Kalimat hukum tidak boleh multi tafsir - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Kalimat hukum tidak boleh multi tafsir

Kalimat hukum itu tidak boleh bias atau multi tafsir, demikianpun ketika kaum buruh akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum sebaiknya membuat kalimat tuntuntan jangan yang melahirkan multi tafsir.
Sebagai contoh :
Beberapa tahun sejak di undang-undangkannya UUK 13/2003 banyak tulisan atau ucapan sang orator yang mengatakan "HAPUSKAN KONTRAK KARENA MERUGIKAN BURUH!"
Saya justru harus meluruskan kepada semua sahabat di FSPS tentang kalimat tersebut.
DI dalam UUK 13/2003 diamanatkan bahwa setiap pekerja/buruh harus memiliki perjanjian kerja sebagaimana di atur dalam pasal 52. Sedangkan perjanjian kerja itu ada lima macam, yaitu Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL), Perjanjian Kerja Pemborongan (PKP), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Masa Percobaan (PKWTT) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Perjanjian dalam bahasa serapan atau bahasa asing yang di Indonesiakan yaitu kontrak. Jadi kalau anda mengatakan kontrak, maka sama dengan anda mengatakan perjanjian. Seandainya kontrak di hapuskan maka, akan hapus semua perjanjian yang ada.
Akan hilang hak kita untuk mendapatkan PKWTT atau akan hilang hak serikat pekerja untuk membuat PKB.
Maka, mulai sekarang STOP menggunakan bahasa hukum yang salah tempat atau STOP pembodohan terhadap kaum pekerja yang dilakukan oleh mereka yang dipilih untuk menjadi pemimpin serikat pekerja.
Tidak ada lagi aksi dengan tuntutan penghapusan kontrak, dan bersama Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa mari kita saling mencerdaskan tanpa merasa yang paling cerdas. Artinya, belajar dan belajar kemudian belajar. Karena hanya orang yang sombong yang tidak mau belajar! Ketika tidak berhasil tugasnya adalah menyalahkan orang lain. Dan itu tempatnya bukan di sini!
Author: Abda Khair Mufti.
Di copy paste dari Facebook Adipati Karawang

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.