FSPS Tolak RUU Perubahan UU Ketenagakerjaan - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

FSPS Tolak RUU Perubahan UU Ketenagakerjaan

Tolak revisi UU 13 tahun 2003

Karawang | Berganti Presiden, bukan berarti nasib buruh juga ikut berganti menjadi lebih baik. Setelah 2 (dua) kali ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tahun 2006 dan tahun 2011 pada era Presiden SBY. Kini, dibawah era Presiden Joko Widodo, Pemerintah telah mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan (revisi) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kamis (29/1) lalu.

Tak ingin nasib buruh menjadi lebih buruk, Selasa (3/2) siang nanti, sekitar seratusan buruh dari anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) akan mendatangi Gedung DPR, dan menyampaikan surat kepada Pimpinan Baleg DPR, agar menolak usulan RUU Perubahan UU Ketenagakerjaan.
Menurut Chairul, Ketua Bidang Hukum dan HAM FSPS, dalam release yang diterima buruhonline.com menyatakan, bahwa tatanan Pemerintahan Jokowi-JK yang telah dikelilingi pengusaha bermental kolonialisme, seperti mantan Ketua Umum APINDO Sofjan Wanandi yang kini menjabat Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, sangat bernafsu untuk melakukan revisi UU Ketenagakerjaan yang hingga kini justru banyak dilanggar sendiri oleh sebagian besar pengusaha.
Meski UU Ketenagakerjaan belum melindungi hak-hak kepastian bekerja, upah layak, kebebasan berserikat dan jaminan sosial bagi pekerja/buruh. Namun hingga kini, pemenuhan dan penegakkan pasal perpasal dalam UU Ketenagakerjaan, masih menjadi mimpi bagi sebagian besar pekerja/buruh untuk mendapatkannya, tambah Chairul.
“Pengusaha semakin leluasa melanggar sistem kerja kontrak dan outsourcing, secara serampangan membayar upah dibawah ketentuan upah minimum, memecat/memutasi pengurus serikat buruh sesukanya, serta sama sekali tidak bersedia mengikut-sertakan buruhnya ke dalam program jaminan sosial nasional”, papar Chairul ketika dihubungi buruhonline.com melalui sambungan telepon.
Chairul berkesimpulan, kondisi itu telah menyudutkan posisi buruh yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha. Sehingga, buruh terpaksa menggunakan hak mogok kerja. Namun, seketika itu pula, pengusaha mencari-cari alasan untuk menggiring pemogokan menjadi tidak sah, dan kemudian memecat pekerja/buruh dengan murah, tanpa pesangon. (Tk)



Sumber: www.buruhonline.com


http://buruhonline.com/artikel-1027-tolak-revisi-uu-ketenagakerjaan-fsps-bakal-demo-dpr.html#ixzz3Qn3yK88t

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.