Palu MK Tentukan Langkah Hukum Penghapusan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Palu MK Tentukan Langkah Hukum Penghapusan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing

Jakarta | Sistem kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau dikenal dengan sebutan sistem kerja kontrak, dan alih daya yang juga disebut dengan sistem kerja outsourcing, kerap dilanggar syarat-syaratnya serta luput dari pengawasan instansi yang bertanggungjawab dibidan ketenagakerjaan.
Meskipun sistem kerja kontrak dan outsourcing harus memenuhi syarat yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, pengusaha dengan sengaja menerapkan kedua sistem kerja yang menurut buruh merugikan mereka sebagai pekerja kontrak dan outsourcing.
Penyimpangan sistem kerja kontrak dan outsourcing oleh pengusaha, seirama dengan lemahnya pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja, sehingga penyimpangan tersebut menjadi sempurna dan seolah-olah sah secara hukum.
Padahal, apabila pengusaha tidak memenuhi syarat-syarat sahnya penerapan sistem kerja kontrak dan outsourcing, maka hubungan kerja pekerja kontrak dan outsourcing “demi hukum” beralih menjadi pekerja tetap perusahaan pemberi pekerjaan.
Namun, seperti yang dituturkan oleh Ahmad Syauqi dihadapan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, “Meskipun Dinas Tenaga Kerja telah mengeluarkan Nota Pengawas, tetapi jika pengusaha tidak mau menjalankan Nota itu, maka Dinas Tenaga Kerja tidak bisa berbuat apa-apa untuk memaksa pengusaha menjalankan Nota itu”, papar Syauqi dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi (19/3).
Kondisi tersebut, yang melatarbelakangi Aliansi Jawa Barat (Aljabar) yang merupakan aliansi dari beberapa serikat pekerja di Jawa Barat, mendaftarkan permohonan pengujian (judicial review) Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang frasa “demi hukum”, yang diregister dengan perkara Nomor 7/PUU-XII/2014.
“Tunggu aja mas, bentar lagi MK akan panggil para pihak untuk agenda pembacaan putusan”, ujar salah satu Pegawai MK yang tidak bersedia dimuat identitasnya saat ditanya buruhonline.com di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (10/12) kemarin.
Menurut Juru Bicara Aljabar ketika dihubungi buruhonline.com melalui sambungan telepon, Abda Khair Mufti yang juga sebagai salah satu Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) mengatakan, “permohonan kami ini sudah hampir setahun, dan pelanggaran terus terjadi dilapangan, sehingga putusan MK ini sangat kami tunggu”. (Hz)

