Bersama sama TOLAK PERDA MAKAR - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Bersama sama TOLAK PERDA MAKAR

BANDUNG – Belasan aliansi daerah dan serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat (Aljabar), menyatakan dengan tegas menolak Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pernyataan sikap bersama yang dihadiri perwakilan aliansi daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Garut, Majalengka, Cirebon, Bogor dan kota/kabupaten lainnya itu digelar di Hotel Hyper Inn, Paskal Hyper Square, Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung, Jumat (31/10).
Mereka menganggap perda yang disahkan tanggal 25 Juli 2014 itu, mengandung banyak penyimpangan dan merugikan kaum buruh sehingga menuntut agar perda tersebut dibatalkan. “Alasan mengapa kami menolak perda itu karena substansi isi perda copy paste dari sebelumnya. Kedua, dianggap merugikan angkatan kerja. Dimana ada pasal yang mengatakan jika rekrutmen tenaga kerja bisa/boleh dipungut biaya. Kenyataannya, sekarang saja aturannya tidak boleh dipungut masih saja terjadi pemungutan, bagaimana jadinya kalau ini dilegalkan,” ungkap M. Sidartha, Juru Bicara (Jubir) Aljabar di depan sejumlah wartawan.
Ia menjelaskan, perda tersebut juga selama pembahasannya tidak melibatkan LKS Tripartit dan DPRD Komisi V DPRD Jabar. “Sejak 2003 kami sudah mengawal proses pembuatan Raperda Ketenagakerjaan di Jawa Barat. Nah ini secara mengejutkan Raperda sudah menjadi Perda No. 6 Tahun 2014. Ini jelas perda yang cacat hukum. Kajiannya seperti apa, melibatkan siapa saja, kami tidak pernah tahu,” cetus Sidharta.
Sementara itu, Jubir Aljabar lainnya, Abda Khair Mufthie, mengungkapkan komentar yang lebih pedas terkait disahkannya perda Ketenagakerjaan itu. Ia membedah pasal demi pasal krusial yang dianggap salah kaprah pada Perda tersebut. Pada Pasal 113 BAB XIX (Ketentuan Peralihan) misalnya, disana menyatakan ‘Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang telah ada tetap berlaku seanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini’.
“Kita nyatakan ini perda sesat. Itu sama saja Jawa Barat mau mendirikan Negara Pasundan, karena undang-undang saja kalah dengan perda ini,” tegas Abda. Kemudian Ia mengupas Pasal 108 (Larangan) dan Pasal 111 (Ketentuan Pidana). Di mana dalam isi Perda itu dijelaskan tentang sejumlah ketentuan soal ketenagakerjaan. “Nah tapi lucunya, seluruh isi perda itu justru ditentang sendiri di Pasal 108 dan Pasal 111,” ungkapnya.
Karena itulah, Ia dan Aliansi mendesak agar perda tersebut dicabut kembali (dibatalkan). “Kami minta kepada gubernur agar mencabut baik-baik perda ini, dari pada nanti Jawa Barat rusuh. Jangan salahkan kami pula kalau nanti terjadi inflasi tinggi,” tegas pria yang akrab disapa Adipati Karawang ini. Jika perda itu tetap diberlakukan, lanjut dia, maka Aljabar akan menggalang massa besar-besaran dan menggelar aksi turun ke jalan hingga tuntutan mereka dipenuhi. “Kami akan kawal ini sampai ke Kementerian. Intinya, segala cara akan kami tempuh agar perda ini dibatalkan,” ujarnya sambil menegaskan akan melakukan judicial review jika aksi mereka tidak digubris oleh pihak-pihak terkait.
Yang lebih disayangkan, lanjut Abda, sejak muncul penolakan dari Aliansi Jawa Barat, secara mendadak, file Perda tersebut menghilang dari website Disnakertrans Jabar. “Awalnya ada dan sempat kami download, tapi saat perda ini ramai dipergunjingkan, file Perda Jabar No. 6 itu tiba-tiba hilang dari website Disnakertrans Jabar. Ini aneh bin ajaib,” kritiknya.
Pioneer Aljabar lainnya, Daeng Wahidin, juga mengungkapkan hal senada. Menurut Daeng, dengan diberlakukannya Perda Jabar No.6 2014, Gubernur Jabar dan Disnakertrans Jabar dianggap telah melegalkan Pemagangan untuk para pencari kerja. “Setiap pencari kerja harus membayar retribusi, pembayaran upah dibawah upah minimum dapat berlaku bagi pekerja magang, semua core produksi dapat di PKWT-kan, seluruh Perda Ketenagakerjaan kabupaten/kota dan perbup di wilayah Jabar dinyatakan tidak berlaku lagi. Ini jelas Makar terhadap NKRI,” bebernya.
Usai menggelar konferensi pers, pentolan-pentolan Aljabar daerah membentangkan sejumlah pekikkan-pekikkan protes yang tertuang dalam kertas. Mereka membentangkan ‘poster’ dan ‘spanduk’ itu sebagai bentuk penolakan atas disahkannya Perda Jawa Barat No. 6 Tahun 2014.
Dikonfirmasi terpisah pada hari yang sama, Anggota Komisi V DPRD Jabar Maman Abdurahman mengaku tidak mengetahui terkait pengesahan dan isi perda tersebut. “Saya kurang tahu betul perdanya seperti apa. Coba gulirkan dulu dalam berita, biar kita bisa sikapi bersama soal tuntutan dari Aliansi Jawa Barat itu,” ucapnya singkat.(jay)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.