RISALAH SIDANG PENGUJIAN UU PPHI ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

RISALAH SIDANG PENGUJIAN UU PPHI ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
---------------------
RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIII/2015
PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON
(IV)
J A K A R T A
SELASA, 31 MARET 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
--------------
RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIII/2015
PERIHAL
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 81] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PEMOHON
1. Abda Khair Mufti
2. Agus Humaedi Abdillah
3. Muhammad Hafidz, dkk.
ACARA
Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)
Selasa, 31 Maret 2015 Pukul 11.07 – 12.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat
SUSUNAN PERSIDANGAN
1) Anwar Usman (Ketua)
2) Muhammad Alim (Anggota)
3) Patrialis Akbar (Anggota)
4) Wahiduddin Adams (Anggota)
5) Aswanto (Anggota)
6) I Dewa Gede Palguna (Anggota)
Ery Satria Pamungkas Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:
A. Pemohon:
1. Muhammad Hafidz
2. Chairul Eillen Kurniawan
3. Riyanto
4. Wawan Suryawan
5. Abda Khair Mufti
6. Agus Humaedi Abdillah
7. Ali Imran Susanto
8. Hafidz Suhendro
B. Ahli dari Pemohon:
1. Abdul Rachmad Budiono
2. Timboel Siregar
C. Pemerintah:
1. Budijono
2. Yati Noviati
D. DPR:
1. Didik Mukrianto
2. Irna Gustifa
3. Dahlia Bahnan

1. KETUA: ANWAR USMAN
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sedianya sidang ini adalah sidang Pleno tapi oleh karena satu dan lain hal ada tugas dari negara yang tidak mungkin bisa dielakkan, ada beberapa Hakim yang tidak bisa mengikuti sidang ini sehingga sidang yang seharusnya Pleno dilaksanakan secara Panel yang diperluas. Bagaimana, Pemohon? Apakah keberatan atau bagaimana?
2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Tidak, Yang Mulia.
3. KETUA: ANWAR USMAN
Dari DPR?
4. DPR: DIDIK MUKRIANTO
Tidak, Yang Mulia.
5. KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Pemerintah?
6. PEMERINTAH: BUDIJONO
Tidak, Yang Mulia.
7. KETUA: ANWAR USMAN
Ya, terima kasih. Untuk itu dipersilakan Para Pemohon, siapa saja yang hadir?
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB
KETUK PALU 3X

8. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Pemohon Perkara Nomor 20 secara berurutan dari sebelah kanan saya Abda Khair Mufti, Agus Humaedi Abdillah, saya sendiri Muhammad Hafidz, Chairul Eillen Kurniawan, Ali Imran, kecuali Muhammad Robin, Yang Mulia, yang tidak bisa hadir. Riyanto, Hafidz Suhendro. Wawan Suryawan.
Kemudian kami dari Pemohon juga memperkenalkan Ahli … dua orang Ahli. Pertama, Dr. Abdul Rahmat Budiono, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ada di sebelah kiri. Kemudian Timbul Siregar, Praktisi Hukum Perburuhan dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, di sebelah kanan, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.
9. KETUA: ANWAR USMAN
Ya, terima kasih. Silakan DPR, walaupun sudah dikenal. Silakan, Pak.
10. DPR: DIDIK MUKRIANTO
Dari DPR diwakili oleh saya sendiri, Didik Mukrianto dan didampingi oleh dua bagian hukum kami di Sekretariatan Jenderal yaitu Ibu Irna Gustifa dan Ibu Dahlia Bahnan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.
11. KETUA: ANWAR USMAN
Terima kasih. Dari Kuasa Presiden, Pemerintah silakan.
12. PEMERINTAH: BUDIJONO
Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, saya Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM, sebelah kiri saya Ibu Yati Noviati dari Kementerian Tenaga Kerja, dan di belakang ada dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Tenaga Kerja. Terima kasih, Yang Mulia.
13. KETUA: ANWAR USMAN
Terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan kepada Ahli dan … Para Ahli, dua orang Ahli untuk tampil ke depan untuk diambil sumpahnya, Pak Dr. Abdul Rachmad Budiono dan Pak Timboel Siregar. Ya, satu

beragama Islam dan satunya beragama Kristen. Untuk yang agama Kristen lebih dulu, mohon Yang Mulia Pak Palguna.
14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Mohon angkat kirinya. Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan, ya.
“Saya bersumpah … saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”
15. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH:
Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.
16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Terima kasih.
17. KETUA: ANWAR USMAN
Ya, terima kasih. Untuk yang beragama Islam, mohon Yang Mulia Pak Dr. Muhammad Alim.
18. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM
Kita mulai, Pak.
“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”
19. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:
Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.
20. KETUA: ANWAR USMAN
Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Untuk yang pertama, dipersilakan Ahli Dr. Abdul Rachmad … Eh, DPR dulu ya, mohon maaf. Kita dengarkan dulu keterangan dari DPR. Silakan, Pak Didik.

21. DPR: DIDIK MUKRIANTO
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, wakil dari Pemerintah, Pemohon, dan Ahli yang saya hormati. Sehubungan dengan pengujian … permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya disebut Undang-Undang BPHI yang diajukan oleh Abda Khair Mufti dan kawan-kawan. Izinkanlah saya Didik Mukrianto sebagai wakil dari DPR RI menyampaikan keterangan terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang PPHI terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini DPR memberikan keterangan sebagai berikut.
Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.
Terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak. Pengujian atas Pasal 81 Undang-Undang PPHI.
Bahwa hubungan industrial antara pekerja atau buruh dengan pengusaha berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi ... dapat terjadi karena hak dan ... mengenai ... ulangi … perselisihan di bidang industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan, baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maupun peraturan perundang-undangan.
Bahwa perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang selama ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan karena hubungan kerja, antara pekerja atau buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, perlu dicari jalan keluar yang terbaik baik kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga pengadilan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang PPHI

akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.
Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dirasa tidak dapat lagi mengakomodasi perkembanganl-perkembangan yang terjadi karena hak-hak pekerja atau buruh perseorangan belum terakomodasi untuk menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial. Peraturan perundang-undangan tersebut juga belum mampu, mewujdukan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil, dan murah.
Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak, dan perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja atau buruh secara perseorangan belum terakomodasi. Hal lainnya yang sangat mendasar adalah dengan ditetapkannya putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat sebagai objek sengketa tata usaha negara, maka jalan yang harus ditempuh oleh pihak pekerja buruh maupun oleh pengusaha untuk mencari keadilan menjadi semakin panjang.
Bahwa Undang-Undang PPHI merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat, ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan, “Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undan-undang.”
Bahwa Undang-Undang PPHI dibentuk untuk mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan, kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan, pengakhiran hubungan kerja, dan perbedaan pendapat antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja.
Bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit di internal

perusahaan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal perundingan bipartit gagal, para pihak menyepakati memilih penyelesaian, memilih melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase juga tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial.
Bahwa pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya, termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00.
Bahwa berdasarkan mekanisme atau proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah diuraikan di atas, telah memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada para pihak untuk menggunakan alternatif mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia untuk mendapatkan penyelesaian secara cepat, tepat, adil, dan murah.
Bahwa permohonan Para Pemohon yang mengaitkan antara Pasal 81 Undang-Undang PPHI dengan Pasal 151 dan 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kurang tepat karena Undang-Undang PPHI justru merupakan amanat dari Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum adalah tidak beralasan. DPR berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, penyelesaian ... perselisihan hubungan industrial dilakukan oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah atau pusat yang merupakan penyelesaian di jalur hukum atau pengadilan. Undang-Undang PPHI justru memberikan kepastian hukum karena upaya penyelesaian perselisihan antara tenaga kerja dengan perusahaan dilakukan melalui mekanisme beracara di pengadilan hubungan industrial yang memiliki putusan yang mengikat secara hukum, bersifat memaksa eksekutorial, dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 81 Undang-Undang PPHI tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan bagi pertimbangan untuk Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengambil keputusan di dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015.
Majelis Hakim Yang Mulia, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh Majelis Hakim Yang Mulia, wakil dari Pemerintah, Pemohon, dan seluruh Ahli, dengan izin perkenaan Majelis Hakim Yang

