Pentingnya pendidikan pemahaman hukum bagi anggota FSPS - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Pentingnya pendidikan pemahaman hukum bagi anggota FSPS

Pentingnya pendidikan pemahaman hukum bagi anggota FSPS

Oleh : Abda Khair Mufti
Hidup kita tidak akan pernah lepas dari aturan hukum, baik aturan hukum yang dibuat oleh Tuhan melalui utusan-NYA maupun aturan hukum yang berlaku di masyarakat, seperti hukum adat dan hukum negara.
Dari semenjak kita dikandungan hingga kita meninggal dunia, tidak akan terlepas dari aturan hukum, contohnya hukum waris.
Bayi dalam kandungan itu dalam hukum waris termasuk subyek hukum yang berhak mendapatkan waris walaupun belum bernama dan belum tentu hidup. Demikianpun ketika meninggal dunia, walaupun telah meninggal dunia tetapi turunannya dapat juga mendapatkan waris atas turunannya.
Dalam ketenagakerjaan kita juga diatur oleh hukum, baik saat pra kerja, hingga paska kerja.
Salah satu asas hukum mengatakan, "Dimana ada masyarakat disitu ada hukum", artinya keberadaan seseorang bila dia berhubungan dengan orang lain akan muncul hukum yaitu berupa perjanjian yang disepakati yang kemudian menjadi sebuah ikatan.
Pendidikan Pertama.
Hukum pada suatu negara diatur pula tata cara pembuatannya dan pemberlakuannya dan hal-hal lian berkenaan dengan keberadaan hukum tersebut. Maka, pemahaman tentang tata cara pembuatan Undang-Undang atau hukum perlu kita ketahui, walaupun ada asas hukum yang menagatakan ketika hukum telah diberlakukan maka, dianggap semua masyarakat telah mengetahuinya. Berkenaan dengan hal ini, saya berfikir perlu diadakan pendidikan pemahaman hukum bagi anggota FSPS. Anggota yang dimaksud adalah seluruh pekerja yang menjadi anggota FSPS, yaitu pengurus dan lainnya.
Pendidikan Ke Dua.
Setelah memahami tentang hukum secara umum, baru kita masuk pada kehidupoan bermasyarakat. Ingat asasnya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Maka, perlu diadakan pendidikan tentang perjanjian dan perikatan agar sebagai warga masnyarakat kita mampu dan faham tentang tata cara dan syarat sahnya suatu perjanjian.
Pendidikan Ke Tiga.
Dalam menjalankan kehidupan tentunya kita harus berusaha untuk mencarai sumber-sumber kehidupan untuk menopang segala hal yang kita inginkan sehingga tercapai keutuhan dan kedamaian dalam menjalani hidup. Dalam dunia ketengakerjaan setelah menjadi pekerja dibolehkan membuat serikat pekerja dengan syarat-syarat tertentu dan kemudian serikat pekerja memiliki kewajiban dan hak yang diatur oleh Undang-Undang. Berkenaan dengan ini, maka diperlukan pendidikan tentang kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum agar dalam menjalankan kegiatan organisasi tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.
Pendidikan ke Empat.
Setelah anda bergabung atau membentuk serikat pekerja, salah satu tugas yang paling tertinggi dari Serikat Pekerja adalah membuat atau mengajaukan perundinagn tentang PKB (Perjanjian Kerja dengan Pengusaha). Berkenaan dengan hal tersebut perlu sekali diadakan pendidikan tentang tata cara pembuatan PKB, kerangka PKB dan lain-lain yang berhubungan dengan PKB.
Sehubungan dengan itu, perlu kiranya dilakukan pendidikan PKB bagi semua anggota.
Pendidikan ke Lima.
Setelah memahami Undang-Undang, memahami syarat sahnya suatu perjanjian, kemudian membuat serikat pekerja dan ketika serikat pekerja terbentuk baru membuat PKB, hal yang harus diperhatikan adalah teknik bernegosiasi dan tata cara penanganan perselisihan. Maka, rangkaian pendidikan yang harus segera dilakukan adalah pendidikan tentang teknik negosisasi dan tata cara penanganan perselisihan.
Apakah setelah lima tahap pendidikan yang sudah anda ikuti sangat cukup mumpuni untuk menyelesaikan suatu perselisihan? Menurut saya, anda baru menguasai sepuluh persen dari pemahaman hukum dan tata cara penyelesaiannya. maka, perlu diadakan pendidikan tentang tata cara membuat gugatan, replik, duplik hingga peninjauan kembali ke MA.
Minimal, pendidikan tahap ke Enam adalah pendidikan tentang kerangka pembuatan gugatan ke Pengadilan. Harapannya, ketika ada perselisihan semua SPA dapaty menangani secara sendiri-sendiri tanpa harus lagi diserahkan sepenuhnya kepada perangkat diatasnya. BUkan berarti perangkat diatasnya tidak terlibat, kleterlibatan perangkat itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan SPA. Sehingga tidak ada lagi satu perselisihan yang akan terbengkalai bila perangkat diatasnya sedang sibuk atau ada seorang perangkat yang tidak aktif lagi di organisasi. 
Saat inilah saya baru berani mengatakan, "FSPS adalah serikat pekerja progresif yang mandiri dan bertanggungjawab, sehingga kita layak berkata, "Tidak ada yang tidak mungkin selama fikiran kita dan tindakan kita melakukan segala upaya pada pencapaian atas segala kemungkinan."
Ada yang bertanya kepada saya, "Apakah setiap peserta harus ganti-ganti orangnya atau harus itu-itu terus hingga selesai mengikuti semua tahapan pendidkian?"
Saya akan menjawab dengan sebuah cerita...
Anda membutuhkan peralatan makan... kemudian memasak.... kemudian mencicipi makanannya..... kemudian mencucinya... kemudian menyimpannya di tempat yang selayaknya.
Nah! Bila satu orang terlibat dari tahap awal hingga akhir akan berbeda denbgan orang yang hanya terlibat di saat awal atau hanya terlibat di saat akhir.
Yang terlibat dari awal hingga akhir, dia kana tau benar dari mana asal barang, cara memasak dan menikmati masakan yang enak. Tetapi kalau hanya terlibat di awal, dia hanya tau beli alat tanpa pernah merasakan makanannya, sedang yang terlibat di akhir hanya tau makan, tanpa tau bagaimana masakan itu dibuat. Apaka kekurangan dari sebuah masakan, dia hanya bisa protes kemduian membuangnya dan mencari makanan baru, itupun kalau ada uangnya.
Panjang tulisan ini, tetapi saya harus menyampaikan seperti itu.
Catatan :
Banyak orang di didik untuk mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, tetapi sangat sedikit orang yang di didik untuk memberikan segala sesuatunya secara cuma-cuma.
Semoga bermanfaat.
 Di ambil dari facebook Adipati Karawang

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.