Risalah PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UU No 2 Tahun 2004 - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Risalah PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UU No 2 Tahun 2004

Sidang di Mahkamah Konstitusi

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
---------------------
RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIII/2015
PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)
J A K A R T A
SELASA, 17 FEBRUARI 2015
i
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
--------------
RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIII/2015
PERIHAL
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 81] terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PEMOHON
1. Abda Khair Mufti
2. Agus Humaedi Abdillah
3. Muhammad Hafidz, dkk.
ACARA
Perbaikan Permohonan (II)
Selasa, 17 Februari 2015 Pukul 13.34 – 13.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat
SUSUNAN PERSIDANGAN
1) Anwar Usman (Ketua)
2) Aswanto (Anggota)
3) I Dewa Gede Palguna (Anggota)
Ery Satria Pamungkas Panitera Pengganti
ii
Pihak yang Hadir:
A. Pemohon:
1. Agus Humaedi Abdillah
2. Muhammad Hafidz
3. Chairul Eillen Kurniawan
4. Ali Imron Susanto
5. Riyanto
6. Havidh Sukendro
7. Wawan Suryawan
1
1. KETUA: ANWAR USMAN
Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan
terbuka untuk umum.
Para Pemohon, ini sidang pendahuluan yang kedua untuk
perbaikan, ya. Apakah perbaikannya sudah disampaikan? Sudah ya?
2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Sudah, Yang Mulia.
3. KETUA: ANWAR USMAN
Baik. Silakan menyampaikan, namun sebelumnya, siapa saja yang
hadir?
4. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Ya, baik, Yang Mulia. Secara berurutan dari sebelah kanan saya,
Pemohon II Agus Humaedi Abdilah, sedangkan saya Muhammad Hafidz.
Kemudian, Chairul Eillen Kurniawan. Kemudian Pemohon V, Ali Imron
Susanto. Pemohon VI dan Pemohon I tidak hadir, Yang Mulia. Kemudian,
Riyanto, Pemohon VII. Havidh Sukendro, Pemohon VIII. Dan Wawan
Suryawan, Pemohon IX.
5. KETUA: ANWAR USMAN
Dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin ya yang diperbaiki,
silakan.
6. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Assalamualaikum wr. wb. Sesuai dengan saran Yang Mulia Hakim
Konstitusi pada persidangan tanggal 4 Februari lalu, dalam hal ini Para
Pemohon yang terdiri dari kaum buruh telah berusaha semaksimal
mungkin untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan atas saran
Para Yang Mulia. Sebagaimana secara serempak, saran Yang Mulia
Hakim Anwar Usman, Yang Mulia Hakim Aswanto, dan Yang Mulia Hakim
I Dewa Gede Palguna terkait pengujian formil yang diajukan oleh Para
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB
KETUK PALU 3X
2
Pemohon, maka dalam perbaikan permohonan telah tidak lagi memuat
permohonan Pegujian Formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,
serta tidak pula memuat petitum pengujian formil tersebut.
Selain itu, terkait agar Para Pemohon dapat lebih mengurai
kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Para Pemohon akibat
berlakunya muatan materi dalam Pasal 81 undang-undang a quo, maka
Para Pemohon telah menguraikan pada halaman 4 dan halaman 5, serta
Para Pemohon telah melakukan koreksi terhadap penulisan kutipan bunyi
Pasal 51 Undang-Undang MK pada halaman 4.
Lebih dari itu, Para Pemohon juga telah mencoba
mensistematisasi permohonan Para Pemohon, khususnya dalam
penguraian kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon yang
telah Para Pemohon uraikan pada halaman 4 dan halaman 5 dengan
dimulai dari legal standing Para Pemohon sebagai perorangan Warga
Negara Indonesia, lalu hak konstitusional Para Pemohon yang telah
diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kemudian, kapan kerugian konstitusional tersebut akan atau
setidak-tidaknya berpotensi terjadi, serta di mana letaknya kerugian
konstitusional itu akan dialami Para Pemohon dan menguraikan
mengenai hilangnya kerugian hak kerugian konstitusional Para Pemohon
jika permohonan Para Pemohon dikabulkan.
Terkait sepanjang mengenai sinkronisasi permohonan Para
Pemohon antara posita dan petitum, maka Para Pemohon telah
mengurai beberapa rumusan dan argumentasi baru yang pada pokoknya
sebagai berikut.
Sesungguhnya tata urutan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang
penyelesaian perselisihannya dilakukan oleh hakim pengadilan tingkat
pertama atau dikenal sebagai judex facti dan juga diselesaikan oleh
hakim tingkat kasasi yang dikenal dengan judex juris, tanpa lagi
diperiksa oleh hakim pengadilan tingkat banding, sebagaimana yang
telah diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
merupakan praktik hukum acara perdata yang diterapkan untuk
memeriksa dan mengadili sengketa dengan pengajuan permohonan atau
gugatan voluntair, bukan gugatan contentiosa, sebagaimana yang
dimaksud dalam muatan materi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004, sehingga menjadi tidak tepat apabila penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan mengenai
pemutusan hubungan kerja diajukan dengan gugatan contentiosa.
Oleh karenanya, agar ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian
hukum, maka harus dimaknai menjadi gugatan perselisihan hubungan
industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau
3
buruh bekerja, kecuali perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja
diajukan melalui permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja.
Demikian perbaikan perbaikan permohonan ini, namun sebelum
Para Pemohon ... namun sebelumnya, Para Pemohon memberitahukan
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa Para
Pemohon mengajukan pula penambahan dan perbaikan bukti, yaitu
perubahan pada bukti P-13 yang semula adalah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957
tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
Kemudian, bukti P-14 yang semula adalah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011, namun oleh karena Para Pemohon tidak lagi
mengajukan pengujian formil, maka diganti menjadi Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1957. Yang semula P-15, serta penambahan 6 bukti di
antaranya diberi tanda bukti P-15, P-15A, P-15B, P-15C, P-15D, dan P-
16, sehingga jumlah keseluruhan bukti yang diajukan oleh Para
Pemohon adalah 21 bukti.
Demikian dan terima kasih atas kesempatan Yang Mulia berikan.
7. KETUA: ANWAR USMAN
Baik. Buktinya ini mulai dari P-1 sampai P-16, ya? Tetapi, ini untuk
bukti P-13 dan bukti P-14, ini belum diterima oleh Kepaniteraan. Kan
diubah itu ya?
8. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Sudah diterima, tapi direnvoi pada hari ini. Jadi, awalnya itu bukti
P-13 dan P-14 adalah bukti P-14 dan P-15.
9. KETUA: ANWAR USMAN
Oh, perubahan nomornya saja?
10. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Perubahan nomornya.
11. KETUA: ANWAR USMAN
Baik kalau begitu. Bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, ya, ini
dinyatakan sah.
Ada hal lain lagi yang ingin disampaikan? Kalau memang tidak ada
lagi hal-hal lain untuk disampaikan, maka untuk kelanjutan dari
KETUK PALU 1X
4
permohonan Para Pemohon, nanti tunggu pemberitahuan dari
Kepaniteraan, ya, Majelis Panel akan menyampaikan ke Rapat
Permusyawaratan Hakim, ya, hasil sidang pendahuluan dan sidang
perbaikan ini.
Dengan demikian, sidang selesai dan sidang ditutup.
Jakarta, 17 Februari 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,
t.t.d.
Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004
SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB
KETUK PALU 3X
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah

Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.