Siaran Pers DPC Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Kab. Cirebon

UNJUK_rasa_FSPS_KAB.CIREBON


Negara Indonesia adalah Negara hukum semua tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum, baik hukum Perdata maupun hukum Pidana. Sehingga sesesorang yang telah atau diduga melakukan pelanggaran hukum, maka hukum itulah yang akan mengadili, dan hukum yang ada di Negara Indonesia menganut hukum positif, yang ketika Peraturan sudah diundang – undangkan maka masyarakat dianggap tahu, dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang sudah diatur didalam Perundangan tersebut. Terkait kasus penegakan hukum didaerah terutama di Kabupaten Cirebon sangatlah memprihatinkan hingga masih jauh dari kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh karena diduga masih menjamurnya praktek Politik Tebang Pilih diinstitusi Kejaksaan dalam mengadili suatu perkara. Ini dibuktikan dengan dikembalikannya berkas P19 kami kepihak Penyidik, baik itu penyidik Kepolisian maupun PPNS Ketenagakerjaan dengan alasan kelengkapan berkas belum terpenuhi. Padahal sudah jelas Penyidik Kepolisian Maupun PPNS Ketenagakerjaan sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup untuk untuk menjerat terlapor ditetapkan sebagai tersangka dan mengadilinya. Tetapi kenyataannya Di Kejaksaan Negeri Sumber dalam menangani sebuah perkara yang bersumber dari kami yang notabene Sekelompok Buruh Tani selalu dipermainkan, yang ketika pemeriksaan berkas Penyidik Kepolisian/ PPNS Ketenagakerjaan dinyatakan cukup dan dilimpahkan ke Kejaksaan namun Pihak Kejaksaan selalu menyatakakannya kurang lengkap, dan harus melengkapi P19 tersebut selama 30 hari. Peraturan Perundang-undangan sangat lah Jelas, Tegas dan bersifat Memaksa, akan tetapi Institusi Kejaksaan yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan dan mengadili suatu perkara diduga mengingkari terhadap sumpahnya sebagai Lembaga yang menjunjung tinggi KEADILAN tanpa harus melihat besarnya nilai mata Uang untuk menyelesaikan sebuah perkara yang diamanatkan kepadanya. Untuk itu kami dari Aliansi Buruh Petani Cirebon meminta kepada Kejaksaan Negeri Sumber Yang mempunyai kewenangan dalam Menuntut melalui Jaksa penuntut umumnya: Segera menyatakan bahwa Kasus Tindak Pidana membayar Upah Pekerja dibawah Upah Minimum Kabupaten Cirebon tahun 2015 yang dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan PT. Makmur Artha Sejahtera dinyatakan P21; Tuntut Pimpinan Perusahaan PT. Makmur Artha sejahtera Sesuai dengan pasal 90 Jo Pasal 185 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kasus PD BPR Gegesik terkait Kredit Piktif dan Topengan segera ditindaklanjuti sudah 2 bulan ini berhenti tanpa ada kejelasan. Pihak Kejaksaan segera memeriksa dan menindak tegas terkait dugaan – dugaan “Papa Minta Proyek” diKabupaten Cirebon sehingga mengakibatkan pembangunan Kabupaten Cirebon tidak berjalan maksimal. “TEGAKAN HUKUM DI TANAH CIREBON WALAU LANGIT ESOK AKAN RUNTUH”

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/chairul_ek/siaran-pers-dpc-federasi-serikat-pekerja-singaperbangsa-kab-cirebon_57a26c95d87a616710b362bf

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.