jawab tugas-tugas yang ada di lingkup biro yang dipimpinnya
2)       Menjalankan semua tugas-tugas organisasi sesuai dengan bidang tugasnya;
3)       Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Biro dapat membentuk Divisi;
4)       Menyampaikan laporan kerjanya kepada Sekretaris Senat.
(4).       Tugas untuk mengelola keuangan organisasi pada tingkat DPP menjadi kewenangannya Direktorat Keuangan,  pada tingkat DPC menjadi kewenangannya Departemen Keuangan, dan untuk SPA FSPS merupakan kewenangan Biro Keuangan.
(5).       Tugas dan wewenangan Ksatria FSPS adalah Sebagai berikut :
a.        Sebagai pasukan pengamanan untuk aksi-aksi FSPS;
b.       Menjalankan tugas sosial kemasyarakatan;
c.        Para ksatria bertanggung jawab kepada Panglima Ksatria dan Panglima Ksatria bertanggung jawab kepada Adipati.
(6).       Hal-hal lebih rinci tentang tata kerja organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) yang dibuat dan ditetapkan  melalui rapat kerja sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 14
Pengesahan Pengurus
Pengesahan pengurus dan pembuatan Surat Keputusan pada masing-masing tingkatan :
(1).       Untuk DPP FSPS dibuat dan dikeluarkan oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan DPA;
(2).       Untuk DPC FSPS dibuat dan dikeluarkan oleh DPP FSPS atas persetujuan DPA;
(3).       Untuk Senat SPA FSPS dibuat dan dikeluarkan oleh DPC FSPS atas persetujuan DPA;
(4).       Dalam hal disuatu daerah belum terbentuk DPC FSPS, maka surat keputusan SPA FSPS menjadi tanggung jawab DPP FSPS.
Pasal 15
Perangkapan Jabatan
Perangkapan jabatan di FSPS diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
(1).       Perangkapan jabatan maksimal 2 (dua) jabatan di semua tingkatan organisasi;
(2).       Perangkapan jabatan antar Serikat Pekerja Anggota dilarang;
(3).       Apabila terjadi perangkapan jabatan menyimpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, maka pengurus yang bersangkutan diharuskan memilih salah satunya.
Pasal 16
Persyaratan Menjadi Pengurus
Persyaratan menjadi pengurus FSPS adalah sebagai berikut :
(1).       Masih aktif dan tercatat sebagai anggota FSPS;
(2).       Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap perjuangan pekerja serta organisasi dan/atau telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan organisasi;
(3).       Mendapat dukungan dari anggota;
(4).       Memenuhi syarat yang ditetapkan secara tehnis dalam Peraturan Organisasi FSPS.
Pasal 17
Persyaratan Menjadi Ketua
(1).       Syarat menjadi Ketua Umum FSPS adalah :
a.        Pernah menjadi Ketua dan/atau Sekretaris DPC FSPS, atau
b.       Pernah menjadi Ketua Senat; atau
c.        Pernah menjadi pengurus DPP FSPS;
d.       Pernah mengikuti pendidikan Spesialisasi dan Kepemimpinan; serta
e.        Pernah mengikuti pendidikan Ksatria.
(2).       Syarat menjadi Ketua DPC  FSPS adalah :
a.        Pernah menjadi Ketua atau Sekretaris SPA FSPS; atau
b.       Pernah menjadi pengurus DPC FSPS;
c.        Pernah mengikuti pendidikan Lanjutan dan Kepemimpinan; serta
d.       Pernah mengikuti pendidikan Ksatria.
(3).       Syarat menjadi Ketua Senat SPA FSPS adalah :
a.        Pernah menjadi Pengurus Senat SPA FSPS; atau
b.       Pernah menjadi Perwakilan Anggota;
c.        Pernah mengikuti pendidikan Dasar dan Kepemimpinan; serta
d.       Pernah mengikuti pendidikan Ksatria;
e.        Anggota tidak dapat langsung mencalonkan langsung menjadi Ketua Senat SPA FSPS.
(4).       Dalam hal pembentukan Senat SPA FSPS yang baru terbentuk maka Ketua Senat ditetapkan oleh Ketua DPC FSPS setelah mempertimbangkan saran dan pendapat peserta musyawarah. Apabila DPC FSPS belum terbentuk, maka ditetapkan oleh Ketua Umum.
BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN KEADAAN DARURAT
Pasal 18
Pemberhentian Sementara dari Pengurus
(1).       Tindakan pemberhentian sementara terhadap semua tingkatan pengurus FSPS diambil karena hal-hal sebagai berikut :
a.         Melalaikan tugas organisasi;
b.         Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi;
c.          Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi;
d.         Terbukti bersalah secara sah dan berdasarkan rapat yang diadakan untuk itu;
(2).       Tindakan pemberhentian sementara mengacu kepada Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga FSPS.
Pasal 19
Berhenti dari Pengurus
(1).       Status kepengurusan FSPS dinyatakan hilang atau berhenti karena :
a.         Yang bersangkutan meninggal dunia;
b.         Atas permintaan sendiri;
c.          Menjadi pengurus serikat pekerja lain;
d.         Tindakan indisipliner;
e.         Diberhentikan oleh organisasi;
(2).       Sejak hilangnya status kepengurusan, maka secara otomatis hak dan kewajibannya sebagai pengurus dinyatakan gugur.
Pasal 20
Tata Cara Pemberhentian dari Pengurus
(1).       Tindakan pemberhentian terhadap pengurus FSPS diambil setelah :
a.         Dalam masa pemberhentian sementara yang bersangkutan melanggar lagi ketentuan-ketentuan organisasi FSPS;
b.         Hasil nota dan rekomendasi dari Tim Internal Auditor terbukti secara sah dan membahayakan organisasi.
(2).       Tindakan pemberhentian pengurus FSPS dilakukan melalui rapat khusus antara DPP FSPS dengan DPA.
Pasal 21
Pemberhentian Sementara dari Anggota
(1).       Tindakan pemberhentian sementara dari anggota FSPS diambil karena hal-hal sebagai berikut :
a.         Melalaikan tugas organisasi;
b.         Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi;
c.          Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi;
d.         Berdasarkan hasil rapat khusus untuk itu;
(2).       Tindakan pemberhentian sementara dari anggota FSPS mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPS.
Pasal 22
Hilangnya Keanggotaan
(1).       Status keanggotaan FSPS dinyatakan hilang atau berhenti karena :
a.         Yang bersangkutan meninggal dunia;
b.         Atas permintaan sendiri;
c.          Menjadi pengurus serikat pekerja lain;
d.         Tindakan indisipliner;
e.         Diberhentikan oleh organisasi.
(2).       Sejak hilangnya status keanggotaan FSPS, maka secara otomatis hak dan kewajibannya sebagai anggota dinyatakan gugur.
Pasal 23
Tata Cara Pemberhentian dari Anggota
(1).       Tindakan pemberhentian terhadap anggota FSPS diambil setelah :
a.         Dalam masa pemberhentian sementara yang bersangkutan melanggar lagi ketentuan-ketentuan organisasi FSPS;
b.         Berdasarkan hasil rapat khusus untuk itu;
(2).       Tindakan pemberhentian anggota FSPS dilakukan melalui rapat khusus antara DPP dengan DPA.
Pasal 24
Pembelaan Diri
(1).       Pembelaan diri dari pemberhentian menjadi pengurus dan/atau anggota FSPS mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPS;
(2).       Teknis pelaksanaan pembelaan diri dilakukan dalam rapat khusus pada setiap tingkatannya.
Pasal 25
Keadaan Darurat
(1).       Dalam keadaan darurat DPP FSPS mempunyai wewenang membekukan, memberhentikan dan atau mengangkat sebagian dan atau seluruh pengurus sementara Pengurus DPC dan/atau Senat SPA FSPS;
(2).       Penentuan pembekuan dan atau pengangkatan sebagian pengurus sementara oleh DPP FSPS dilakukan setelah melakukan rapat khusus dengan DPA;
(3).       Penentuan keadaan darurat ditetapkan dalam Rapat Kerja dan/atau Rapat koordinasi tingkat  DPP FSPS.
BAB VII
KEUANGAN
Pasal 26
Uang Pangkal
(1).       Uang pangkal merupakan hak dari DPC FSPS;
(2).       Dalam hal DPC FSPS belum terbentuk maka Uang pangkal menjadi kewenangannya DPP FSPS;
(3).       Uang pangkal dibayar sekali selama menjadi anggota dan belum pernah terputus, yang dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota FSPS;
(4).       Besarnya uang pangkal adalah 2% dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten setempat.
Pasal 27
Upeti
(1).       Besarnya upeti anggota sekurang-kurangnya 1% dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten setempat.