Mulia, saya memohon izin untuk meninggalkan ruangan ini karena masih ada agenda di DPR yang harus kami ikuti.
Demikian kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.
22. KETUA: ANWAR USMAN
Staf masih di sini, ya? staf sekretariat, ya. Ya, baik Pak Didik, silakan karena memang DPR lagi sibuk, ya. Silakan.
Ya, selanjutnya Ahli Dr. Abdul Rachmad, silakan.
23. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RACHMAD BUDIONO
Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Saudara Pemohon, wakil DPR, dan wakil Pemerintah yang saya hormati.
Dibandingkan Jakarta, rasanya Malang ini termasuk desa, jadi ini pengalaman saya pertama menjadi Ahli di Mahkamah Konstitusi, walaupun saya sudah banyak sekali menghadiri persidangan di ... baik di PHI, di peradilan umum maupun di peradilan agama, tetapi baru sekarang ini saya memberikan keterangan sebagai ahli di Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan kehormatan besar bagi saya pribadi dan bagi institusi saya, terima kasih.
Yang Mulia, yang perlu saya sampaikan pertama adalah bahwa saya sangat menghormati upaya teman-teman serikat pekerja yang tergabung dalam Pemohon. Ini merupakan kebuntuan yang selama ini terjadi, ini gara-garanya seperti ini. Begitu reformasi bergulir, orang bergegas-gegas membuat undang-undang yang sudah puluhan tahun diperjuangkan, yaitu undang-undang yang memberikan kebebasan kepada pekerja untuk berserikat. Oleh karena itu undang-undang pertama yang lahir menyusul reformasi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Karena dalam pandangan mereka, selama kurun waktu yang puluhan tahun, serikat pekerja itu dalam bahasa ilmiah sangat dibatasi, sangat dibatasi. Oleh karena itu begitu reformasi bergulir, mumpung ada kesempatan, maka pertama digulirkan undang-undang serikat pekerja. Barulah kemudian menyusul Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Material yang mengatur tentang hubungan kerja. Baru kemudian kira-kira satu setengah tahun kemudian lahirlah undang-undang yang sekarang sedang dipersoalkan, yaitu undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Orang sangat tergesa-gesa untuk membuat undang-undang yang mengatur hukum material, tetapi melupakan hukum formalnya, maka kemudian dalam satu pasal dalam undang-undang PHI menegasakan

bahwa hukum acara yang berlaku di PHI adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum.
Dalam pandangan saya, inilah yang menjadi pangkal masalah. Mengapa demikian? HIR dan RBG itu dirancang kira-kira 500 tahun yang lalu yang tingkat kompleksitas kehidupannya itu sama sekali berbeda dengan sekarang, sama sekali berbeda. Dari Perancis berlaku di Belanda, Belanda menjajah Indonesia, berlaku di Indonesia, di Belanda saja sekarang sudah banyak diubah. Lah kita, dengan ... mohon maaf, sedikit tutup mata sudahlah diberlakukan saja sampai sekarang, baik di peradilan umum, di peradilan agama, bahkan kemudian ditembak diberlakukan di PHI. Ini merupakan sentral masalah.
Masalahnya apa? Oleh pembentuk undang-undang HIR, dua pihak itu dipandang sama, diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalilnya. Dua orang yang sedang berselisih tentang sebuah rumah yang dua-duanya ahli waris kedudukannya sama, kemampuannya sama, dan seterusnya. Ini menjadi tidak objektif ketika diberlakukan dalam satu hubungan kerja yang situasinya tidak sama, yaitu situasi antara orang yang mempekerjakan dengan orang yang bekerja. Itu masih ditambah lagi suasana Indonesia yang penuh dengan heterogen. Ada pekerja yang doktor, ada, pendidikan formal tertinggi. Ada bekerja yang tidak sekolah, sependapat Saudara Kuasa Pemohon, ya. Ada pekerja yang ... jadi heterogen di Indonesia sangat tinggi, inilah yang menjadi pangkal masalah. Sementara serikat pekerja yang salah satu fungsinya mewakili pekerja dalam perselisihan hubungan industrial banyak juga yang tidak sekolah hukum, sehingga akan mengalami kesulitan ketika meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang disampaikan. Maka di dalam permohonan mereka saya menjadi sangat maklum ketika banyak gugatan yang di tingkat-tingkat tertentu di-NO, dinyatakan tidak dapat diterima karena banyak hal, baik formalitasnya kurang, pihaknya kurang, dan lain-lain, ini sangat dihormati.
Nah, menghadapi kebuntuan ini, mereka mencoba menggugat salah satu pasal, yaitu Pasal 81. Nah, di sinilah masalahnya timbul, mereka yang perkara yang sesungguhnya seindah-indahnya masalah adalah secara kontentiosa, mereka ingin agar yang kontentiosa itu dijadikan voluntair.
Jadi pandangan saya tadi yang kira-kira saya sampaikan, 10 menit tadi saya sampaikan bahwa saya sangat menghormati gagasan Saudara Pemohon dalam rangka memperjuangkan kepentingan pekerja yang mereka wakili ketika mereka sedang berselisih di banyak forum di pengadilan, baik di PHI maupun di tingkat-tingkat selanjutnya. Tetapi di satu sisi sebagai akademisi saya harus mengatakan bahwa perkara yang berkaitan dengan hak orang lain itu tidak bisa kalau dijadikan voluntair. Mengapa demikian? Karena ada tiga syarat yang harus dipenuhi kalau gugatan itu bisa menjadi gugatan bukan kontentiosa atau voluntair.

Yang pertama, tidak berkaitan dengan hak orang lain. Yang kedua, hanya ada satu pihak. Dan ketiga, ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan, contohnya yang paling mudah dibayangkan adalah izin untuk poligami. Undang-Undang Perkawinan menunjuk langsung bahwa seorang laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan yang kedua, ketiga, dan seterusnya harus minta izin ke pengadilan lewat satu penetapan.
Tanpa tiga syarat itu, maka tidak mungkin satu perkara diubah formulanya dari satu kontentiosa menjadi satu gugatan voluntair. Ini yang harus secara ilmiah saya sampaikan, tetapi yang tidak kalah penting adalah saya sangat menghargai perjuangan mereka, harus ada pemecahan yang rasional atas persoalan kebuntuan yang mereka hadapi. Membentuk undang-undang rasanya tidak perlu … tidak bisa dalam waktu dekat, maka jalan yang terpendek memang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
Ada satu hadapan yang menjadi masalah, mengubah kontentiosa menjadi voluntair tidak mungkin tanpa tiga syarat tadi. Membiarkan pekerja dalam kondisi seperti itu dengan tingkat heterogen yang tinggi, itu juga bukan hal yang baik. Walaupun tidak secara langsung, saya katakan, membiarkan seseorang yang dilekati kelemahan secara struktural itu juga bertentangan dengan konstitusi.
Oleh karena itu, secara ilmiah saya sampaikan bahwa harus ada pemecahan yang rasional atas kebuntuan yang dihadapi oleh teman-teman serikat pekerja. Ini dihadapi secara umum, saya berikan dua contoh yang dialami sendiri karena yang bersangkutan datang ke Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Brawijaya. Ada pekerja yang mengajukan gugatan, di papan nama perusahan itu dipampang PT A, dianjuran oleh mediator juga dipanggil PT A. Ketika anjuran tidak memuaskan, mereka ajukan guguatan ke pengadilan hubungan industrial, apa yang terjadi? Ternyata PT A itu tidak ada, perusahaan itu adalah perusahaan perseorangan, sehingga sudah bisa dipastikan gugatan di-NO (Niet Ontvankelijke), tidak dapat diterima karena salah subjek, kita tidak ada PT, yang ada perseorangan. Persoalannya adalah bagaimana mungkin pekerja yang hanya tamat SD membayangkan PT itu apa, tidak mungkin. Sehingga, tidak fair, tidak adil membebani pekerja dalam situasi seperti itu atas fakta-fakta yang mereka enggak pernah membayangkan PT itu apa, CV itu apa, dan seterusnya. Yang kedua, ini betul-betul teman-teman di UB sempat meneteskan air mata. Ada pekerja yang sudah bekerja di satu perusahaan selama 13 tahun. Karena satu persoalan, mereka sudah merasa tua ingin di-PHK, jadi ingin di-PHK, ingin dipensiunlah dalam bahasa muda. Tidak boleh karena katanya selama ini di perusahaan itu ditunggu sampai orang mundur. Kalau mundur, tidak ada pesangon. Padahal setelah kami hitung, pesangonnya tidak sampai Rp32 juta.

