RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 20/PUU-XIII/2015 - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 20/PUU-XIII/2015



RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIII/2015
PERIHAL

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG



NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN



PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA



REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)
J A K A R T A
SELASA, 10 MARET 2015
i
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
--------------
RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIII/2015
PERIHAL
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 81] terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PEMOHON
1. Abda Khair Mufti
2. Agus Humaedi Abdillah
3. Muhammad Hafidz, dkk.
ACARA
Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)
Selasa, 10 Maret 2015 Pukul 11.11 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat
SUSUNAN PERSIDANGAN
1) Arief Hidayat (Ketua)
2) Anwar Usman (Anggota)
3) Muhammad Alim (Anggota)
4) Maria Farida Indrati (Anggota)
5) Patrialis Akbar (Anggota)
6) Wahiduddin Adams (Anggota)
7) Aswanto (Anggota)
8) Suhartoyo (Anggota)
9) I Dewa Gede Palguna (Anggota)
Ery Satria Pamungkas Panitera Pengganti
ii
Pihak yang Hadir:
A. Pemohon:
1. Muhammad Hafidz
2. Chairul Eillen Kurniawan
3. Riyanto
4. Muhammad Robin
5. Wawan Suryawan
B. Pemerintah:
1. Ruslan Irianto Simbolon
2. Sahat Sinurat
3. Budiman
4. Nasrudin
1
1. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 20/PUU/
… maksud saya 20/PUU-XIII/2015 dengan ini dimulai dan terbuka untuk
umum.
Saudara Pemohon, yang hadir siapa?
2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDS
Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir dari sebelah kanan saya
yang paling ujung adalah Wawan Suryawan (Pemohon IX), kemudian
secara berurutan adalah Muhammad Robin (Pemohon VI), saya sendiri
Muhammad Hafidz (Pemohon III), kemudian Chairul Eillen (Pemohon
IV), dan terakhir Riyanto (Pemohon VII). Terima kasih.
3. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terima kasih. DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang
mewakili Presiden, yang hadir siapa?
4. PEMERINTAH: NASRUDIN
Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah mewakili Presiden,
hadir. Dari ujung sebelah kiri saya, Pak Ruslan Irianto Simbolon (Dirjen
PHI dan Jamsos Kemenaker) yang sekaligus yang akan membacakan
keterangan Presiden. Selanjutnya, Pak Sahat Sinurat (Direktur PPHI),
Pak Budiman (Kepala Biro Hukum), dan saya sendiri (Nasrudin). Terima
kasih, Yang Mulia.
5. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terima kasih. Agenda pada Sidang Pleno hari ini adalah
mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Karena DPR tidak hadir,
maka agendanya adalah mendengarkan keterangan Presiden. Saya
persilakan yang akan memberikan keterangan, Pak Dirjen.
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB
KETUK PALU 3X
2
6. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia atau yang mewakili, Para Pemohon.
Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua dan
selamat siang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada
Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah
memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk memberikan
keterangan dan penjelasan terkait permohonan uji materiil Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Para Pemohon.
Untuk itu kami mohon izin kepada Yang Mulia Ketua Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membacakan keterangan Presiden
atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang bertanda tangan di bawah ini.
1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
2. M. Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan).
Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam
hal ini disebut sebagai Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan
keterangan Presiden Republik Indonesia baik lisan maupun tertulis yang
merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas
permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 81
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004, terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar
Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Abda Kahir Mufti dan kawan-kawan
yang selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2015 tanggal 22
Januari 2015 dengan perbaikan permohonan tanggal 16 Februari 2015.
Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan
keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 sebagai berikut.
Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma
materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon,
Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai berikut.
Pertama. Bahwa Peraturan Perundang-Undangan
Ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 mempunyai banyak dimensi serta keterkaitan, dimana
3
keterkaitan itu tidak hanya berkaitan dengan kepentingan tenaga kerja,
khususnya pekerja buruh baik sebelum, selama, dan sesudah bekerja,
tetapi juga berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan
masyarakat.
Kedua. Bahwa pada dasarnya hubungan kerja antara pengusaha
dan pekerja buruh dan keterkaitan serikat pekerja, serikat buruh, dalam
hal-hal tertentu dimaksudkan untuk keberlangsungan hubungan kerja
yang kekal dan langgeng, serta harmonis. Dengan perkataan lain,
masing-masing pihak berupaya sekuat tenaga agar hubungan kerja
senantiasa berlangsung rukun dan harmonis sampai batas waktu yang
ditentukan, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum
saatnya tiba.
