MK Jadwalkan Sidang Perdana Permohonan Pembubaran PHI - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

MK Jadwalkan Sidang Perdana Permohonan Pembubaran PHI

Jakarta | Mahkamah Konstitusi berencana akan mulai menggelar sidang pemeriksaan awal atas permohonan judicial review, yang diajukan oleh Abda Khair Mufti, dkk (9 orang) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), terkait pengujian formil dan materiil Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dengan Nomor 20/PUU-XIII/2015, Rabu (4/2) pekan depan, Pukul 13.30 Wib, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Dalam Surat Panggilan yang disampaikan oleh Kasianur Sidauruk, selaku Panitera Mahkamah Konstitusi kepada para Pemohon yaitu Abda Khair Mufti, dkk, dengan Nomor 109.20/PAN.MK/1/2015 tanggal 27 Januari 2015, diberitahukan pemanggilan kepada para Pemohon, dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Panel Mahkamah Konstitusi.
Abda mempersoalkan keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang dianggapnya belum bisa memberikan perlindungan terhadap kaum buruh yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha.
Abda meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945, dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena menurutnya, PHI justru tidak cepat, tidak murah dan tidak adil. Sebab, apabila ada buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dan dimenangkan oleh Dinas Tenaga Kerja, akan tetapi pengusaha tidak mau mengajukan gugatan ke PHI, maka buruh tersebut harus menggugat pengusaha.
Dan apabila si buruh tidak menggugat, maka status hubungan kerja beserta upah buruh tersebut menjadi tidak pasti, sebab tidak lagi dipekerjakan dan dibayar upahnya oleh pengusaha. Dan ketika si buruh menggugat, karena surat gugatan tidak benar dalam menyusunnya akibat kekurang-mampuan si buruh tersebut, kemudian gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim PHI, bahkan tidak jarang pula yang gugatannya ditolak karena kurangnya bukti yang dimiliki buruh itu sendiri.
Dalam pertimbangan hukum di permohonannya, Abda mengutip ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, dalam UU Ketenagakerjaan, apabila pengusaha ingin memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, maka si pengusaha harus mengajukan permohonan ke PHI untuk mendapatkan penetapan.
Sehingga Abda menilai, UU PPHI yang secara tiba-tiba mengatur hukum acara dengan cara gugat menggugat, justru telah tidak senafas dengan amanat dalam UU Ketenagakerjaan. “Oleh sebab itu, hukum acara di PHI harus diubah!”, tegas Abda. (Ys)



Sumber: www.buruhonline.com


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.