Dukung Judicial Review PERDA NO.6 TAHUN 2014 - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Dukung Judicial Review PERDA NO.6 TAHUN 2014

Ayo Dukung Judicial Review terhadap PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVONSI JAWA BARAT NO.6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Ayo Dukung Judicial Review terhadap PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVONSI JAWA BARAT NO.6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN, karena kami menilainya BATAL DEMI HUKUM dengan alasan:

1. TIDAK ADA NASKAH AKDEMIK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Penyusunan dan pengesahannya DILAKUKAN SECARA TERBURU-BURU: dipaksakan hanya mengejar target berakhirnya masa keamggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat; belum dikonsultasikan dengan perwakilan serikat-serikat pekerja yang duduk dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat;

3. Secar substansial TIDAK LEBIH BAIK bahkan CENDERUNG LEBIH BURUK ketimbang perundang-undangan lainnya: BERTENTANGAN dengan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan; BERTENTANGAN dengan Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 2 ayat (2) Kepmenaker 100/2004; BERTENTANGAN dengan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan;
"Dalam hal itu, yang paling membahayakan terhadap JAMINAN STATUS PEKERJAAN adalah Pasal 50 ayat (2) Perda tersebut yang menyatakan bahwa PENETAPAN SEKTOR USAHA DAN PEKERJAAN WAKTU TERTENTU DIBUAT DAN DITETAPKAN OLEH PERUSAHAAN DAN SERIKAT/WAKIL PEKERJA untuk kemudian didaftarkan pada Dinas" Sehingga BILA SERIKAT PEKERJA/WAKIL PEKERJA TIDAK AMANAH maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu DAPAT DITERAPKAN PADA PEKERJAAN APAPUN DAN DALAM WAKTU SEBERAPA LAMA PUN atau BERKHINAT (MAKAR) TERHADAP APA YANG DITENTUKAN OLEH HIRARKI HUKUM YANG LEBIH TINGGI yakni UU KETENAGAKERJAAN DAN KEPMENAKER".
"Dalam hal itu, yang paling membahayakan terhadap JAMINAN STATUS PEKERJAAN adlah Pasal 58 ayat (2) Perda tersebut yang menyatakan bahwa HUBUNGAN KERJA (alih daya/outsourcing) TIDAK DAPAT DIALIHKAN MENJADI HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJA; dan Pasal 60 ayat (3) serta Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa PERUBAHAN STATUS PERJANJIAN KERJA ALIH DAYA/OUTSOURCING MENJADI PERKANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (TETAP) DILAKUKAN SETELAH MELEBIHI MASA KERJA DIATAS 3 TAHUN TANPA MEMPERTIMBANGKAN JENIS PEKERJAAN YANG DAPAT DIPERJANJIKAN, sehingga PEKERJA/BURUH ALIH DAYA/OUTSORCING HARUS MENUNGGU 3 TAHUN LEBIH AGAR STATUS OUTSOURCING/ALIH DAYA NYA BERUBAH,'STATUS OUTSOURCING/ALIH DAYA DAPAT DITERAPKAN PADA JENIS PEKERJAAN APAPUN [padahal menurut ketentuan UU Ketenagakerjaan hanya berlaku pada jenis pekerjaan kebersihan (cleaning service), penyedia makanan bagi pekerja/buruh (catering), tenaga pemgaman (security), jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh], dan STATUS HUBUNGAN KERJA DENGAN PENYEDIA TENAGA KERJA (yayasan) TIDAK BISA BERUBAH PALING TIDAK SELAMA 3 TAHUN, ATAU BERKHINAT (MAKAR) TERHADAP APA YANG DITENTUKAN OLEH HIRARKI HUKUM YANG LEBIH TINGGI yakni UU KETENAGAKERJAAN DAN KEPMENAKER".
Dan alasan-alasan lain yang TIDAK MENGINDAHKAN KETENTUAN HUKUM SERTA KEMANUSIAAN. Karena itu, kami menyebut Perda No.6 Tahun 2014 adalah PERDA PERBUDAKAN.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.