Buruh Resmi Gugat Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat ke MA

FSPS dan ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat, dengan daerah asal dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon dan Garut, didepan halaman gedung Mahkamah Agung, Rabu (4/3) siang tadi, juga ternyata sekaligus mendaftarkan permohonan judicial review atas terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

Para buruh mengecam pengaturan sistem kerja kontrak dan outsourcing dalam Perda tersebut. Menurut para buruh, sistem kerja kontrak akan terus diterapkan oleh pengusaha, karena diatur dalam peraturan undang-undangan. “Kami meminta pengaturan sistem kerja kontrak dihapus dalam Perda Jawa Barat, karena hal itu yang membuat pengusaha masih menerapkan sistem kerja kontrak”, protes salah satu orator.

Permohonan yang diajukan para buruh atas nama Ahmad Jejen, dkk melawan Gubernur Jawa Barat itu, diterima oleh Ria Susilawesti, S.H., selaku Kasubdit HUM dan PK Pajak pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung, dengan Nomor Register W10-U1 3III/2015/HUM.

Menurut Ria, kemungkinan permohonan para buruh tidak langsung diperiksa oleh Mahkamah Agung. Karena ada 3 (tiga) pengujian undang-undang ketenagakerjaan yang masih belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi. “Karena yang diuji ini dianggap bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Mahkamah Agung belum bisa memulai pemeriksaannya, karena UU 13/2003 masih diuji di Mahkamah Konstitusi”, jelas Ria.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 24/2003 yang diubah dengan UU 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Setelah menggelar aksi didepan Mahkamah Agung, para buruh juga mendatangi kantor Departemen Dalam Negeri. Mereka meminta agar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu, mencabut atau membatalkan Perda Ketenagakerjaan yang dianggap sesat dan bentuk makar terhadap hak-hak konstitusional para buruh yang dijamin dalam UUD 1945.

“Perdanaker Jawa Barat sesat dan makar, batalkan sekarang juga”, teriak para peserta demonstrasi ditengah rintik hujan. (Jm)

Sumber: www.buruh-online.com