Bagaimana cara menyelesaikan sebuah perselisihan? (bagian II) - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Bagaimana cara menyelesaikan sebuah perselisihan? (bagian II)


Pada bagian pertama saya sudah katakan bahwa HAK itu lahir karena dua hal, yaitu karena Undang-Undang juga karena Perjanjian.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sendiri ternyata masih banyak HAK yang belum diatur secara tegas, pasti dan tidak multi tafsir, jauh dari syarat dibuatnya perundang-undangan yaitu harus tegas, pasti dan jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang lain.
Sekarang HAK yang diatur dalam perjanjian, adalah HAK seseorang atau pihak tertentu untuk menerima sesuatu, atau tidak menerima sesuatu atas perjanjian.
Masih banyak diantara kita, khususnya pengurus serikat pekerja yang membuat perjanjian dengan pengusaha atgau pihak lain dimana isi perjanjiannya masih ngawur atau memiliki ketidakjelasan atau ketidaktegasan.
Di Undang-Undang telah diatur tentang pekerja yang memiliki masa kerja selama satu tahun itu mempunyai HAK atas cuti tahunan yang jumlahnya sebanyak dua belas hari. Undang-Undang hanya mengatur tentang lahirnya hak cuti tetapi tidak mengatur tentang tata cara pelaksanaan cuti dimaksud. Mengapa demikian?
Sahabat-sahabatku yang dihebatkan oleh keinginannya untuk terus membuka diri untuk merima informasi yang bermanfaat demi kemajuan dan kemahiran dalam berfikir. Undang-undang ketenagakerjaan itu bukan hukum pidana, pertauran ketenagakerjaan lahir dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan hukum pidana dengan perdata sangat mencolok sekali. Hukum Pidana itu mengatur antara masyarakat dengan negara dan subjek hukumnya adalah perorangan, sedang hukum perdata itu mengatur antara lembaga dengan lembaga atau orang dengan orang atau orang dengan lembaga, subjek hukumnya yaitu orang atau lembaga. Hal inilah yang menjadi perbedaan utama anatara hukum perdata dengan hukum perdata selain banyak sekali perbedaan-perbedaan lainnya, baik dari mekanisme lahirnya hak maupun hingga hukum beracaranya.
Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatunya diatur melalui hukum.
Peraturan ketenagakerjaan yang merupakan hukum spesial dari hukum perdata umum lahir dari BAB II KUH Perdata (BW), dan khususnya lahir dari Pasal 1320 BW yaitu mengatur tentang perjanjian. Maka dari itu karena sifat dari hukum perdata itu mengatur masyarakat dengan masyarakat, maka negara hanya hadir sebagai pelindung dari awal saja.
Apa yang dimaksud dengan pelindung dari awal? Negara dalam hal ini hanya mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan pasal 1320 BW atau dalam hukum spesialis ketenagakerjaan diatur melalui pasal 52 UUK 13/2003, bahwa perjanjian dibuat harus ada unsur :
1. Sepakat, artinya keduia belah pihak tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, atau tekanan dalam hal apapun. Perjanjian harus bersifat bebas, terbuka dan saling percaya.
Jadi kalau melihat syarat tersebut, pelaksanaan unjuk rasa atau mogok kerja apabila dilakukan sebagai alat pemaksaan kehendak sangat bertentangan dengan pasal 52 ayat 1 UUK 13/2003 atau pasal 1320 BW.
2. Cakap, artinya para pihak yang membuat perjanjian itu harus pandai membaca, tau apa yang sedang diperjanjikan, tidak boleh dalam keadaan tidak sadar, tidak boleh dibawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dalam pengampuanan. Cakap dimaus inipun sebagai bukti bahwa pemerintah tidak boleh turut campur dalam perjanjian yang dibuat oleh masyarakatnya, sehingga siapapun yang membuat perjanjian diharapkan untuk sangat mengerti terhadap apa yang diperjanjikan.
3. Hal tertentu atau pekerjaan tertentu, artinya bahwa perjanjian itu harus tegas dan jelas tentang apa yang diperjanjikan. Tidak boleh membuat perjanjian fiktif atau perjanjian yang mustahil dapat dilakukan. Misalnya, anda bersepakat dalam bekerja akan membuat senang pimpinan.
Senang dalam bahasa hukum tidak dikenal, karena tidak jelas dan multitafsir. Biasanya disinilah para serikat pekerja kebanyakan mulai salah dalam membuat perjanjian. (nanti saya akan jelaskan dalam bagian selanjutnya bagaimana tata cara membuat isi perjanjian agar jelas, tegas dan pasti!)
4. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan susila, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.
Jadi sebenarnya siapapun tidak dapat dituntut atas perjanjian yang tidak sesuai dengan no. 4 ini. Misalnya, saya bikin perjanjian hari Rabu kita akan tutup jalan tol. Maka, apabila perjanjian tersebut tidak saya tepati, maka saya tidak dapat di tuntut dengan cara apapun. Karena perjanjian yang dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku juga bertentangan dengan ketertiban umum.
Nah, saya sengaja menuliskan dasar pemikirannya terlebih dahulu dari mulai Undang-Undang hingga ke Perjanjian. Setelah sahabat semua mencermati dan membaca dengan seksama tulisan yang sudah dibuat, baru saya kan masuk ke bagian berikutnya, sehingga sahabat semua akan mampu mencerna dan mengerti bagaimana cara menyelesaikan dengan baik sebuah perselisihan.
Bersambung......>>>>>

Penulis (AK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.