Bagaimana mungkin orang sudah mengabdi selama 13 tahun, hanya pesangon Rp32 juta tidak dibayarkan. Ketika menggugat, kita dimintai alat bukti, ketika mereka akan menerima upah setiap bulan itu hanya mungkin kertas sobekan rokok dan sebagainya, ini upahmu Rp1.300.000,00 dan seterusnya. Ketika mereka menggugat, mereka kesulitan alat bukti, tidak mungkin. Maka yang perlu saya sampaikan adalah membebani pekerja dalam kondisi seperti ini seperti yang diamanatkan (suara tidak terdengar jelas), ini tidak fair. Maka harus ada pemecahan yang rasional menghadapi kebuntuan yang dihadapi teman-teman serikat pekerja. Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb.
24. KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Ya, terima kasih, Ahli. Berikut, Ahli, Pak Timboel Siregar, silakan.
25. AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Pemohon, Termohon yang saya hormati. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, merupakan satu paket yang ditawarkan dan ditandatangani oleh Presiden Soeharto dengan IMF ketika Letter of Intent ditandatangani.
Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dan ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Ini adalah tiga paket undang-undang yang memang jelas-jelas disodorkan oleh International Monetory Fund ketika IMF ingin memberikan hutang kepada Pemerintah Indonesia ketika tahun 1997/1998 Indonesia masuk ke dalam krisis ekonomi, ini fakta dan tercatat dalam LOI itu tersebut.
Jiwa yang dimaknai dalam tiga paket undang-undang ini adalah proses liberalisasi hubungan industrial dimana seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, itu terjadi liberalisasi proses penyelesaiannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah produk yang mengubah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, dimana di situ jelas-jelas terdapat klausula yang mengatakan izin pemutusan hubungan kerja. Jadi, pengusaha yang mau me-PHK wajib hukumnya mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan PHK terhadap pekerja. Tetapi ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, izin itu hilang, sehingga kita

maknai bahwa … jadi proses liberalisasi penyelesaian hubungan industrial, terutama untuk kasus PHK.
Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, saya hanya mau mengatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2, Nomor 13, dan Nomor 21 yang tiga paket undang-undang itu didominasi oleh relasi bisnis, relasi investasi untuk bagaimana negara kita dibuka seluas-luasnya untuk masuknya para investor. Sehingga proses hubungan industrial tidak menjadi kendala bagi proses bisnis investasi di Indonesia, orientasi ekonomi bisnis.
Dan dalam pelaksanaannya, ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, proses ini tidak segampang yang dibayangkan DPR dan pemerintah ketika menyusun. Faktanya, Mahkamah Agung tidak siap dan akhirnya pemerintah mengeluarkan perppu, sehingga undang-undang ini ditunda. 2004 disahkan, 2006 baru beroperasi. Ketika ketua Mahkamah Agung menandatangani prasasti di Pengadilan Negeri Padang berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Artinya, pemerintah dan DPR pun tidak siap, demikian juga dengan Mahkamah Agung terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Saya sudah memberikan sedikit apa … presentasi saya. Hubungan industrial yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13 tentunya bahwa adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku, tiga pelaku, yaitu pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Ini sudah menjadi sebuah fakta bila merujuk pada Konstitusi ILO, dan sebagainya. Dan kalau kita bicara soal perselisihan, itu hanya perselisihan pendapat antara dua aktor saja, yaitu pengusaha dengan pekerja.
Kalau kita lihat tadi hubungan industrial adalah sistem yang dibentuk oleh tiga, pemerintah, pekerja, dengan pengusaha, dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya dikontekskan pada dua aktor, yaitu pekerja dengan serikat pekerja, pemerintah tidak terlibat lagi.
Jenis perselisihan yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 2 ada empat, perselisihan PHK yang memang mayoritas kalau kita survei, riset dari beberapa pengadilan hubungan industrial, hampir sekitar 95% perselisihan yang ada di PHI-PHI adalah perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, perselisihan hak, dan perselisihan antarserikat pekerja, serikat buruh. Jadi, ketika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang kita nyatakan itu merupakan proses liberalisasi, ini pun didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 2, yaitu antarserikat pekerja pun disuruh bertengkar di pengadilan, bagaimana dia menyelesaikan proses penyelesaiannya. Itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Kami mendefinisikan permasalahan inti tadi bahwa proses penyelesaian hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu full, total diserahkan kepada lembaga yudikatif. Bila

mengacu pada proses Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang menganut kuasi yudisial, di situ masih masuk peran pemerintah, eksekutif. Salah satunya misalnya, adanya izin PHK seperti yang saya katakan tadi. Menteri tenaga kerja mempunyai hak veto untuk mengatakan PHK boleh atau tidak. Dan kemudian dalam proses teknis di lapangan ketika proses mediasi, anjuran yang dibuat oleh mediasi … oleh mediator di tingkat suku dinas atau dinas tenaga kerja.
Pada saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, anjuran ini diserahkan kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial. Otomatis bila salah satu pihak menolak, dia diserahkan, sehingga pekerja menunggu. Nah, tetapi kalau sekarang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tugas mediator berhenti ketika dia mengeluarkan anjuran saja, tidak punya proses untuk menyerahkan kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial. Jadi, di sini proses peran daripada pemerintah, eksekutif berhenti, tidak seperti di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957.
Nah, seperti yang diajukan oleh teman-teman Pemohon, terjadi pergeseran antara Undang-Undang Nomor 13 yang mengatakan “Permohonan menjadi gugatan.” Bahwa jelas-jelas di 151 dan 152 pengusaha mempunyai kewajiban memohonkan, tetapi ketika Nomor 2 Tahun 2004, kalau kita baca keseluruhan, siapa yang tidak suka, tidak menerima, silakan menggugat ke pengadilan hubungan industrial. Walaupun di tingkat anjuran mediasi, pekerja dinyatakan bekerja kembali atau dinyatakan menang, tapi karena Undang-Undang Nomor 2 tidak mewajibkan, maka pengusaha pemberi kerja kerap kali pasif dan tidak mau mengajukan gugatan.
Menurut Prof. Terry Karowey hasil penelitiannya di 2012, dia meneliti dari 2009, 2010, 2011 bahwa mayoritas dari yang disurvei dari empat pengadilan hubungan industrial Bandung, Jakarta, Medan, dan Surabaya, mayoritas buruh yang mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial sementara hanya sedikit pengusaha yang mengajukan gugatan, hanya sekitar 15 hampir 20%, 80% hampir 90%, di PHI Medan lebih daripada 90% mengajukan gugatan buruh yang dipaksa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.
Kembali bahwa permasalah inti penyelesaian hubungan industrial juga terjadi di dalam pengawasan dan penegakan hukum, dan yang berikutnya adanya perselisihan hak dan perselisihan sikap pekerja serikat buruh.
Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, perselisihan hak enggak dikenal, ini adalah ranahnya pengawasan. Ketika terjadi pelanggaran hak normatif terhadap undang-undang, maka yang melakukan penegakan hukum adalah pengawas. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ini dijadikan sebuah subjek, objek sengketa dimana akhirnya peran pengawas ketenagakerjaan lambat laun hilang.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memang dijelaskan dengan sangat eksplisit tentang asas, yaitu cepat, tepat, adil, dan murah. Tetapi selama hampir 10 tahun ini 2006 sampai 2015, ini kami melihat asas cepat, tepat, adil, dan murah itu hanya konseptual saja, tidak mendarat, tidak real terjadi di lapangan.
Asas cepat, waktu bersidang yang ditentukan 50 hari sering kali dan banyak kali lebih dari 50 hari kerja, dari acara proses mengajukan sampai putusan. Mengacu pada hasil survei Prof. Terry Karowey di empat pengadilan hubungan industrial, waktunya rata-rata 100 hari, di Jakarta lebih dari 100 hari, walaupun pemerintah … undang-undang mengatakan 50 hari kerja, tapi faktanya lebih daripada yang ditentukan, dan ini tidak menjadi masalah buat pengadilan hubungan industrial.
Kembali lagi. Selain itu, selain masalah lama proses di PHI itu sendiri, kedatangan para pihak itu berkali-kali ke pengadilan hubungan industrial. Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang mengendorse adanya P4D, P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Pusat), kalau kita bersidang paling banyak itu 3 kali. Di pengadilan hubungan industrial masukin gugatan, memberikan jawaban, memberikan replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi, kesimpulan, keputusan, putusan, itu pun kalau para pihak disiplin. Faktanya yang kami survei juga pada sidang pertama saja pihak pengusaha kerap kali tidak datang karena mereka berpikir ada tiga kali panggilan, panggilan ketiga pun masih bisa diterima oleh Majelis Hakim. Ini suatu mindset yang sangat salah dan sangat memperlama proses penyelesaian hubungan industrial.
Seperti yang dikatakan oleh Ahli sebelumnya adanya putusan NO, ini pun menjadi sebuah masalah bagi kalangan pekerja ketika pekerja secara mayoritas masih belum memiliki kemampuan dalam proses penyusunan gugatan.
Prof. Terry pun menyampaikan bahwa putusan NO di Pengadilan Surabaya, Medan, Jakarta ada dan itu relatif lebih ... dan itu relatif banyak juga yang warna biru ini. Artinya apa? Ketika proses gugatan dan diputus dengan NO pihak pekerja akan mengulang kembali gugatan itu sendiri dan ini adalah proses yang sangat lama, dan akan datang kembali mengajukan gugatan, menerima jawaban, duplik, replik, dan sebagai-sebagainya. Dan proses penyelesaian hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 juga diperlama oleh proses di Mahkamah Agung. Walaupun dinyatakan 30 hari kerja, faktanya itu lebih dari 1 tahun. Dan tidak hanya berhenti di Mahkamah Agung. Ketika putusan itu pun memenangkan pekerja, proses berikutnya yang mempersulit dan memperlama adalah proses eksekusi. Bagaimana pekerja dipaksa untuk melakukan eksekusi melalui pengadilan negeri. Dalam proses pengadilan negeri pun ada birokrasi dan sebagai-sebagainya yang memang memakan waktu bisa enam bulan sampai

