FSPS Cirebon Geruduk PT Parklane Furniture


Massa FSPS Luruk PT Parklane Furniture

Cirebon-. Tidak terima atas pemecatan yang dilakukan oleh PT Parklane Forniture terhadap Ketua SPA Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) PT Parklane Forniture, Mulus, ratusan masa dari FSPS melakukan aksi unjuk rasa di depan pabrik rattan yang berada di Jalan Pangeran Antasari Desa Lurah Kecamatam Plumbon Kab. Cirebon, Sabtu (6/8).
Ratusan masa itu menuntut kepada pihak perusahaan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap Mulus sebagai ketua SPA FSPS PT Parklane Forniture, selain itu juga meminta kepada pihak perusahaan untuk membatalkan PHK terhap Mulus, karena dianggap tidak sesuai dengan UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan juga meminta kepada pihak perusahaan untuk mempekerjakan kembali Mulus selaku ketua SPA FSPS di PT Parklane Furniture.
Ketua DPC FSPS Cirebon, sekaligus sebagai kordinator aksi, Amal Subhan, mengatakan, tanpa melihat pada asas praduga tak bersalah, dalam melakukan tindakan atau memutuskan hubungan kerja antara pekerja dan pihak perusahaan, PT Parklane Furniture dianggap semena-mena dalam menghentikan Mulus sebagai karyawan di perusahan tersebut. PT Parklane Furniture dianggap melakukan PHK secara sepihak terhadap saudara Mulus.
“Mulus dianggap melakukan tindakan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya, ini kan konyol, harusnya perusahaan mematuhi aturan perundang-undangan yang belaku di Negara ini, bukan secara sepihak melakukan pemecatan,” katanya.
Amal juga mengatakan, meski lobi-lobi antara pihaknya dengan pihak perusahaan yang ditengai oleh pihak Disnakertrans kab. Cirebon, untuk tidak memberhentikan Mulus, yang dilakukan selama dua minggu, namun pihak Perusahaan dengan arogansinya terap melakukan PHK terhadap Mulus, dan kejadian ini seolah-olah diamini oleh Disnakertrans selaku liding sektor antara pekerja dan pengusaha.
Menanggapi tuntutan oleh FSPS, Personalia PT Parklane Furniture, Racman Priatna, mengatakan, permasalahan pemecatan terhadap Mulus ini terjadi karena pihaknya sudah mendapat laporan dari beberapa pengesub, setiap pengesub harus membayar kepada Mulus sebagai quality controlper minggu itu rata-rata mencapai Rp 200 ribu.
“Kenapa kami mem PHK Mulus, karena kami mendapatkan laporan dari pengesub, dan kami ada pernyataan tertulis dari pengesub mengenai hal tersebut, dan secara hukum sudah sah, untuk itu kami proses dan hasilnya Mulus dikeluarkan, kalau permasalahan Mulus ini tidak segera diselesaikan, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi perusahaan,” katanya.
Racman juga mengatakan, tuntutan para pendemo untuk meminta Mulus masuk kembali ke perusahaan, itu satu alasan yang tidak mungkin karena kesalahan yang dilakukan oleh Mulus sudah melakukan kesalahan yang berat.
“Hasil perundingan kali ini pun, kami tetap berkomitmen untuk memberhentikan Mulus, dan FSPS mau melanjutkan kasus ini ke ranah hukum, ya kami siap untuk hal itu,” tambahnya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.