UU Pengadilan Hubungan Industrial Bakal Direvisi DPR - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

UU Pengadilan Hubungan Industrial Bakal Direvisi DPR

UU Pengadilan Hubungan Industrial Bakal Direvisi DPR
Jakarta | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja menyetujui 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2015, Senin (9/2) siang tadi. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiyono yang mengatakan, dari 37 RUU prioritas tersebut, 26 di antaranya merupakan usulan DPR. Sedangkan usulan dari Pemerintah sebanyak 10 RUU. Dan usulan dari DPD sebanyak satu RUU. Menurutnya, dalam 37 RUU prioritas tersebut, usulan DPD tidak satu RUU, melainkan delapan RUU.
Didalam 37 RUU Prioritas tersebut, diantaranya adanya Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang merupakan dasar dari keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial.
Rencana untuk merevisi Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tersebut, diusulkan oleh Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan, kependudukan, transmigrasi dan kesehatan, yang diketuai oleh Dede Macan Yusuf, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrat.
Seperti yang pernah diberitakan buruhonline.com sebelumnya, sebanyak 9 (sembilan) buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), mengajukan pengujian formil dan materiil ketentuan Pasal 81 UU PPHI. Para buruh menilai, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan UU PPHI sebagai UU yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Dalam permohonan yang diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, dengan Nomor 20/PUU-XII/2015, keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan model penyelesaian sengketa berdasarkan gugatan contentiosa, justru mengakibatkan buruh sulit mendapatkan hak-haknya, karena ketidakmampuan beracara, minimnya bukti yang dimiliki, serta hilangnya perlindungan oleh Negara.
Atas hal tersebut, DPR diminta untuk melakukan penundaan pembahasan RUU Perubahan UU 2/2004, seperti yang dituturkan Abda Khair Mufti kepada buruhonline.com, Senin (9/2) siang tadi di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.
Menurut Abda, semestinya DPR menghormati proses pengujian yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), atas permohonan yang diajukan dirinya bersama kedelapan buruh yang berasal dari perusahaan di Jawa Barat. “Jadi kalau nanti MK memutus, maka putusan MK dapat diakomodir dalam RUU yang DPR usulkan perubahannya”, jelas Abda. (Hz)


Sumber: www.buruhonline.com

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.