SK Gubernur Jawa Barat Tentang Revisi UMK 2015 - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

SK Gubernur Jawa Barat Tentang Revisi UMK 2015

Revisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat 2015 telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Kisarannya dari Rp 1,7 juta hingga Rp 2,9 juta.


Penetapan revisi UMK Jabar 2015 ini berdasarkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1746-Bangsos/2014 tanggal 24 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat  Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota  di Jawa Barat tahun 2015 yang diberlakukan per 1 Januari 2015.



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko menjelaskan interval prosentase revisi atau kenaikan UMK Tahun 2015, yakni, sebesar 1 persen sampai dengan 4,64 persen dengan kenaikan terendah 1 persen yang meliputi Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Depok. Sementara kenaikan tertinggi sebesar 4,64 persen yaitu Kota Sukabumi.

"Rata-rata kenaikan atau koreksi di Jawa Barat sebesar 2,02 persen," kata Hening melalui siaran persnya, Sabtu, (27/12/2014).


Hening mengatakan, setelah melalui tahapan koreksi, UMK tertinggi di Jawa Barat 2015, yakni, Kabupaten Karawang, yakni, sebesar Rp. 2.987.000 dan UMK terendah di Jabar adalah Kabupaten Ciamis, yakni, sebesar  Rp. 1.177.000.


Sementara untuk capaian UMK terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tertinggi adalah Kabupaten Purwakarta (134,28 persen), sedangkan terrendah adalah Kabupaten Pangandaran (92,71 persen). "Rata-rata 111,30 persen," katanya.


Kemudian, untuk prosentase kenaikan UMK di Jabar pada rentang waktu 2014 – 2015, tertinggi adalah Kabupaten Majalengka sebesar 26,40 persen. Sedangkan terendah adalah Kabupaten Cianjur sebesar 9,87 persen. "Rata-rata prosentase dari 2014-2015 adalah 18,51 persen," katanya.


Hening mengatakan, dasar koreksi upah minimum kabupaten kota tahun 2015 adalah Hasil Focus Group Discussion (FGD) di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jawa Barat, dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Desember 2014. Selain itu, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, tanggal 16 dan 17 Desember 2014 mengenai Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak terhadap Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Jawa Barat.


"Berikutnya adalah rekomendasi dari kepala daerah, yaitu Rekomendasi Wali Kota Sukabumi Nomor 560/1510/Depeko, tanggal 19 November 2014, Hal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Sukabumi Tahun 2015 dan Rekomendasi Wali Kota Depok Nomor 560/1294/Nakersos/XI/2014, tanggal 27 November 2014, Hal Revisi Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Depok Tahun 2015,” paparnya.

Download di sini : SK Gubernur Tentang Revisi UMK Jwa Barat 2015


sebelumnya adalah sebagai berikut

Berikut adalah rincian UMK yang telah ditetapkan: 
1. Kabupaten Garut, UMK Rp. 1.275.00,00 
2. Kota Tasikmalaya, UMK Rp. 1.472.000,00 
3. Kabupaten Ciamis, UMK Rp. 1.177.000,00 
4. Kota Banjar, UMK Rp. 1.191.000,00 
5. Kota Sukabumi, UMK Rp. 1.645.000,00 
6. Kota Cirebon, UMK Rp. 1.443.000,00   
7. Kabupaten Tasikmalaya, UMK Rp. 1.464.000,00 
8. Kabupaten Majalengka, UMK Rp. 1.264.000,00 
9. Kabupaten Kuningan, UMK Rp. 1.224.000,00 
10. Kota Bekasi, UMK Rp. 2.984.000,00       
Kelompok/Jenis Usaha I, Rp. 3.398.000,00       
Kelompok/Jenis Usaha II, Rp. 3.250.000,00 
11. Kabupaten Pangandaran, UMK Rp. 1.188.000,00 
12. Kabupaten Cianjur, UMK Rp. 1.648.000,00 
13. Kota Bandung, UMK Rp. 2.356.000,00 
14. Kabupaten Cirebon, UMK Rp. 1.428.000,00 
15. Kota Bogor, UMK Rp. 2.711.000,00 
16. Kabupaten Bogor, UMK Rp. 2.655.000,00       
UMKU I Rp. 2.850.000,00       
UMKU II Rp. 2.980.000,00       
UMKU III Rp. 3.110.000,00 
17. Kabupaten Indramayu, UMK Rp. 1.494.000,00 
18. Kota Depok, UMK Rp. 2.732.000,00      
 Kelompok I Rp. 3.060.000,00       
Kelompok IIa Rp. 2.997.000,00       
Kelompok IIb Rp. 2.951.000,00       
Kelompok III Rp. 2.759.000,00       
Pedagang Eceran dalam Skala kecil Rp. 2.729.000,00       
Industri Garment Rp. 2.460.000,00 
19. Kabupaten Sumedang dalam Wilayah yang Ditentukan, UMK Rp. 2.041.000,00       
Kabupaten Sumedang di luar Wilayah yang Ditentukan, UMK Rp. 1.295.000,00 20. 
Kabupaten Karawang, UMK Rp. 2.987.000,00       
UM TSK Rp. 2.989.000,00       
UMKU I Rp. 3.250.000,00       
UMKU II Rp. 3.400.000,00       
UMKU III Rp. 3.415.000,00 
21. Kabupaten Purwakarta, UMK Rp. 2.626.000,00       
UMK Perusahaan yang masa produksinya di bawah 5 (lima) tahun Rp. 2.110.000,00       
UMK Perusahaan Garment, Boneka, Topi dan Kulit Rp. 2.310.000,00       
Kelompok I Rp. 2.900.000,00       
Kelompok II Rp. 3.200.000,00       
Kelompok III Rp. 3.400.000,00 
22. Kabupaten Bekasi, UMK 2.925.000,00      
 UMK Rumah Sakit/Klinik Rp. 2.470.000,00       
UMK I Rp. 3.268.000,00       
UMK II Rp. 3.125.000,00       
UMK III Rp. 2.927.000,00 
23. Kabupaten Subang, UMK Rp. 1.928.000,00       
UMJU I Rp. 1.997.000,00       
UMJU II Rp. 2.095.000,00       
UMJU III Rp. 2.200.000,00 
24. Kota Cimahi, UMK Rp. 2,041.000,00 
25. Kabupaten Sukabumi, UMK Rp. 1.969.000,00 
26. Kabupaten Bandung, UMK Rp. 2.041.000,00 
27. Kabupaten Bandung Barat, UMK Rp. 2.045.000,00 

UMK terkecil yaitu Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 1.177.000,00 dan terbesar Kabupaten Karawang Rp. 2.987.000,00. 

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.