Lima Hal Dalam Revisi UU PPHI - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Lima Hal Dalam Revisi UU PPHI

Lambang FSPS

Karawang | Menyikapi rencana revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) mengaku telah merampungkan draft Rancangan Undang-undang untuk segera diserahkan ke Komisi IX, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

FSPS yang diwakili oleh Choirul Eillen selaku Kepala Direktorat Hukum dan HAM mengatakan, ada lima hal yang menjadi isu pokok usulan perubahan UU PPHI yang harus lebih baik. Choirul mempersoalkan kata “terbukti” terkait upah proses yang harus dibuktikan dengan surat skorsing. “Hakim mustinya menggali secara langsung kepada pengusaha, apakah upah pekerja yang dia larang bekerja dalam proses PHK sudah dibayar atau belum? Bukankah pengakuan juga merupakan bagian dari alat bukti”, jelasnya.
Selain itu, Choirul juga mempermasalahkan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang belum ada aturan untuk melaksanakannya, apalagi nota itu berisi perubahan status. Sehingga revisi UU PPHI terkait perselisihan hak, harus pula mengatur Nota bersifat eksekutorial (kondemnatoir) harus dapat di-eksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial.
“UU PPHI disusun secara tidak sempurna atau prematur”, ujar Choirul. Menurut dirinya, belum ada dalam lembaga peradilan manapun yang proses mediasinya dilakukan di luar pengadilan. Dan justru akibat dari model proses mediasi dalam UU PPHI diluar pengadilan, maka mengakibatkan terulur-ulurnya waktu penyelesaian, terlebih anjuran maupun risalah mediasi/konsiliasi dipandang tidaklah efektif, serta tidak jarang hanya dijadikan tiket untuk dapat mengajukan gugatan ke lembaga Pengadilan Hubungan Industrial.
Terkesan asal-asalan atas muatan materi UU 2/2004 juga terlihat dari kesalahan penerapan asas peradilan, yaitu UU 2/2004 yang merupakan hukum formil dari hukum materiil UU 13/2003, berbeda dalam menerapkan cara penyelesaian. Yaitu UU 13/2003 mengatur penyelesaian melalui permohonan (gugatan voluntair), sedangkan UU 2/2004 menggunakan cara penyelesaian gugatan contentiosa, yang akibatnya banyak buruh yang justru sering dinyatakan tidak diterima gugatannya dan kalah karena tidak mampu membuktikan dalil gugatan, yang bukti-buktinya dikuasai oleh perusahaan.
UU 2/2004 juga meninggalkan banyak masalah, diantaranya adalah proses eksekusi yang tidak diatur secara khusus. Padahal Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus, yang hukum acaranya hingga eksekusi juga harus diatur secara khusus. “Menurut kami, UU 2/2004 belum menyelesaikan perselisihan secara cepat, tepat, adil dan murah”, tegas Choirul. (Jm)



Sumber: www.buruh-online.com


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.