Jika Tak di-Judicial Review, Perdanaker Jabar Tak Lagi Dapat Dibatalkan - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Jika Tak di-Judicial Review, Perdanaker Jabar Tak Lagi Dapat Dibatalkan

Jika Tak di-Judicial Review, Perdanaker Jabar Tak Lagi Dapat Dibatalkan


Karawang | Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah, Wawan Ridwan, telah mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Jum’at (25/7) lalu atau sehari setelah ditetapkan oleh Ahmad Heryawan selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat.
Perda Ketenagakerjaan yang berisi 21 Bab, 115 Pasal, dan 270 ayat tersebut, ditentang kalangan serikat pekerja/serikat buruh dibeberapa daerah, diantaranya Karawang. Juru bicara Aliansi Jawa Barat (Aljabar), Abda Khair Mufti mengatakan, dirinya sedang mempersiapkan beberapa langkah untuk meminta Gubernur Jawa Barat meninjau kembali isi Perda tersebut.
“Kami minta Aher dapat menerima sumbangsih pendapat kami, tapi jika tidak, ya mau gak mau kami banjiri Bandung hingga gugatan judicial review ke Jakarta”, jelas Abda ketika dihubungi buruhonline.com.
Abda dan Aljabar masih mempunyai waktu hingga Rabu, 21 Januari 2015 yang akan datang untuk mengajukan judicial review atau uji materi terhadap Perda Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat itu ke Mahkamah Agung.
Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil disebutkan, bahwa permohonan uji materiil diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Berikut point-poin penting Pendapat Aljabar terhadap Perda Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, yang didapatkan buruhonline.com :
1)      Tidak adanya “Naskah Akademik” yang memberi dasar pertimbangan ilmiah perlunya Perda Ketenagakerjaan.
2)      Penyusunan dan Pengesahan Perda Ketenagakerjaan dilakukan secara terburu-buru oleh DPRD dan Gubernur.
3)      Perda Ketenagakerjaan secara substansial tidak lebih baik bahkan cenderung lebih buruk dari ketentuan perundang-undangan lainnya.
  1. bertentangan dengan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan.
  2. bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 2 ayat (2) Kepmenaker 100/2004.
  3. bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
4)      Materi Muatan Perda Ketenagakerjaan banyak yang hanya Copy Paste dari UU Ketenagakerjaan.
5)      Perda Ketenagakerjaan banyak memberikan “cek kosong” kepada Pemerintah dan Perangkat Daerah yang cenderung “executive heavy”, yaitu :
  1. 1 Peraturan Daerah.
  2. 16 Peraturan Gubernur.
  3. 2 Keputusan Gubernur.
  4. 7 Izin Gubernur.
  5. 3 Izin Pemerintah Kabupaten/Kota.
  6. 14 Izin Dinas.
(Ys)



Sumber: www.buruhonline.com
http://buruhonline.com/artikel-938-jika-tak-dijudicial-review-perdanaker-jabar-tak-lagi-dapat-dibatalkan.html#ixzz3LnDzZ3o7

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.