Pemutusan hubungan kerja memang sering menjadi awal
penderitaan bagi pekerja dan keluarganya. Terkait sumber kehidupan
keluarga yang tentunya juga berdampak terhadap kelangsungan proses
produksi di perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itulah, undang-undang menegaskan agar pengusaha,
pekerja buruh, serikat pekerja, serikat buruh dengan segala upaya harus
mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, Pasal
151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena di samping
mengganggu proses produksi, juga menjadi penyebab hilangnya sumber
nafkah keluarga bagi pekerja.
Ketiga. Dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan
pekerja buruh dapat terjadi pemutusan hubungan kerja yang disebabkan
karena adanya pelanggaran ketentuan dalam peraturan perundangundangan
atau syarat-syarat kerja sebagaimana yang telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Dalam proses berlangsungnya hubungan kerja, pemutusan hubungan
kerja seperti itu ada kalanya sulit dihindari. Maka apabila pengusaha
tetap bersikeras akan hendak melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja buruh, pengusaha yang bersangkutan diwajibkan untuk
merundingkan maksud pemutusan hubungan kerja tersebut dengan
serikat pekerja, serikat buruh, apabila pekerja buruh yang bersangkutan
menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh. Atau langsung dengan
pekerja buruh yang bersangkutan apabila tidak menjadi anggota serikat
pekerja, serikat buruh. Sehingga pelaksanaan pemutusan hubungan
kerja hanya diselesaikan secara internal atau bipartite.
Keempat. Bahwa tidak dapat dipungkiri sering terjadi gagalnya
perundingan, dengan kata lain bahwa dalam perundingan penyelesaian
pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja buruh tidak
tercapai dan apabila tidak mencapai kesepakatan, pengusaha hanya
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja buruh
setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. Dengan perkataan lain, pengusaha tidak dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh secara

4
sepihak atau semena-mena tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian
bersama, atau penetapan, atau izin dari instansi yang berwenang, dalam
hal ini Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau
pengadilan hubungan industrial.
Kelima. Jika proses pemutusan hubungan kerja tanpa perjanjian
bersama atau penetapan sebagaimana tersebut di atas tidak dilalui,
maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha
terhadap pekerja buruh menjadi batal demi hukum atau null and void,
Pasal 155 ayat (1) juncto Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003.
Keenam. Bahwa mekanisme proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 dapat dilakukan berjenjang melalui berbagai alternatif penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Dimulai dari perundingan bipartite di
internal perusahaan antara pengusaha dengan pekerja buruh. Apabila
dalam perundingan bipartite tidak mencapai kesepakatan, maka
penyelesaian selanjutnya dapat memilih mekanisme tripartite melalui
mediasi atau konsiliasi ataukah memilih lembaga arbitrase yang bersifat
final dan binding.
Dalam hal salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat
menerima hasil mediasi atau konsiliasi, maka atas dasar anjuran yang
tidak memenuhi harapan salah satu atau kedua belah pihak tersebut
dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial dan
bahkan hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Ketentuan ini telah
memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada para pihak untuk
menggunakan alternatif mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang tersedia untuk mendapatkan penyelesaian secara cepat,
tepat, adil, dan murah.
Ketujuh. Dengan pertimbangan-pertimbangan dimaksud di atas,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh.
a. Kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam
melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau
peraturan perundang-undangan perselisihan hak.
b. Perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan
ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau hak normatif dari
peraturan perundang-undangan yang kita kenal dengan perselisihan
kepentingan.
c. Pengakhiran hubungan kerja yang dikenal dengan perselisihan
pemutusan hubungan kerja.
d. Perbedaan pendapat antarserikat pekerja, serikat buruh dalam satu
perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat
5
pekerjaan yang dikenal dengan perselisihan antarserikat pekerja,
serikat buruh dalam satu perusahaan.
Dari uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas,
menurut Pemerintah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 selain dalam rangka untuk pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 juga dalam rangka memudahkan pekerja buruh
untuk memperoleh hak-haknya. Dengan perkataan lain Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 telah sejalan dengan amanat konstitusi, utamanya
dalam memberikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja
buruh itu sendiri.
Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menganggap
ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pemutusan
hubungan kerja dilakukan melalui gugatan kontentiosa justru
menghilangkan kewajiban pengusaha yang sesungguhnya berinisiatif
untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan apabila pengusaha
tidak mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke pengadilan
hubungan industrial, maka buruh akan kehilangan jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum atas hubungan kerjanya sehingga buruh akhirnya
dipaksa untuk mengajukan gugatan.
Terhadap anggapan Para Pemohon, Pemerintah menerangkan
sebagai berikut.
1. Bahwa dalam permohonannya Para Pemohon yang menguraikan
keberatannya atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, namun dalam petitumnya Para Pemohon
meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan
memeriksa ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
untuk dimaknai. Sehingga menurut Pemerintah terhadap dalil Para
Pemohon tersebut tidak ada korelasinya dan Para Pemohon tidak
jelas dan tegas apa yang sebenarnya yang diinginkan atau obscuur
libel.
2. Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 81 undang-undang a quo adalah
kompetensi relatif dari perselisihan hubungan industrial antara
pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Adalah
pengadilan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat pekerja buruh bekerja. Artinya, ketentuan Pasal 81
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut menyimpang atau
mengesampingkan asas umum dalam hukum acara perdata yang
diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 RBG bahwa
gugatan atau tuntutan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di
tempat orang tergugat berdomisili. Sementara persoalan yang
dimohonkan oleh Para Pemohon untuk diuji adalah masalah gugatan
PHK atau permohonan PHK ke pengadilan hubungan industrial
setelah melalui tahap perundingan bipartite dan tahap lembaga
tripartite khusus mediasi atau konsiliasi. Dengan demikian antara
ketentuan Pasal 81 dengan permasalahan gugatan ke pengadilan
hubungan industrial yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak ada
kaitan dan hubungan, sehingga permohonan Para Pemohon kabur
atau obscuur libel.
3. Bahwa permohonan Para Pemohon juga mengaitkan antara Pasal 81
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan Pasal 151 dan Pasal
152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang antara satu dengan
yang lainnya berbeda konteks. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
adalah merupakan hukum formil dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 yang merupakan hukum materiil, sementara Para
Pemohon menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam hal
ini Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan
menggunakan batu uji dalam ketentuan pasal-pasal Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, artinya tidak menguji Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 atau Pasal 81 terhadap Undang-Undang Dasar 1945
khususnya Pasal 28D ayat (1).
4. Bahwa dalam proses pengajuan gugatan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 dilakukan setelah melalui tahapan
perundingan bipartite dan tahap pemerantaraan tripartite oleh
mediator atau konsiliator, dan tahap berikutnya adalah gugatan
diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri
setempat vide Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam
arti mekanisme berperkara di pengadilan hubungan industrial ini
semua dilakukan dengan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,
namun setelah gugatan tersebut masuk di pengadilan hubungan
industrial pada pengadilan negeri setempat dapat dimohonkan untuk
dilakukan pemeriksaan dengan acara biasa, sebagaimana dimaksud
Pasal 89 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 atau pemeriksaan
dengan acara cepat, sebagaimana dimaksud Pasal 98 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dengan demikian pelaksanaan
pemeriksaan dengan acara biasa atau pemeriksaan dengan acara
cepat ditentukan oleh permohonan Para Pemohon setelah pengajuan
gugatan dimaksud. Jika penggugat mengajukan permohonan untuk
diperiksa dengan acara cepat sebagaimana dimaksud Pasal 98
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka hakim dapat memenuhi
permohonan tersebut, namun jika tidak dikabulkan maka terhadap
gugatan tersebut dilaksanakan pemeriksaan dengan acara biasa.
Selain hal-hal tersebut di atas Pemerintah juga menyampaikan
hal-hal sebagai berikut.
1. Bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat dilakukan
melalui berbagai alternatif penyelesaian, dimulai dengan perundingan
bipartite antara pengusaha dengan pekerja buruh dan apabila tidak
mencapai kesepakatan dalam perundingan bipartite tersebut,
penyelesaian selanjutnya dapat memilih melalui mediasi atau
konsiliasi ataukah arbitrase. Dalam hal salah satu pihak atau kedua
belah pihak tidak dapat menerima hasil mediasi atau konsiliasi maka
dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial dan
bahkan hingga kasasi ke Mahkamah Agung, kecuali jika memilih
arbitrase. Maka sifat putusannya inkracht atau final and binding.