(2).        Upeti anggota dibayarkan secara tertib setiap bulan melalui pemotongan langsung upah/gaji (Check of System) oleh akunting dari perusahaan masing-masing tempat bekerja, kemudian disetor ke rekening SPA FSPS.
Pasal 28
Distribusi Upeti
(1).       Distribusi untuk uang iuran anggota adalah sebagai berikut :
a.         60% digunakan untuk operasional ditingkat SENAT SPA FSPS;
b.         40% Disetorkan ke DPP FSPS;
c.          Dari 40% upeti yang disetorkan oleh SPA FSPS, dipergunakan untuk operasional ditingkat DPA FSPS, DPP FSPS dan Seluruh DPC FSPS;
(2).       Mekanisme pembayaran/setoran upeti anggota dari SPA FSPS ke DPP FSPS selambat-lambatnya pada tanggal 5  (lima) bulan berikutnya;
(3).       DPP FSPS berkewajiban membuat laporan keuangan untuk diketahui seluruh DPC FSPS selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali;
(4).       DPC FSPS berkewajiban membuat laporan keuangan untuk diketahui seluruh SENAT SPA FSPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali;
(5).       SENAT SPA FSPS berkewajiban membuat laporan keuangan untuk diketahui seluruh Anggota SENAT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
Pasal 29
Uang Konsolidasi
(1).       Uang konsolidasi organisasi adalah uang yang diberikan dari anggota kepada organisasi karena hasil dari sebuah pembelaan dan/atau bantuan penyelesaian terhadap masalah yang terjadi;
(2).       Uang konsolidasi organisasi menjadi hak SENAT SPA FSPS, DPC FSPS dan DPP FSPS dan/atau menjadi hak dari perangkat yang langsung membantu penyelesaian masalah tersebut;
(3).       Besarnya uang konsolidasi organisasi adalah sekurang-kurangnya 5% dari perkara yang ditangani;
(4).       Distribusi uang konsolidasi kepada setiap tingkatan ditetapkan dalam rapat yang dilakukan untuk itu.
Pasal 30
Sanksi Pelanggaran Terhadap Upeti
(1).       Sanksi terhadap pelanggaran terhadap Upeti sebagaimana dimaksud pasal 27 anggaran rumah tangga ini harus didahului dengan peringatan;
(2).       Pengaturan peringatan terhadap pelanggaran tidak membayar Upeti tersebut adalah :
a.         Peringatan Lisan apabila tidak membayar Upeti 1 bulan dalam 3 bulan.
b.         SP 1 apabila tidak membayar Upeti 2 bulan dalam 6 bulan;
c.          SP 2 apabila tidak membayar Upeti 3 bulan dalam 6 bulan;
d.         SP 3 apabila tidak membayar Upeti 4 bulan dalam 6 bulan;
(3).       Pembekuan kepengurusan dan/atau pemberhentian permanen terhadap pengurus organisasi disemua tingkatan organisasi dan pemberhentian sebagai peserta perseorangan FSPS apabila tidak membayar iuran anggota lebih dari atau sama dengan 6 bulan dalam 12 bulan;
(4).       Khusus untuk memberikan sanksi pelanggaran terhadap iuran anggota sebagaimana diatur ayat 2 tersebut diatas adalah kewenangan DPP FSPS;
(5).       Terhadap anggota yang tidak membayar Upeti, maka terhadapnya juga tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 17 Anggaran Dasar.
BAB  VIII
LAIN–LAIN
Pasal 31
Ketentuan Lain-lain
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan/atau tertuang dalam titah Adipati.
Pasal 32
Penambahan dan Perubahan
(1).       Apabila dikemudian hari terdapat pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi dan kondisi sehingga perlu dilakukannya perubahan, maka Adipati bersama-sama dengan Senopati, Ketua umum dan Sekretaris umum mengadakan urun rembuk, guna membuat pasal-pasal penambahan dan/atau perubahan dari isi AD/ART ini;
(2).       Pasal-pasal penambahan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD/ART ini;
BAB  IX
PENUTUP
Pasal 33
Penutup
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di : Baturraden;
Pada Tanggal : 03 Januari 2014
Sidang Agung
Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa
1.   ......................................  (...........................)        
2.     ......................................  (...........................)
3.     ...................................... (...........................)        
4.     ......................................  (...........................)
5.     ...................................... (..................................)
6.     ......................................  (...........................)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.