Serikat Pekerja Singaperbangsa Minta Pengawas Tindak Perusahaan yang Melanggar Aturan

BP2K wilayah 3 cirebon
Dikutip dari Fajarnews.com, Guna mempertanyakan tindak lanjut pemeriksaan terhadap lima perusahaan yang dinilai melanggar aturan ketenagakerjaan, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) mendatangi Balai Pelayanan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Rabu (12/4).
Kedatangan mereka tidak lain untuk mengetahui langkah Pengawas Ketenagakerjaan terkait laporan dari para pekerja yang haknya telah dilanggar pihak perusahaan.

Ke lima perusahaan yaitu PT Sarana Sumber Tirta yang berada di Kecamatan Talun, PT Makmur Arta Sejahtera di Kecamatan Tengah Tani, Parkland Furniture di Kecamatan Plumbon, PG Rajawali di Majalengka, serta Lau Chow Indonesia di Kecamatan Arjawingangun.

Perusahaan tersebut diduga telah melanggar sejumlah aturan yang ditetapkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain gaji di bawah standar UMK Kabupaten Cirebon serta status karyawan yang tidak jelas.

Kepala Departemen Hukum dan HAM FSPS, Aryanto mengatakan, kedatangan pihknya ke BPPK Wilayah III Cirebon adalah untuk menindaklanjuti hasil laporan pihaknya terhadap 5 perusahaan yang selama ini tidak pernah memenuhi syarat dalam UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Terhadap perusahaan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan pada 7 Maret lalu oleh Balai Pelayanan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon yang berada dibawah langsung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

“Rata-rata para karyawan yang mengadu statusnya tidak jelas, sebab telah tiga tahun bekerja namun status masih karyawan kontrak. Padahal, sesuai UU Ketenagakerjaan, setelah setahun bekerja seharusnya sudah diangkat menjadi karyawan kontrak,” ujar Aryanto.

Dikatakan Aryanto, selain melanggar UU Ketenagakerjaan, pihak perusahaan pun telah memenuhi unsur pidana. Apalagi ada beberapa perusahaan tersebut yang masih menggunakan UMK tahun 2016 sebesar Rp 1,4 juta. Padahal ini kan sudah masuk 2017, dan pihak perusahaan tidak meminta penangguhan UMK ke Disnakertrans, itu jelas sudah masuk ranah pidana.
“Kami sudah melaporkan tindakan pidana perusahaan tersebut ke pihak balai, namun saat ini laporannya masih P19 alias belum lengkap,” tandasanya.

Lanjut Aryanto, beberapa perusahaan di antaranya memberlakukan sistem borongan, sehingga upah yang diterima berdasarkan banyak atau tidaknya seorang karyawan mengerjakan pekerjaaannya. Padahal, dia bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ini benar-benar harus ditindak.
Sementara itu Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (BKPPK) Wilayah III Cirebon, HB Subaedy Hero mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap lima perusahaan tersebut.

“Kami harus melakukan pemeriksaan dari berbagai aspek. Dan, tidak bisa pihaknya pun memberikan sanksi begitu saja terhadap perusahaan yang diadukan. Tuntutan yang diberikan kepada lima perusahaan ini belum tentu semuanya sesuai realita yang ada. Maka, kitapun harus memerlukan cross chek kepada perusahaan yang bersangkutan. Namun, kami tidak akan main-main dalam pemeriksaan tersebut,” tandasanya. (Dede Kurniawan)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.