Ketentuan ini telah memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada
para pihak untuk menggunakan alternatif penyelesaian perselisihan
yang tersedia. Untuk mendapatkan penyelesaian secara cepat, tepat,
adil, dan murah.
2. Bahwa lembaga peradilan tetap menjadi pilihan utama penyelesaian
konflik dan penemuan kebenaran bila para pihak tidak mencapai
kesepakatan atau perjanjian bersama melalui lembaga nonlitigasi
atau bipartite dan tripartite. Kehadiran lembaga peradilan dalam
kehidupan masyarakat tidak hanya sekadar menerima dan
menyelesaikan sengketa. Akan tetapi mengandung makna filosofis
yang lebih dalam dari itu, yakni pengadilan bertindak sebagai wali
bagi masyarakat dan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk
memberi putusan.
3. Bahwa apabila pengusaha tidak mengajukan permohonan penetapan
pemutusan hubungan kerja. Pekerja buruh akan kehilangan jaminan
perlindungan dan kepastian hukum. Sehingga pekerja buruh akhirnya
dipaksa untuk mengajukan gugatan. Menurut Pemerintah, Para
Pemohon keliru dalam menafsirkan undang-undang a quo. Justru
dengan adanya ketentuan ini, memberikan kepada Para Pemohon
untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
4. Bahwa apabila Para Pemohon ingin menggugat ke pengadilan
hubungan industrial diberikan kesempatan untuk berperkara di
pengadilan hubungan industrial. Para Pemohon tidak dikenai biaya
termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah
Rp150.000.000,00 vide Pasal 58 undang-undang a quo.
5. Bahwa pengadilan hubungan industrial memakai hukum acara
perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum. Kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini
vide Pasal 57 undang-undang a quo.
6. Selanjutnya Para Pemohon juga bisa mengajukan kuasa khusus
apabila gugatannya melibatkan lebih dari satu penggugat dengan
cara kolektif vide Pasal 84 Undang-Udnang a quo.
7. Oleh karena itu, terhadap anggapan Para Pemohon yang mendalilkan
ketentuan Pasal 81 undang-undang a quo, tidak memberikan jaminan
perlindungan dan kepastian hukum adalah keliru. Justru dengan
diaturnya mekanisme beracara di pengadilan hubungan industrial
dalam undang-undang a quo, Para Pemohon diberikan kesempatan
untuk dapat memperoleh hak-haknya dengan adil di depan
pengadilan.
Kesimpulan.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah merupakan
hukum formil dalam rangka memberi kesempatan kepada
pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan atas perselisihan
hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja buruh.
2. Bahwa permohonan Para Pemohon terdapat inkonsistensi
antara posita dan petitumnya karena Para Pemohon tidak
menetapkan secara jelas batu uji yang dijadikan dasar
permohonannya.
3. Bahwa permohonan Para Pemohon tidak jelas, tidak tegas,
dan kabur (obscuur libel) karena Para Pemohon
mencampuradukkan dan mempertentangkan antara Pasal 81
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan Pasal 152
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah
memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan
nilai-nilai keadilan bagi pekerja buruh untuk memperoleh hakhaknya.
Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di
atas. Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili,
dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review
ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terhadap
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai
berikut.
1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 10 Maret 2015. Kuasa Hukum Presiden Republik
Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan (M. Hanif Dhakiri), tertanda. Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly), tertanda. Sekian dan
terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.
Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, demikian penjelasan dari Pemerintah. Terima kasih.
9
7. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terima kasih, Pak Dirjen. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan,
atau pendalaman, klarifikasi yang akan disampaikan oleh Majelis? Oh,
silakan, Yang Mulia Pak Dr. Patrialis Akbar dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo.
8. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.
9. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Silakan.
10. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Kepada Pemerintah, saya hanya ingin menanyakan. Bagaimana
praktiknya dalam menyelesaikan perselisihan antara buruh dan majikan
yang sudah disampaikan tadi. Saya lihat dari alurnya, banyak sekali. Ya,
tapi itu alternatif ya, Pak, ya? Ya, bipartite, tripartite, mediasi, konsiliasi,
dan arbitrase juga masuk. Praktiknya bagaimana selama ini? Apakah ini
memang bisa dilakukan atau langsung masuk ke peradilan hubungan
industrial? Ada enggak masalah di dalam praktiknya terhadap
penyelesaian ini?
