Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat Sulit Diakses, Gubernur Tidak Fair - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat Sulit Diakses, Gubernur Tidak Fair

Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat Sulit Diakses, Gubernur Tidak Fair
Bandung | Dosen Hukum Tata Negara Universitas Atmajaya, Jakarta, Danial Yusnik menyayangkan sulitnya mengakses Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di internet.  “Ada apa dengan Perda di Jawa Barat yang sulit diakses?”, ujar Danial disampaikan pada Sosialisasi dan Bedah Perda Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan Trade Union Right Centre (TURC), di Hotel Cherry Homes Residence, Bandung, Sabtu (14/2).

Sejumlah serikat pekerja yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Cabang Karawang, KSPSI Reformasi Cabang Karawang, FSBDSI Tapal Batas, Federasi Persatuan Buruh Indonesia, Gabungan Solidaritas Buruh Indonesia, dan beberapa aktifis buruh se-Jawa Barat, sepakat untuk menolak keberadaan Perda 6/2014 yang disahkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, pada tanggal 25 Juli 2014 lalu.

Salah satu peserta, Choerul dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, menduga Perda 6/2014  mengenai 2 (dua) ayat dalam Pasal 108 huruf d dan f yang redaksinya sama persis, yang berbunyi : “menyerhkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan”.
Hal tersebut juga pernah disampaikan Agus, pada saat rapat aliansi dengan para pimpinan serikat pekerja yang ada di Kabupaten Karawang, Sabtu (24/1) siang. Bertempat di Kantor DPP FSPS, Pintu Tol Karawang Timur, Agus memaparkan beberapa alasan yang membuat organisasinya wajib menolak Perda yang dianggap sesat tersebut.
Menurut Agus, isi pasal perpasal Perda Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat hanya copy paste dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahkan tidak lebih baik. “Perda ini justru lebih buruk dari Undang-undang Ketenagakerjaan”, ujarnya ketika ditanya alasan penolakannya oleh buruhonline.com.
“Perdanaker Jawa Barat ini justru melegalkan kembali sistem kerja kontrak dan outsourcing”, papar Agus.
Senada dengan Agus, Wahidin selaku Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Cabang Kabupaten Karawang, mempertegas pernyataan Agus, bahwa ada keinginan pengusaha untuk melegalkan kembali sistem kerja kontrak dan outsourcing di Jawa Barat.
Menurut Wahidin, ketentuan Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (2) huruf d, Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat, bertentangan dengan Pasal 52, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan.
“Perda ini harus dibatalkan!”, tukas Wahidin. (Ys/Jm)



Sumber: www.buruhonline.com


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.