Tertinggi di Jabar, UMK Karawang Disahkan Tanpa Apindo - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Tertinggi di Jabar, UMK Karawang Disahkan Tanpa Apindo

Setelah melalui proses deadlock beberapa kali, rapat selama 3 hari sejak 18 hingga 20 November akhirnya memutuskan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang tahun 2015, yaitu Rp 2,9 juta.  
Wakil Bupati Karawang Cellica baru angkat bicara, setelah beberapa hari Pemkab Karawang bungkam terkait besaran UMK Karawang ini. Ia menegaskan, upah Karawang tetap menjadi nomor satu di Jawa Barat. "Kami baru buka nilai UMK ini setelah sempat dirahasiakan pada Kamis lalu, setelah melihat SK Gubernur bernomor 561/Kep. 1581-Bangsos/2014, Alhamdulilah benar Karawang tertinggi se-Jawa Barat," ujarnya.
upah karawang

Sementara itu, secara terpisah Tim Advokasi Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) Kabupaten Karawang Khamid Istakhori menuturkan, meski besaran UMK tak seperti tuntutan buruh sebesar Rp 3,6 juta, namun ia mengaku UMK sebesar Rp 2,9 ini sudah cukup. "Saya apresiasi dengan teman-teman di Dewan Pengupahan, setidaknya dengan naik menjadi Rp 2,9 juta, meski belum sesuai tapi lumayan," kata dia.
Khamid juga mengaku senang karena upah Karawang kembali lebih besar dari Bekasi. Hal ini ternyata menjadi gengsi tersendiri, karena Bekasi sejak dulu memiliki upah besar di Jawa Barat, seiring dengan pesatnya pembangunan industri di Bekasi. "Yang penting lebih besar dari Bekasi," imbuhnya.
Setelah UMK disahkan, ternyata serikat buruh ini sudah ancang-ancang untuk menyoroti perusahaan. Mereka khawatir, banyak perusahaan yang melakukan penangguhan secara sepihak. "Berikutnya kita akan ngawal penangguhan, kita curiga akan banyak pabrik garmen yang akan melakukan penangguhan," kata dia.
Ia mempersilahkan perusahaan menangguhkan upah buruh sesuai UMK, namun ada mekanisme yang mengaturnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak secara sepihak, seperti yang kerap terjadi selama ini. "Penangguhan mekanisme yang benar, jangan sepihak," tuturnya.
Sebelumnya, Apindo mengaku mengundurkan diri dari Dewan Pengupahan, karena menilai dalam pembahasan KHL dan UMK, tidak sesuai aturan. Bahkan, mereka mengambil sikap tidak menyepakati rekomendasi penetapan UMK Kabupaten Karwang 2015, dan mengancam akan melakukan gugatan.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.