Bagaimana cara menyelesaikan sebuah perselisihan? (bagian I) - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Bagaimana cara menyelesaikan sebuah perselisihan? (bagian I)

Bagaimana cara menyelesaikan sebuah perselisihan?
Sahabatku yang dihebatkan oleh perbuatan baiknya.
Banyak diantara kita yang sudah mengalami dan dengan gilang gemilang menyelesaikan sebuah perselisihan di tempat kerjanya dan tidak sedikit pula yang tidak ada satupun perselisihan yang mampu diselesaikan.
Saya sudah berulang kali menyampaikan kepada semuanya bahwa cara menyelesaikan perselisihan itu harus tau dulu latar belakang masalahnya, dan selesaikan sebab terjadinya perselisihan. Banyak diantara kita menganggap perselisihan selesai dengan dibuatnya kesepakatan, walaupun pada kenyataannya penyebab perselisihan itu sendiri tidak terselesaikan sehingga akan berdampak pada hari kemudian ketika muncul perselisihan yang sama.
Saya akan sampaikan langkah awal yang harus anda lakukan ketika melihat atau akan menangani sebuah perselisihan:
Perselisihan dalam ranah perburuhan itu terbagi dua, yaitu perselisihan hak atau perselisihan kepentingan. Jadi ketika mengalami sebuah perselisihan anda harus faham betul yang diperselisihkan itu apakah perselisihan ahak atau perselisihan kepentingan.
Bagaimana melihat dan menyimpulkan apakah perselisihan itu perselisihan hak atau perselisihan kepentingan?
Hak itu lahir karena dua sebab, yaitu karena Undang-Undang atau karena perjanjian. Jadi selama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau di atur dalam perjanjian, maka perselisihan tersebut masuk ke ranah kepentingan.
Hati-hati ketika melihat atau membaca Undang-Undang maupun membuat perjanjian, sebab belum tentu juga apa yang sudah di amanatkan dalam perundang-undangan maupun telah dibuat dalam perjanjian itu mengikat menjadi hak bagi para pihak.
Saya kasih contoh sebagai berikut :
Dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa pekerja yang telah memiliki masa kerja selama satu tahun berhak atas cuti tahunan selama dua belas hari.
Dari rangkaian kalimat diatas akan muncul tiga kalimat yang terpisah dan akan bermasalah ketika para pihak tidak mempunyai pemahaman yang sama.
Pertama, pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun.
Kedua, ber-HAK atas cuti tahunan. Dan
Ketiga, sebanyak dua belas hari.
Kalimat tersebut jelas sekali menyatakan bahwa cuti tahunan bagi pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun itu mempunyai HAK atas cuti tahunan. Namun pada kenyataannya muncul beberapa masalah, diantara lain adalah:
1. Cuti tahunan hanya berlaku untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau bahasa gaulnya 'pekerja tetap', sedang pekerja kontrak tidak berhak atas cuti tahunan tersebut.
2. Waktu yang tepat berkenaan kapan yang disebut satu tahun? Banyak sekali yang mengaggap satu tahun itu sejak bulan Januari dan tidak sedikit pula yang dikemudian hari bila diperselisihkan, para pengusaha tidak mau memberikan sejak bulan Januari, namun dihitung dari sejak bulan kapan masuk kerja?
3. Mekanisme pengambilan cuti tahunan, yang diamanatkan dalam Undang-Undang bahwa itu merupakan HAK pekerja, namun pada kenyataannya tidak sedikit yang sulit untuk mengambil HAK-nya atas cuti.
Ini baru satu pasal yang 'katanya' cuti merupakan HAK pekerja, namun pada kenyataannya HAK tersebut menjadi gugur ketika mekanisme nya tidak diatur dalam Undang-Undang.
Bersambung >>>>>>Ke Bagian 2

(Kalau kebanyakan nanti malas bacanya!)

Penulis : (AK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.