setahun untuk bagaimana Putusan PHI atau pun Mahkamah Agung itu dieksekusi kepada pengusaha. Ini fakta, fakta yang terjadi di lapangan.
Kalau kita melihat asas tepat. Asas tepat putusan sela yang jarang dibacakan. Padahal Undang-Undang Nomor 2 memungkinkan itu. Putusan sela ini umumnya terkait dengan upah proses. Karena Undang-Undang Nomor 2 memberikan ruang yang sangat besar kepada pengusaha untuk bersifat pasif, maka kepasifan ini pun didukung, dilanjutkan dengan tindakan untuk tidak memberikan upah kepada pekerja ketika proses penyelesaian hubungan industrial ini berlangsung.
Undang-Undang Nomor 2 mengatakan, “Dibolehkan Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela,” tetapi faktanya tidak dilakukan. Menurut Prof. Terry kembali, PHK dengan upah proses diberikan ada tetapi didominasi oleh PHK dengan … PHK tanpa upah proses. Artinya Putusan-Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pun kerap kali memutus Putusan PHK dengan tidak memberikan upah proses. Padahal di Pasal 155 ayat (2), di Pasal 155 ayat (3) jelas bahwa upah itu harus diberikan selagi proses penyelesaian ini belum selesai. Ini fakta di lapangan bahwa pengusaha mengambil ruang kepasifan mereka untuk tidak juga membayar upah proses.
Berikutnya juga kesaksian-kesaksian yang tidak dicatat secara baik oleh Majelis Hakim. Ini merupakan fakta-fakta yang kita lihat sehingga ketika putusan, apa yang dihadirkan, apa yang kami hadirkan sebagai saksi tidak tercakup dalam putusan. Sehingga substansinya hilang. Demikian juga kriteria saksi yang dihadirkan. Bagian daripada penggugat, bagian daripada perusahaan, pejabat di perusahaan itu bisa dijadikan saksi, padahal itu satu kesatuan. Dan kemudian juga mengacu pada putusan-putusan yang tidak … mengacu pada putusan hukum materiil yaitu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Terkait dengan asas murah, ini menjadi sebuah problem utama juga bagi para pekerja. Bahwa buruh pekerja harus mengeluarkan berbagai biaya, walaupun itu di bawah Rp150 juta gugatannya. Paling tidak untuk leges surat kuasa, paling tidak juga untuk bagaimana ketika para pekerja mau menghadirkan bukti harus meleges di kantor pos. Kemudian ketika memanggil saksi harus mempunyai biaya. Ini semua tidak ada ketika kita beracara dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. Bukti ya serahkan, saksi dipanggil, dan ketika bukti-bukti atau pun saksi tidak ada, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, para “Hakim P4D” Itu bisa datang ke perusahaan, sidang di tempat. Sehingga pekerja yang tidak memiliki slip gaji, tidak mempunyai bukti-bukti, itu bisa ditolong oleh kehadiran “Para Hakim P4D/P4P” yang datang berkunjung melakukan sidang di perusahaan. Kalau sekarang, tidak ada, dan pekerja dipaksa untuk menghadirkan bukti-bukti yang memang selama ini tidak dapat. Seperti slip gaji, betul tadi nama PT-nya saja, salah satu angka, salah satu huruf sudah bisa NO dan sebagainya.

Ini merupakan bagian daripada proses penyelesaian hubungan industrial yang sangat memberatkan para pekerja.
Demikian juga gugatan di atas Rp150 juta, tidak hanya sekadar gugatan, ketika eksekusi pun harus berbiaya. Demikian juga asal asas adil. Banyak pekerja yang tidak memiliki pengetahuan untuk beracara di PHI yang menggunakan hukum perdata murni dan sebagainya. Ketimpangan sumber daya antara pekerja dengan pengusaha. Nah ini kita melihat, ketika pekerja yang tidak punya serikat, dia ingin menggugat, dia akan punya kendala. Pertama, dia tidak punya kemampuan. Kalau dia minta serikat pekerja, dia bukan anggota, tidak bisa. Ketika dia mau meng-high lawyer, dia tidak punya biaya. Ketika dia mau mengajak apa … dia mau meminta kepada keluarga inti, tidak punya kemampuan juga. Artinya, ini merupakan bagian daripada keterbatasan yang memang harus dilihat oleh negara sebagai ketidakadilan sumber daya antara pengusaha dengan pekerja.
Pengusaha bisa memerintahkan HRD-nya, bisa memerintahkan meminta kepada lawyer, dan sebagai-sebagainya. Artinya, ada ketimpangan … ada ketidakadilan antara pekerja buruh dengan pengusaha. Dan tentunya, seperti tadi surat kuasa (suara tidak terdengar jelas) dan sebagainya.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, tentunya memang apa yang dinyatakan, apa yang dimohonkan oleh Pemohon terkait dengan proses permohonan yang bergeser menjadi gugatan, ini menjadi sebuah hal yang patut dipertimbangkan. Mengingat, proses penyelesaian hubungan industrial sampai saat ini belum memberikan sebuah kepastian hukum. Memang, saat ini berdasarkan Rapat Paripurna DPR 3 Maret 2015 lalu, memasukkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini menjadi Prolegnas … Prolegnas Prioritas bersama dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 untuk dibahas, untuk direvisi. Tetapi memang, kami belum melihat adanya upaya yang … dari pihak DPR maupun Pemerintah dalam proses revisi ini. Oleh sebab itu, memang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 81, itu merupakan salah satu hal yang memang bisa membantu para pekerja untuk mendapatkan kepastian hukum ketika terjadi PHK yang dialami oleh buruh pekerja itu sendiri.
Demikian, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, presentasi saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.
26. KETUA: ANWAR USMAN
Ya, terima kasih, Ahli. Para Pemohon, dari keterangan Para Ahli tadi, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan?

27. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Pemohon akan tanggapi di kesimpulan, Yang Mulia.
28. KETUA: ANWAR USMAN
Oh, baik. Nanti ditanggapi dalam kesimpulan, ya? Dari Pemerintah?
29. PEMERINTAH: BUDIJONO
Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.
30. KETUA: ANWAR USMAN
Ya, terima kasih. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Patrialis. Sebelah kiri dulu.
31. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada dua Ahli. Pertama, Bapak Dr. Abdul Rachmad Budiono. Tadi menjelaskan bahwa ada persoalan yang dialami oleh Para Pemohon ini, tentu juga pekerja secara keseluruhan. Ahli mengatakan, “Harus ada pemecahan rasional atas kebuntuan yang dialami oleh pekerja.” Ahli belum menyampaikan pikirannya. Pemecahan yang rasional yang bagaimana menurut Ahli? Tentu harus ada satu pikiran baru. Sebab di dalam permohonan Para Pemohon ini, ini juga untuk Saudara Siregar sekaligus, ya. Ini kan mempersoalkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, di mana dalam permohonan Para Pemohon ini menginginkan ya, agar gugatan perselisihan hubungan industrial itu dikecualikan berkaitan dengan masalah PHK. Jadi, kalau ada perselisihan apa pun, itu ke pengadilan. Di dalam undang-undang ini, kecuali perselisihan mengenai putusan hubungan kerja.
Saya minta pendapat Ahli ada … bagaimana … Ahli adalah bagaimana kalau misalnya Pasal 81 ini katakanlah dikabulkan oleh Mahkamah yang menjadi harapan Para Pemohon, terus bagaimana bentuk penyelesaian lebih lanjut terhadap PHK ini? Sementara undang-undang ini, Saudara Siregar mengatakan adalah undang-undang yang memiliki sifat liberalisasi. Terus, ke mana nanti? Siapa yang akan menyelesaikan perselisihan ini? Sementara di sisi lain, undang-undang ini tidak mengenal yang namanya P4D, P4P, apalagi perantara.
Dulu saya tahu, enggak sampai P4D pun hanya pada Kantor Dinas Depnaker setempat saja, itu bisa diselesaikan. Background saya dulu juga lawyer dan tidak sedikit saya mencoba membantu para pekerja. Di

