UMP 2015 Sudah Mau Berlaku, Tapi Gaji Saat Ini Belum Sesuai UMP 2014 - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

UMP 2015 Sudah Mau Berlaku, Tapi Gaji Saat Ini Belum Sesuai UMP 2014

UMP 2015 Sudah Mau Berlaku, Tapi Gaji Saat Ini Belum Sesuai UMP 2014

umk berlaku
Secara umum tentang larangan pengusaha membayar upah pekerja lebih rendah daripada upah minimum dapat kita lihat juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (“Permenaker 7/2013”)
Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman (Pasal 1 angka 1 Permenaker 7/2013).

Menurut Pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaanpengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum (UM) berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota (UMP/UMK) maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota (Upah Minimum Sektoral – UMS).

Artinya, larangan pengusaha untuk membayar upah pekerjanya lebih rendah dari UMP ini juga berlaku bagi perusahaan asing.

Saat ini sudah masuk penghujung tahun 2014, namun perusahaan  juga belum menyesuaikan upah dengan UMP 2014 yang telah ditetapkan.

Mengenai tindakan yang dapat Anda lakukan, pertama upaya perundingan bipatrit antara Anda dengan pengusaha wajib dilakukan [lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (“UU PPHI”)].

Apabila perundingan bipartit ini gagal, maka penyelesaian kemudian ditempuh melalui jalur tripartit yaitu mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan [Pasal 4 ayat (1) UU PPHI]. Nantinya, Anda dan pengusaha ditawarkan upaya penyelesaian perselisihan. Untuk perselisihan hak, upaya penyelesaian perselisihan yang dapat dipilih untuk penyelesaian perselisihan hak salah satunya adalah Mediasi Hubungan Industrial.

Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral [Pasal 1 angka 11 UU PPHI]. Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 5 UU PPHI).

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pengusaha tersebut dapat kita lihat dari bunyi Pasal 185 UUK:
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Dasar hukum:
3.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

sumber : http://www.hukumonline.com

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.