Bagaimana jika perusahaan mempekerjakan karyawannya pada hari libur resmi? - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Bagaimana jika perusahaan mempekerjakan karyawannya pada hari libur resmi?

Bagaimana jika perusahaan mempekerjakan karyawannya pada hari libur resmi?

gambar ilustrasi dari juozgandoz.com

 

Untuk menjawabnya, kita mengacu pada Pasal 85 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi:

(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri
Mengacu pada pasal di atas, artinya, pengusaha bisa mempekerjakan buruh pada hari libur resmi namun dengan persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha wajib memberikan upah kerja lembur. Oleh karena itu, apabila pada 9 April 2014 yang ditetapkan sebagai hari libu resmi tersebut Anda dan karyawan lain di kantor Anda sepakat untuk bekerja, maka Anda dan karyawan lainnya wajib dibayar upah kerja lemburnya oleh pengusaha.
Mengenai upah lembur pada hari libur resmi, dapat dilihat perhitungannya dalam Pasal 11 huruf b dan c Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur, yaitu sebagai berikut:
b.    apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka:

b.1.    perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah sejam;
b.2.    apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.

c.    apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.

dengan asumsi bahwa hari kerja kantor  adalah 5 (lima) hari seminggu, berarti hari Sabtu merupakan hari libur berdasarkan kalender kerja kantor Anda. Menurut hemat kami, tidak adil apabila penggantianlibur namun demikian, Anda dan karyawan lain tetap bisa menuntut hak Anda, yakni upah lembur saat bekerja

Apa upaya hukum yang dapat Anda dan karyawan lain lakukan apabila pengusaha tidak juga memberikan upah lembur kerja? Karena upah kerja lembur merupakan hak pekerja, maka pelanggaran atas hak tersebut dikategorikan sebagai perselisihan hak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”):
Perselisihan hak dalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Langkah pertama yang dapat Anda dan karyawan lain tempuh adalah dengan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan antara Anda dengan pengusaha, yang disebut dengan penyelesaian secara bipartit. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) UU PPHI.
Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan (Pasal 4 ayat (1) UU PPHI).
Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang tidak membayarkan upah lembur saat memerintahkannya pekerja tetap bekerja di hari libur dapat diancam sanksi pidana. Yaitu kurungan antara satu hingga 12 bulan dan/atau denda berkisar Rp10 juta sampai Rp100 juta.

Dasar hukum:


Sumber : http://www.hukumonline.com



  

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.