tingkat Depnaker saja sudah selesai, enggak sampai kepada P4D. Kantor perantara saja sudah selesai. Nah, ini bagaimana, kedua Ahli, kalau ini dikabulkan? Apakah kepastian hukum yang Saudara Siregar katakan tadi itu justru tidak menimbulkan sesuatu yang kalau ini dikabulkan justru tidak ada kepastiannya? Karena tidak ada lagi lembaga yang menangani, ya. Seharusnya kalau memang itu yang menjadi masalah, harusnya jantung undang-undang ini yang ditembak kan begitu. Tapi kan permohonannya sampai di situ, ya, ini juga artinya kami bisa memahami, saya pribadi bisa memahami kesulitan-kesulitan yang dialami tadi, meskipun berdasarkan pengalaman saya juga dalam, tanda kutip, di beberapa tempat P4D itu oknum-oknumnya juga ada didekati oleh pengusaha.
Dari situ ada juga yang pekerja dikalahkan tidak mendapatkan apa-apa dengan mencari-cari, sebetulnya tugas mereka kan bagaimana para pekerja ini kan mendapatkan haknya. Bahkan juga sekarang ada kecenderungan pengusaha-pengusaha itu justru menunggu bagaimana pekerja justru yang mengundurkan diri, dibikinlah suasana yang tidak sedap di kantor atau di tempat dia bekerja, sehingga dia gerah merasa enggak enak, ini kan juga akal-akalan pengusaha, tapi ini kan kondisi ini tidak bisa kita biarkan. Sementara para buruh atau para pekerja kan memang menghendaki bagaimana hak-hak mereka diperoleh.
Saya kira itu, jalan keluarnya itu bagaimana? Jadi boleh kita berpendapat, tapi kalau enggak ada jalan keluarnya bagaimana dong? Saya kira begitu, terima kasih.
32. KETUA: ANWAR USMAN
Nanti sekaligus, ya? Berikut, Yang Mulia Bapak Dr. Palguna.
33. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kira ini saya tujukan kepada kedua Ahli saja, ya.
Pertama, kalau berbicara soal ketidakmampuan … apa namanya… ketidak sederajatan dalam soal gugatan itu bukan hanya terjadi saya kira hubungan antara buruh dan pengusaha, jadi kalau itu yang kita gunakan sebagai alasan rasanya agak lemah, gitu. Itu dalam perhubungan perdata biasa pun antara misalnya antara seorang yang miskin yang dengan orang yang punya uang, itu akan terjadi juga persoalan yang seperti itu, jadi itu tidak bisa menjadi hal yang spesifik dalam hubungan … saya kira dalam hubungan keperdataan antara perselisian antara pengusaha dan ini. Tetapi yang … yang menjadi soal kemudian buat kita bersama ini adalah tadi sendiri … Ahli sendiri mengatakan khususnya Pak Abdul Rahmat, itu ada ciri-ciri dari satu gugatan voluntair yang justru apabila itu dipaksakan dalam persoalan yang seperti yang diajukan oleh

permohonan ini justru akan menjadi tidak pas, kan itu kan persoalannya. Nah, itu satu.
Nah, sekarang pertanyaannya kemudian akan menjadi begini, ada enggak standar internasional di mana Indonesia ikut menjadi pihak di dalamnya yang kemudian mengatur hal ini secara lebih klir? Misalnya, sekaligus itu bisa kita jadikan acuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebab begini, kadang acap kali kita menjadi double standar juga, misalnya pertanyaannya begini, untuk satu soal kita mengacu misalnya kepada standar ILO (International Labour Organitation), tapi untuk soal yang lain kita bisa menolak ketentuan-ketentuan yang berlaku internasional itu dengan alasan itu terlalu liberal, ya kan kita tidak boleh juga mengajukan standar ganda seperti itu kan? Nah, sekarang pilihan kita yang paling tepat menurut Ahli itu bagaimana? Standar ILO mengatakan begini, misalnya apakah menurut standar ILO untuk kasus-kasus seperti ini, dia digolongkan dengan perkara kontensius dan voluntair? Satu pertanyaan.
Yang kedua, menurut standar ILO untuk masalah-masalah apa saja dalam hubungan industrial yang misalnya dikecualikan dari gugatan kontensiosa dan di situ Indonesia menjadi pihak misalnya. Oleh karena itu, kita bisa memberikan ukuran yang lebih klir dalam soal ini, itu yang kedua.
Kemudian, yang ketiga, begini, ada banyak persoalan pada undang-undang kita yang sesungguhnya masalahnya adalah masalah penafsiran dari undang-undang itu, yang menjadi … tetapi saya tidak mengatakan itu terjadi dalam permohonan ini, tapi dalam banyak hal. Maksud saya begini, ada persoalan pada banyak undang-undang kita yang sesungguhnya secara legal drafting, secara substansi norma dia sudah benar begitu, tetapi ketika dipraktikkan di lapangan dia melahirkan praktik yang … yang keliru akibat penafsiran terhadap norma itu keliru. Nah, ini yang sering terjadi juga menjadi permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi kalau menurut pandangan Ahli untuk soal yang ini, untuk soal permohonan ini supaya kita sama-sama klir, ada enggak soal pertentangan semangat antara … apa namanya … jiwa dari undang-undang ini dengan ketentuan pasal yang khusus mengatur mengenai PHK ini, sehingga kecemasan Pemohon ini bisa menjadi terjawab misalnya oleh pendapat para ahli ini. Itu tiga persolan yang mau saya tanyakan.
Jadi, yang terakhir itu apakah ada enggak pertetangan semangat antara undang-undang ini dengan ketentuan yang mengatur khususnya mengenai mekanisme PHK ini, ya itu. Kalau mau diperluas dengan misalnya pandangan ahli ada enggak misalnya karena ini kita kan acap kali juga berdebat mengenai soal yang kabur ya. Misalnya kalau dikatakan ini terlalu liberal, kita mesti jelas juga mana batas liberal itu. Supaya kita ... yang kita cocokkan supaya cocok dengan yang sistem kita yang seperti apa, kan itu juga harus klir hubungannya. Misalnya yang

cocok di negara kita adalah seperti ini dengan alasan begini, undang-undang ini semangatnya terlalu liberal dan akibatnya menjadi begini. Kita dapat … dapat gambaran yang klir lalu mengenai soal itu.
Saya kira itu yang ketiga yang mau saya tanyakan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
34. KETUA: ANWAR USMAN
Terima kasih.
Berikut, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.
35. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Baik. Terima kasih, Pak Ketua Panel.
Kepada dua ahli, saya melihat bahwa pertama, baik Pak Rachmad kemudian Pak Timboel Siregar ini ingin melihat ada bahkan empat undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Nomor 2 Tahun 2004 yang sekarang bahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja bahwa ini perlu di-review, ya sepertinya legislatif review ya dan pada kesempatan ini kan ini judicial review Pasal 81 saja. Sehingga disebutkan tadi oleh ahli pertama langkah rasional itu ya mengubah atau mengganti bahkan empat undang-undang yang disebut tadi terjadi liberalisasi dalam apa hubungan ketenagakerjaan khususnya ya.
Nah, kemudian disebutkan juga ya bahwa pada waktu bersamaan reformasi itu, ini kita terikat pada persyaratan-persyaratan yang disebutkan tadi Letter of Intent dari IMF, tapi saya ingin mengajukan bahwa pada waktu reformasi itu kan batas antara liberalisasi yang semangatnya semula demokratisasi kan ya kemudian semangatnya hak asasi itu kan di sana bergulatnya persoalan-persoalan filosofi termasuk undang-undang menyangkut ketenagakerjaan ini. Nah, tadi disebutkan bahwa selain filosofinya, asasnya, bahkan kalau ini bagian daripada prosedural ya hukum acaranya ya hukum acaranya kalau di berbagai undang-undang itu kan ada filosofinya, ada asas, lalu menyangkut prosedural teknisnya.
Nah, khusus kepada ahli yang kedua bahwa persoalan permasalahan inti pihak itu disebutkan banyak tadi. Lalu ada permasalahan asas cepat, permasalahan asas tepat, kemudian permasalahan asas murah, permasalahan asas adil ya ini nampaknya dengan petitum dari Pemohon ini, ini tidak equal tidak imbang begitu ya. Nah, sehingga tadi Yang Mulia Pak Patrialis mengatakan coba cari jantungnya gitu kan ya. Nah, ini sehingga andai pun ini dikabulkan ini tidak dapat banyak berarti di dalam penyelesaian hal-hal yang dihadapi selama ini.