Berikut uraian kesimpulan Aljabar yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 11 April 2014 :
Bahwa Para Pemohon mempersoalkan kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dalam menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang salah satunya menerbitkan Nota Pengawasan terhadap akibat dari batalnya demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6), Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, serta ayat (3) UU Ketenagakerjaan, beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau hubungan kerja pekerja/buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan, menjadi belum memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum akibat berlakunya ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang frasa “demi hukum”, yang hanya mengatur peralihan akibat hukum atas batalnya demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang berpotensi tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pengusaha/majikan, dan adanya kekosongan hukum atas mekanisme atau tata cara memaksa pengusaha/majikan untuk melaksanakan Nota Pengawasan yang tidak dimintakan pemeriksaan ke peradilan tata usaha negara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa secara filosofis, UU Ketenagakerjaan mengamanatkan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, sifat dalam UU Ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang lemah dan menempatkan mereka pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan, serta untuk mendapatkan keadaan sosial dalam lapangan ketenagakerjaan yang pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan pengusaha/majikan yang tidak terbatas;
Hubungan pengusaha/majikan dan pekerja/buruh tidak terletak pada baik buruknya perlakuan pengusaha/majikan, tetapi terletak pada hekekat hukum ketenagakerjaan itu sendiri, yaitu mendudukan pekerja/buruh pada kedudukan yang merdeka secara juridis, sosiologis dan ekonomis. Secara juridis, pekerja/buruh memang bebas memilih dan menentukan nasibnya, bebas memilih dan menentukan pekerjaan yang disukainya. Hal ini dapat dipahami karena dikenalnya prinsip, “tidak seorangpun boleh diperbudak, diperulur dan diperhamba”;
Perbudakan dan perhambaan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Namun secara jasmaniah dan rohaniah, pekerja/buruh tidak dapat secara bebas menentukan syarat-syarat kerja yang pada dasarnya telah ditentukan oleh pengusaha/majikan saat pertama kali pekerja/buruh tersebut diterima bekerja, bahkan dapat dikatakan pengusaha-lah yang menentukan hidup dan matinya pekerja/buruh;
Bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pararel dengan peran dan kedudukan pekerja/buruh untuk meningkatkan kualitas pekerja/buruh dan peran sertanya sesuai dengan harkat dan martabatnya yang dijamin hak-hak dasarnya, maka Pembentuk Undang-undang memandang perlu keberadaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang bertugas menjamin pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 176 UU Ketenagakerjaan jo. Bab II, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan;
Bahwa berdasarkan ketentuan Bab II, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan, keberadaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, adalah berada pada lingkungan organisasi unit kerja pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sebagai jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan, yang penetapan tertulisnya bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;
Bahwa terhadap penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dapat dimintakan pemeriksaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan bagian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang penetapannya bersifat konkret, individual, dan final yang mempunyai kekuatan hukum, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Bandung Nomor 126/G/2011/PTUN-BDG tanggal 26 April 2012;
Bahwa menurut Pemerintah dalam keterangan lisan yang tertulis dalam paragraf 5 halaman 4, Risalah Sidang Perkara Nomor : 7/PUU-XII/2014 tanggal 10 Maret 2014, Presiden yang memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyatakan : “Bahwa frasa “demi hukum” yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan bersifat langsung dapat dilaksanakan. Artinya, mempunyai title executorial atau berlaku dengan sendirinya”;
Sebuah akta yang mempunyai/mengandung title executorial tidak menjamin akan dipatuhi untuk dilaksanakan, sehingga dengan merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 224 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) sub. Pasal 254 Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), maka terhadap akta yang mengandung title executorial, terhadapnya mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dan untuk melaksanakan eksekusinya jika tidak dilaksanakan, maka menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri;
Bahwa terlepas dari adanya unsur kelalaian dari si-Pembuat Undang-Undang, belum adanya mekanisme atau tata cara pelaksanaan secara paksa terhadap pengusaha/majikan yang tidak secara sukarela melaksanakan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang bersifat konkret, individual, dan final yang mempunyai kekuatan hukum, mengakibatkan Para Pemohon khususnya sebagai bagian dari keseluruhan pekerja/buruh di Indonesia, menjadi terhambat haknya untuk mendapatkan pengakuan dari pengusaha/majikan atas status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja/buruh tetap), atau hubungan kerja pekerja/buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan;
Bahwa pengakuan terhadap status hubungan kerja Para Pemohon maupun secara umum pekerja/buruh di Indonesia sangat dibutuhkan, mengingat hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu memberikan kemungkinan jenjang karir, dan masa kerja yang terus menerus, serta tidak mudahnya pemutusan hubungan kerja karena adanya kewajiban bagi pengusaha/majikan untuk membayar hak-hak pekerja/buruh, yaitu diantaranya berupa uang pesangon, sehingga mengakibatkan Para Pemohon dan pekerja/buruh secara umumnya dapat menentukan hari tuanya di masa depan;
Bahwa apabila, mekanisme atau tata cara pelaksanaan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang bersifat konkret, individual, dan final yang mempunyai kekuatan hukum, harus menunggu proses legislative review, maka kepastian hukum untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh termasuk Para Pemohon atas pengakuan hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja/buruh tetap), atau hubungan kerja pekerja/buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan, yang tidak secara sukarela dilaksanakan oleh pengusaha/majikan meskipun telah diberikan Nota Pengawasan Ketenagakerjaan, menjadi tidak terpenuhi;
Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, beralasan menurut hukum, sepanjang frasa “demi hukum” pada Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk meminta pelaksanaan terhadap Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ke Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat, apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mengubah perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tidak mengubah status hubungan kerja pekerja/buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan.



Sumber: www.buruhonline.com



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.