Ini saya ingin apa … pendapat dari Ahli ya terkait petitum yang hanya Pasal 81 dengan masalah-masalah mendasar yang dikemukakan oleh kedua Ahli ini. Apakah ini apa … memadai, apakah ini juga dapat berarti? Meskipun ya ada pepatah mengatakan tidak dapat seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya ya seadanya, tapi apakah ini jantungnya istilah Yang Mulia Pak Patrialis tadi atau ya ini kalau pun dikabulkan, maka ini tidak banyak mengubah apa-apa karena salah satu bagian saja daripada masalah prosedural yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sementara undang-undang yang terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 itu ya banyak hal-hal yang ternyata apa yang disebutkan dalam filosofi, asas, permasalahan, inti permasalahan, asas-asas cepat dan sebagainya itu di sana apa … lebih rumit lagi, belum dapat diubah, gitu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih, Pak.
36. KETUA: ANWAR USMAN
Terima kasih. Baik, silakan langsung ditanggapi atau dijawab. Mulai dari Ahli Dr. Abdul Rachmad. Bisa di … ya.
37. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RACHMAD BUDIONO
Terima kasih. Yang Mulia Majelis Hakim khususnya Bapak Patrialis Akbar. Saya memang sengaja menunggu pertanyaan ini. Bagaimana pemecahan yang rasional? Saya akan membuat analog begini. Ada orang sakit panas, sakit panas ini tentu sebabnya bermacam-macam, salah satu di antara meningitis yang diderita oleh … konon oleh Almarhum Olga. Siapa pun yang sakit panas, minum Panadol, paling lama 40 menit pasti turun panasnya. Tapi itu Panadol hanya akan menyembuhkan paling lama tiga jam, setelah itu sakit enggak sembuh ya panas lagi.
Nah, sekarang analog saya adalah teman-teman pekerja ini menghadapi masalah dalam hubungan kerjanya dengan pengusaha. Salah satu masalahnya adalah mereka menghadapi kesulitan ketika harus membuktikan dalil-dalilnya dalam Perkara PHK yang itu kontentilsa, yang itu mengadopsi dari regulasi HIE dan (suara tidak terdengar jelas). Ini masalah. Sayangnya saya katakan kepada teman-teman, itu menjadi tidak tepat kalau yang diminta kemudian dari kontentiosa menuju ke voluntair. Mengapa demikian? Kalau putusan gugatan permohonan atau voluntair, itu ujung akhirnya adalah penetapan. Di manapun tidak mungkin penetapan akan dieksekusi. Nah, bagaimana mungkin mereka sibuk-sibuk, susah-susah memecahkan masalah lewat satu gugatan voluntair, ujungnya tidak bisa dieksekusi? Ini lebih mendatangkan masalah. Maka kalau misalnya gugatan ini

dikabulkan, diubah dari kontentiosa menjadi voluntair, ndak memecahkan masalah. Nanti sore sakit lagi.
Nah, saya katakan tetapi karena mereka sedang menghadapi masalah, analognya sedang sakit, harus diobati yang tepat. Apa? yang saya tawarkan adalah saya masih ingat dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perkara outsourching yang menggugat Pasal 64, 65, dan 66. Yang diminta oleh Pemohon agar tiga pasal itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan konstitusi. Kalau gugatan itu sepenuhnya dikabulkan, malah salah. Karena kalau tidak diatur, kan tidak berarti dilarang. Nah secara bijak, Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak punya kekuatan sepanjang tidak dimaknai … tidak dimaknai inilah yang isi pemecahan oleh Mahkamah Konstitusi atas persoalan dihadapi pekerja pada waktu itu.
Sekarang yang saya tawarkan dalam arti pemecahan rasional, beban pembuktian dialihkan. Kalau higher mengatakan beban pembuktian itu yang mendalilkan, membuktikan, mengapa Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pemecahan beban pembuktian diberikan kepada pengusaha untuk perkara PHK. Mengapa demikian? Karena yang mau PHK kan pengusaha walaupun undang-undang memberikan izin pekerja, mem-PHK pengusaha itu kan ndak pernah terjadi, Pak. Ya, kan? Ndak pernah terjadi. Itu mimpi saja, itu karena yang tadi dikatakan (…)
38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Maaf, saya potong sedikit, Pak Rachmad. Artinya Bapak tetap menyarankan bahwa ini perkara kontensius?
39. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RACHMAD BUDIONO
Saya katakan (…)
40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Kalau pembuktian terbalik kan berarti tetap perkaranya kontensius.
41. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RACHMAD BUDIONO
Harus kontensius.
42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Harus kontensius, beban pembuktiannya saja terbalik?

43. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RACHMAD BUDIONO
Betul.
44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Bukan menjadi voluntair?
45. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RACHMAD BUDIONO
Salah.
46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oke.
47. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RACHMAD BUDIONO
Saya mengatakan pada teman-teman, kalau ini diminta menjadi voluntair, salah karena penetapan tidak mungkin dieksekusi. Bahwa misalnya mengatakan, ini … bekerja, eksekusinya bagaimana? Oh, yang kontensius saja susah dieksekusi apalagi yang penetapan. Inilah yang saya katakan harus diberi obat yang menyembuhkan rasa sakit bukan sekedar menghilangkan sementara sakitnya. Ini yang khusus untuk Pak Patrialis Akbar.
Kemudian yang kedua (…)
48. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Saya mau klarifikasi dulu. Jadi begini, Pak. Ini kan Pemohon ini menginginkan agar apabila terjadi perselisihan dalam hubungan industrial itu mereka mintanya tidak boleh pengadilan, itu dikecualikan, kan begitu. Bapak kan diminta sebagai Ahli oleh Para Pemohon ini, kan begitu. Bapak justru hanya bicara tentang masalah pengalihan pembuktian, kalau pembuktiannya kan sebetulnya juga tidak sulit, Pak, cukup surat PHK saja itu sudah pembuktian kan. Justru mereka mendalilkan bahwa mereka di-PHK, ini buktinya selesai, enggak ada bukti-bukti lain. Kalau untuk PHK itu enggak ada bukti-bukti lain. Nah saya ingin dari Ahli, kaitannya dengan permohonannya ini, itu kira-kira bagaimana bentuk jalan keluarnya, gitu lho, Pak, mungkin apa enggak ini? Saya hanya untuk meyakinkan saja dalam persidangan ini, ya terima kasih.

49. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RACHMAD BUDIONO
Ya, mohon maaf. Saya juga berusaha meyakinkan, Majelis. Begini, saya hanya meyakinkan teman-teman Pemohon. Kalau mereka minta dari kontentiosa ke voluntair itu salah. Mengapa demikian? Kalau kontentiosa saja susah atau sulit dieksekusi, maka voluntair malah tidak mungkin dieksekusi, juga misalnya kalau dialihkan ke sistem yang lain, misalnya kita berevoria ke P4. P4 ini kan putusan eksekutif, setelah di ujung akhir masih bisa dibawa ke TUN, lebih rumit lagi, maka saya katakan tetap ke PHI, tetapi harus kontentiosa, beban pembuktiannya dialihkan. Memang betul, Bapak Patrialis Akbar, surat PHK betul tapi dasar-dasar yang menjadikan dia di-PHK, ini yang tidak selalu mudah, mengapa dia di-PHK dan seterusnya. Nah, ketika beban pengalihannya dialihkan, dan ini dicocok dengan ilmu ekonomi yang di negara barat sudah dikembangkan, namanya labor economics, kalau berpikir pekerja, jangan sekali-kali meniadakan elemen bahwa itu adalah bagian menjalankan usaha. Segala resiko harus ada ... sebagian besar ada yang menjalankan usaha, ini alam pikiran dalam orang-orang yang sudah mengendepankan teori-teori labor economics. Menjadi tidak fair, seperti tadi yang saya katakan, ketika pekerja setiap bulan tidak pernah menerima slip gaji, slip upah, bagaimana mungkin dia akan membuktikan bahwa upahnya di bawah UMK, dan seterusnya, maka saya katakan pemecahan yang rasional tadi saya katakan adalah salah satunya mengalihkan beban pembuktian, yang selama ini dipersoalkan oleh teman-teman pekerja, ketika mereka mengalami kesulitan dalam membuktikan karena yang mendalilkan membuktikan. Ini akan tetap cocok dengan labor economics dimana menjalankan usaha itu harus mengambil risiko, termasuk risiko menghadapi gugatan apalagi hukum yang baik adalah hukum yang cocok dengan masyarakatnya, kita harus sadar betul bahwa Amerika seperti sekarang pada waktu 300 tahun, kita baru merdeka beberapa puluh tahun, maka harus sangat menghargai hiterogenitas dimana ada yang pendidikannya sangat tinggi, ada yang tidak pendidikan, dan seterusnya, maka harus mempunyai rasa bahwa itu harus diakomodasikan. Kemudian yang kedua, memang betul Yang Mulia Bapak I Dewa Gede Palguna (...)
50. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sebentar dulu ya Pak, ya. Maaf ini ... maaf sekali saya menyela sedikit lagi ini. Menarik itu … apa namanya ... yang Bapak tawarkan itu dengan beban pembuktian terbalik itu, cuma walaupun mungkin secara teoritis akan menjadi persoalan juga, sebab kalau undang-undangnya menunjuk Hukum Acara adalah Hukum Acara Perdata, kita kan itu

undang-undangnya menunjuk ke situ dan karena menunjuk hukum formilnya adalah Hukum Acara Perdata yang sekarang berlaku yang notabenenya tadi Bapak katakan adalah warisan Belanda, sementara Hukum Acara Perdata kita itu adalah hukum formil dari Hukum Perdata yang notabenenya menganut prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan. Dan tanggung jawab atas dasar kesalahan itu adalah hanya mungkin karena dua, kalau tidak karena wanprestasi, tetapi yang kedua karena perbuatan melawan hukum, kan begitu. Dan itu beban pembuktiannya adalah karena atas dasar kesalahan itu ada pada penggugat, kan. “Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak, maka dia yang akan membuktikan adanya hak itu.” Kompilikasinya barangkali akan ada di sana, Pak. Kecuali kita bisa memberikan landasan rasional yang berbeda bahwa misalnya ... misalnya ya, Pak ya, untuk kasus hubungan perburuhan perkara ini, walaupun perkaranya kontentiosa maka di situ bertanggung jawab prinsip atas tanggung jawab mutlak misalnya, asas strict liability di situ. Tetapi itu kan kita harus ada alasan rasionalnya, mengapa khusus untuk hubungan industrial, khususnya PHK itu berlaku prinsip strict liability bukan Based on Fault yang diatur dalam ini, umpamanya seperti itu. Tetapi okelah, itu saya kira apa ... satu hal yang sudah ikut memberikan apa … sumbangan pemikiran saya kira di dalam anu ini ... tetapi, barangkali itu bisa menjadi renungan juga dan kami tidak menutup kemungkinan Bapak Ahli memberikan keterangan tambahan tertulis setelah persidangan ini nanti. Silakan diteruskan Pak Rachmad, terima kasih. Maaf.
51. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RACHMAD BUDIONO
Saya lanjutkan, Majelis. Saya sangat meghormati persoalan yang disampaikan itu, saya kembali analog ke Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perkara outsourcing. Kalau itu kita lari ke teori secara umum juga enggak cocok, di mana enggak cocoknya? Bagaimana mungkin misalnya orang yang pekerjaan outsourcing asalkan pekerjaannya masih ada, maka pekerja itu harus tetap dipekerjakan. Masalahnya adalah pekerjaan outsourcing itu sering ditenderkan, bagaimana kalau yang menang itu berganti-ganti dari tahun ke tahun. Dari pekerja misalnya si a, bekerja di perusahaan b, pindah ke c, ke d, e, dan seterusnya. Ini akan sangat mengalami kesulitan di dalam praktik ketika mengaplikasikan bagaimana PHK-nya, bagaimana pesangonnya, bagaimana ... dan seterusnya. Tetapi yang harus sangat dihormati adalah konstitusi menjamin orang harus tetap dalam pekerjaannya.
Kesulitannya luar biasa, Majelis. Saya sampai berhari-hari diundang teman-teman di Bontang merancang bagaimana kita membuat perjanjian yang tidak menabrak putusan MK, cocok dengan kepentingan orang-orang yang bekerja, dan seterusnya. Ini sulitnya luar biasa, tetapi yang harus dihormati adalah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga

konstitusi mengamanatkan orang itu harus mendapatkan jaminan keberlangsungan bekerja.
Ini saya gunakan sebagai dasar pembenar bahwa walaupun Pasal (suara tidak terdengar jelas) itu mengamanatkan hukum acara yang berlaku di peradilan dan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, tidak ada salahnya dibuat pengecualian karena ini persoalan khusus yang ini sekaligus ... yang disampaikan Bapak Palguna.
Pembeda spesifik antara perkara biasa dengan perkara hubungan industrial adalah kalau perkara biasa sebelumnya tidak ada lekatan perintah, Majelis. Sedangkan di dalam perkara hubungan industrial, hubungan mereka selama banyak waktu dilandaskan pada elemen perintah. Misalnya saya berikan contoh, misalnya saya pengusaha, ada pekerja. “Eh, kamu enggak usah ikut-ikutan bikin surat.” Kan dia akan tunduk, padahal surat itu penting untuk pembuktian, siapa tahu nanti ada masalah.
Nah, kondisi ini kan dihadapi oleh hampir semua pekerja. Nah karena fakta itu karena ada elemen perintah itu, sehingga akan selalu ada kesulitan ketika pekerja harus membuktikan dengan bukti-bukti, terutama tulisan. Maka dalam pandangan saya tetap bisa dibenarkan kalau misalnya walaupun perkaranya kontentiosa, pembuktiannya dibalik, seperti yang (suara tidak terdengar jelas) untuk perkara korupsi. Normalnya kan jaksa yang membuktikan, tapi ada kemungkinan saking derasnya korupsi di suatu negara, dibalik. Buktikan kalau anda tidak korupsi, bukan jaksa yang membuktikan bahwa anda korupsi. Terima kasih, Majelis.
52. KETUA: ANWAR USMAN
Ya, lanjut.
53. AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR
Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia Bapak Patrialis Akbar, Pak Palguna, dan Pak Wahiduddin Adams. Sebenarnya menurut hemat saya bahwa strategisasinya adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi saat ini akan punya dampak besar dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 di DPR nanti, yang masuk menjadi proleknas prioritas tahun ini.
Dari kalangan kami, kalangan pekerja buruh, rindu sekali untuk mengembalikan roh penyelesaian hubungan industrial ini menjadi proses di mana eksekutif tidak lepas tangan. Quasi yudisial merupakan bagian yang penting supaya proses penyelesaian hubungan industrial, terutama masalah PHK itu adalah tanggung jawab negara, pemerintah eksekutif.
Jadi permohonan Pasal 81 itu akan berdampak dan kita berharap yang ke ... kita melihat, saya melihat bahwa gugatan permohonan yang

diajukan oleh Para Pemohon, itu kan sebenarnya juga secara sederhana akan melihat konsistensi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tadi yang disebutkan oleh DPR, perwakilan DPR. 136 ... Pasal 136 mengamanatkan Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan permohonan, mengapa undang-undang yang diamanatkan mengubah itu, tidak konsisten. Bentuk ketidakkonsistenannya apa? Ya, tadi. Kalau di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 dan sebagainya, itu kan yang mempunyai kewajiban untuk pro aktif adalah si pemberi kerja, tetapi ketika di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berubah, sehingga pemberi kerja yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk aktif membuktikan bahwa si pekerja salah dan patut di PHK, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dia pasif, silakan kalau enggak mau setuju, silakan gugat ke pengadilan, anda mendalilkan, anda membuktikan. Ini kan ketidakkonsistenan antara Undang-Undang Nomor 13 dan Undang-Undang Nomor 2.
Nah, permohonan yang diajukan ini merupakan sebuah kunci untuk mengembalikan bahwa pemberi kerja wajib hukumnya untuk memberikan pembuktian dan dia memberikan ... dia mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk me-PHK seorang pekerja atau pun beberapa orang pekerja dengan alasannya. Tidak seperti saat ini, yang saat ini pengusaha pemberi kerja sangat pasif.
Nah, jadi tadi kalau dibilang jantungnya di mana? Kalau saya melihat bahwa pertama putusan ini merupakan kunci untuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang saat ini masuk di prolegnas prioritas DPR.
Yang kedua, permohonan ini merupakan bagian daripada menguji konsistensi Undang-Undang Nomor 13 ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, soalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 136 tadi. Kenapa yang diamanatkan mengubah? Ini poin penting yang menurut saya sangat baik untuk bagaimana Majelis Hakim Yang Mulia untuk bisa melihat proses penyelesaian hubungan industrial ini ke depan.
54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jadi Pak Timboel enggak setuju dengan pendapat Pak Rachmad tadi bahwa ini perkara kontensius, ya?
55. AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR
Tidak.

56. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, oke.
57. AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR
Bahwa proses ke depan memang sebenarnya kalau kita mengacu tadi P4D/P4P, 57 ... tahun 1957 sampai 1986 proses penyelesaian hubungan industrial itu selesai di P4D, tapi ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 muncul barulah masuk PTUN, kemudian Mahkamah Agung, dan sebagainya itulah yang menyebabkan bisa 10 tahun. Nah, perantara juga bisa, betul, selesai. Nah, ini kan proses yang memang harus kita lihat secara objektif.
Berikutnya yang mau kita katakan juga, saya katakan juga bahwa ke depan dalam proses revisi, sebenarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengamanatkan acara khusus yang sampai sekarang tidak dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya ada perintah bahwa proses penyelesaian hubungan industrial yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu bisa dilakukan dengan hukum acara khusus, tetapi sampai sekarang hampir 10 tahun tidak dilakukan.
58. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ada perintah itu, Pak Timboel?
59. AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR
Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pak. Dimungkinkan adanya hukum acara khusus tentang proses penyelesaian hubungan industrial, tetapi sampai sekarang tidak. Demikian juga dalam proses penjelasannya ada perintah tentang kehadiran PHI di ... apa ... di kota madya atau kabupaten yang padat industri yang sampai sekarang tidak (suara tidak terdengar jelas) hanya Gresik sehingga ini juga punya masalah terkait dengan masalah murah, pekerja yang di-PHK di Bogor harus beracara di PHI Bandung, dari Bogor ke Bandung itu minimal Rp50.000,00 untuk sampai, itu pun bus yang biasa. Dari Leuwi Panjang ke PHI Bandung, itu pun naik dua kali angkut lagi karena saya mengalami, Pak. Artinya pulang pergi belum ongkos makan dan ... untuk makan dan sebagainya, ini kan bagian daripada perintah undang-undang yang memang belum dijalankan oleh pemerintah eksekutif, menghadirkan PHI-PHI di kabupaten/kota yang berbasis industri, misalnya seperti Tangerang tidak harus lagi ke Serang, Bekasi tidak harus lagi ke Bandung, dan sebagai-sebagainya.
Nah, terkait juga tadi dengan Pak Hakim Pak Palguna, terkait dengan standar ILO. Memang itu tidak ada sebuah kepastian yang harus

seperti ini, cuman memang konteks ideologisnya adalah bahwa para hakim atau pun pemutus itu nanti harus ada tiga unsur; pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
Sama seperti P4D demikian juga hakim di pengadilan hubungan industrial saat ini, hakim karir, hakim ad hoc dari pengusaha, dan hakim ad hoc dari pekerja/buruh. Cuman standarnya seperti itu, sehingga mereka bisa melihat berdasarkan pengalaman mereka ketika jadi pengusaha dan pekerja, dan sebagainya. Sehingga menurut saya, ke depan, memang harus dikembalikan ruh penyelesaian hubungan industrial ini yang menurut saya tadi adalah proses liberalisasi kalau saat ini, kembalikan kepada proses permohonan izin pemutusan hubugan kerja dimana pemerintah mempunyai kewenangan, mempunyai keterlibatan, tidak hanya sampai pada proses mediasi, setelah itu lepas tangan. Seperti tadi misalnya pemerantaraan, produk dari pemerantaraan harus dikirim ke lembaga penyelesaian hubungan industrial, jadi pekerja tinggal pasif untuk menunggu dan sebagai-sebagainya. Si pengusaha diberikan kewenangan ... diberikan beban untuk membuktikan bahwa memang pekerja ini, buruh ini sudah melakukan pelanggaran PKB atau peraturan perusahaan pasal sekian-sekian, “Dengan bukti ini maka saya akan me-PHK, kami akan me-PHK pekerja buruh ini.”
Jadi beban pembuktiannya itu tetap ada di pemberi kerja, di pengusaha. Jadi terkait dengan tadi dengan Majelis Hakim Yang Mulia Pak Wahidin ... Wahiduddin terkait dengan petitum, saya pikir ini sangat relevan bahwa apa yang diajukan, petitum yang diajukan oleh Pemohon, ini merupakan bagian yang sangat signifikan untuk bagaimana mendapatkan produk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 hasil revisi di DPR nanti yang memang mengembalikan ruh proses penyelesaian hubungan industrial.
Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
60. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi, Saudara Timboel Siregar, ya. Jadi kalau saya mencoba menyimak persoalan liberalisasi yang Saudara maksudkan itu lebih penekanannya kepada proses awal dalam PHK yang harus mendapatkan izin. Itu, ya, poinnya kan begitu, nah. Itu hal baru saya kira, artinya ingin mengembalikan ruhnya ke sana. Namun di dalam keterangan Pemerintah maupun DPR, saya kira arah untuk musyawarah itu kan juga tetap ada, yang namanya bipartit itu.
Jadi, mungkin … apa namanya … perjalanannya harus izin dulu untuk PHK, kemudian masuk ke dalam bipartit, kemudian konsolidasi dan arbiterasi, ya, dalam rangka proses mediasi. Kalau itu sudah ditumpuk semua, the last resource to justice, begitu.

61. AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR
Terima kasih. Proses yang saya maksud adalah begini. Ketika pengusaha mau mem-PHK seseorang, dia memang harus panggil itu pekerja, “Kita bipartit yuk.” “Pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama pasal sekian, sekian, sekian, Anda lakukan. Anda saya sudah ingatkan dalam surat peringatan tidak juga berubah, maka saya mau PHK, saya kasih kompensasi atau pun saya tidak kompensasikan, mau atau tidak?” Setuju, buat perjanjian bersama, selesailah proses itu.
Tetapi, ketika tidak selesai, maka proses ini harus diinisiasikan oleh si pengusaha melalui proses mediasi atau dulu istilahnya pemerantaraan, dan kalau tidak juga dia harus meminta kepada lembaga ini izin, “Hai pemerintah, saya mau mem-PHK si A karena dia sudah melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian kerja bersama atau pun peraturan perusahaan pasal sekian, sekian, sekian dengan bukti ini, ini, ini.” Itu yang kami dorong ke situ, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.
62. KETUA: ANWAR USMAN
Baik, terima kasih Para Ahli. Cukup mendalam, ya, pembahasannya. Para Pemohon, cukup ya, tidak ada lagi ahli atau saksi?
63. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Sebenarnya kami gatel, Majelis, tapi kan tetap harus ditanggapi dalam kesimpulan.
64. KETUA: ANWAR USMAN
Oh, ya, nanti kalau soal (…)
65. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Untuk … untuk … untuk memperlengkap sebenarnya apakah putusan PHI Tanjung Pinang tentang Pemberian Izin PHK itu dapat menjadi satu kelengkapan yang equal dengan Ahli tadi, kami ada … apa namanya … kesulitan untuk menghadirkan Hakim PHI Tanjung Pinang karena tidak menjadikan … karena tidak menjadi … karena tidak diberikan izin oleh ketua PN, kecuali Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang meminta.
Jadi, apa … putusan itu bukan penetapan, bukan beschikking. Betul, ya. Putusan PHI Tanjung Pinang yang judulnya putusan di sana, bukan penetapan, bukan penetapan, walaupun pengajuannya permohonan gugatan voluntair, tapi hasil akhirnya adalah putusan

seperti permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung, tetap saja judulnya adalah putusan.
Yang memang tidak bisa dieksekusi karena itu permohonan PHK, harus dijalankan. Seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan, Hakim Ad Hoc dari SBSI sebenarnya sangat bersedia, cuma kesulitannya ya itu.
Yang kedua, kami minta dibuka kembali persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi dari korban-korban PHK apabila hal itu diperkenankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih, Yang Mulia.
66. KETUA: ANWAR USMAN
Berapa orang saksi?
67. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Dua, Yang Mulia.
68. KETUA: ANWAR USMAN
Oh, dua. Ya, baiklah, jadi untuk sidang berikutnya untuk mendengarkan keterangan dua orang saksi dari Para Pemohon, ya. Pemerintah tidak mengajukan? Cukup, ya. Ya, nanti itu kan bisa di … diambil di … diakses di website. Pengadilan itu … sekarang itu pengadilan sudah ini semua kok (…)
69. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Mencari, Yang Mulia.
70. KETUA: ANWAR USMAN
Ya, ya.
71. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
Tapi beda dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa diakses, bahkan risalah sidang sore ini kami bisa akses, tapi kalau PHI Tanjung Pinang sulit, gagal bisa dibuka. Yang ada adalah jadwal sidang, Yang Mulia, bukan salinan putusan yang berbentuk PDF seperti yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.
72. KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Atau begini saja, Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah, ya, nanti bagaimana Mahkamah menindaklanjuti, ya. Baik,

untuk itu sidang ditunda hari Rabu, tanggal 22 April 2015, jam 11.00 WIB, sekali lagi untuk mendengarkan keterangan dua orang saksi dari para Pemohon. Terima kasih sekali lagi untuk para Ahli, selanjutnya sidang ditutup.
Jakarta, 31 Maret 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,
t.t.d
Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004
SIDANG DITUTUP PUKUL 12.44 WIB
KETUK PALU 3X


Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.