Saya ingin tanya ke Pemohon, ya. Ini di-PHK … sudah di-PHK
semua, apa belum? Coba!
11. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDS
Belum. Kami pengurus serikat pekerja.
12. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh, pengurus serikat pekerja. Saya mau tanya, dari pengalaman
Saudara terhadap para buruh yang di-PHK, bagaimana selama ini? Apa
memang melalui alur yang disampaikan oleh Pemerintah dengan
menyediakan beberapa fasilitas? Atau memang langsung ke peradilan
hubungan industrial seperti permohonan Saudara? Silakan, Pemerintah
dulu.
13. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Izin, Yang Mulia. Dalam praktiknya yang kami amati maupun kami
lakukan selama ini, semua dapat berlangsung diselesaikan pada tingkat
pertama melalui bipartite. Jika nanti dalam bipartite itu ada kesepakatan,
nanti yang disebut dengan persetujuan bersama oleh pihak-pihak.
Nah namun, apabila dalam kenyataannya ada salah satu pihak
yang tidak menerima atas … atau pun kesepakatan bipartite itu, maka
bisa meminta kepada mediator untuk dilakukan mediasi. Nah, jika nanti
mediasi ini berhasil, tinggal dilaksanakan oleh pihak-pihak. Namun (…)
14. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Mediator itu siapa, Pak?
15. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Mediator?
16. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, siapa mediatornya?
17. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Itu pegawai yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri
Ketenagakerjaan, Yang Mulia.
18. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Di perusahaan itu?
19. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Di pemerintahan.
20. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Di pemerintahan.
21. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Dia PNS, Yang Mulia.
22. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh, pegawai negeri (…)
23. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Ya.
24. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Yang ditunjuk. Jadi, memang khusus sebagai mediator?
25. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Mediator, Yang Mulia.
26. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Di Kementerian Tenaga Kerja?
27. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Yang berada di kabupaten/kota maupun di provinsi, Yang Mulia.
28. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oh, itu sudah tersedia semuanya?
29. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Sudah tersedia.
30. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Jadi, sudah ada … eksistensinya sudah ada itu, ya?
31. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Sudah, Yang Mulia.
32. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke. Terus?
33. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Nah, jika nanti dalam mediasi ternyata gagal katakanlah, Yang
Mulia, nanti pihak bisa mengajukan gugatan atau pun maju ke
pengadilan hubungan industrial. Tadi sudah kami jelaskan, memang di
dalam penjelasan tadi.
Nah, memang yang … Yang Mulia, dapat kami tambahkan
informasi. Dalam praktiknya, memang dari sisi waktu yang sering
menjadi masalah. Artinya, waktu proses penyelesaiannya yang … yang
cukup lama dirasakan, terlebih lagi oleh teman-teman kita para pekerja
buruh.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.
34. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Oke, terima kasih.
Silakan, dari buruh.
35. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDS
Terima kasih, Yang Mulia. Kami tidak menyangkal apa yang
disampaikan oleh Pemerintah secara garis besar maupun tadi yang
disampaikan oleh Pak Dirjen. Tapi pada praktiknya, pengusaha seringkali
tidak pernah mengajukan permohonan PHK. Karena baik dalam Undang-
Undang Nomor 13 sebagai hukum materiil, Undang-Undang
Ketenagakerjaan maupun hukum formil, tidak ada sanksi bagi
pengusaha ketika telah selesai dimediasi, kemudian dia melakukan
permohonan … mengajukan permohonan ke pengadilan hubungan
industrial.
Dari laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2013, yang saya
sangat yakin Kementerian enggak punya data ini bahwa dari 2.991
perkara yang mengajukan buruh karena dia di-PHK sepihak oleh
pengusaha itu sebanyak 2.641 perkara, artinya 80% sampai 90%
pekerja yang di-PHK sepihak karena pengusahanya tidak mengajukan
permohonan, mau tidak mau pekerja mengajukan gugutan ke
pengadilan hubungan industrial. Inilah yang membuat kemudian banyak
putusan-putusan PHI yang karena yang mengajukan buruh
ketidakmampuan buruh beracara dalam menyusun surat gugutan itu
yang membuat banyak permohonan ditolak dan di-NO, ini yang menjadi
dasar. Pada praktiknya bahwa permohonan PHK yang tadinya inisiatifnya
ada di pengusaha itu beralih, buruh yang mengajukan gugatan,
sedangkan gugatannya legalistik, menggunakan hukum acara perdata
yang sudah sangat dipastikan pembuktian dan segala macamnya buruh
tidak punya itu. Demikian, Yang Mulia.
36. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, Dr. Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.
37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Terima kasih, Yang Mulia. Pak Ketua. Pak Dirjen ada … ada
sesuatu yang mesti kita agak … agak sportif ya, tidak harus sportif tapi
agak sportif mestinya ini. Memang di dalam undang-undang yang 2003
dan yang Undang-Undang 2 yang 2004 itu juga kita harus akui bahwa
dua-duanya juga mengandung hukum formil juga. Nah, dua-duanya
yang mengandung hukum formil ini memang kalau kita cermati ada
benturan lho di situ. Paham tidak Bapak? Paham, ya, barangkali, ya?
Karena memang di dalam Pasal 81 itu memang semua empat
perselisihan itu diajukan ke PHI kan? Tapi di Pasal 152 Undang-Undang
Tahun 2003 itu memang benar untuk PHK khusus PHK ini diajukan
melalui gugatan voluntair, itu … ya, kan Pak? Sehingga ada standar
ganda dari sini.
Kalau di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu sepertinya
empat-empat perselisihan diajukan secara gugutan biasa atau
contentiosa di peradilan hubungan industrial tapi di 2/2013 … 2003 di
Pasal 152 khusus untuk PHK kayaknya dikeluarkan, sehingga itu masuk
wilayah gugutan voluntair, sehingga apa yang dikeluhkan Pemohon
mestinya diakomodasi dulu di dalam permohonan yang output-nya
adalah penetapan kan. Dan itu setelah Mahkamah mempelajari
permohonan Pemohon memang ada putusan-putusan dari PHI yang di
Tanjung Pinang, ya? Itu … itu enggak seragam, ada yang memang yang
lainnya diajukan secara gugatan biasa contentiosa, di Tanjung Pinang
meskipun di-NO kalau tidak salah, tapi ini oleh Pemohon dan oleh PHI
Tanjung Pinang diajukan secara voluntair.
Nah, sekarang begini kalau kita mau sportif, Pak, Pak Dirjen.
Kalau ini toh diberi perlindungan kepada kepastian hukum kepada para
pekerja, apa yang diminta di Pasal 81 ada penambahan supaya ada
kesamaan pandang barangkali, kenapa Pemerintah tidak sepakat saja?
Toh ini juga hukum formil yang mengatur bahwa khusus untuk PHK
supaya diajukan permohonan kan? Berarti kan gugatan voluntair kan? Ini
saya kira hanya anu … justru jalan keluar yang baik menurut saya, tidak
standar ganda, kalau kita mengikuti 2004 … 2004, ya? 2004 itu harus
gugatan contentiosa, empat-empatnya, tapi kalau 2003 kok satu
dikeluarkan harus voluntair itu kan standar ganda, Pak.
Itu yang kemudian apakah ini yang kemudian dalam praktiknya
pengusaha kemudian ngeles-ngeles supaya … itu enggak … enggak kami
enggak akan su’udzon ke sana, ya, tapi barangkali untuk kepastian
hukum dan supaya tidak ada standar anu … saya kira Pemerintah coba
direnungkan kembali, Pak. Terima kasih.
38. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sebelum dijawab, ada lagi dari Yang Mulia Dr. Palguna, saya
persilakan.
39. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA
Saya tadi sebagian ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Pak
Suhartoyo sudah ditanyakan, maka saya ingin mengkonfirmasikan
kepada Pemohon, ya.
Gini, selama ini Anda kalau kasus yang itu digugatan sebagai
perkara contentiosa ya, perkara contentiosa, artinya kalau begitu
logikanya misalnya itu beban … bukan hanya soal ini tapi beban
pembuktiannya ada pada Anda juga? Itu yang berat. Oke, saya cuma
tanya itu. Terima kasih.
40. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Silakan Pemerintah Pak Dirjen, terhadap pertanyaannya Pak
Suhartoyo tadi.
41. PEMERINTAH: RUSLAN IRIANTO SIMBOLON
Yang Mulia, terima kasih banyak. Untuk hal dimaksud tadi kami
serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia. Terima kasih.
42. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, cukup kalau begitu. Dari Pemohon, apakah Pemohon akan
mengajukan ahli atau saksi?
43. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDS
Ahli, Yang Mulia.
44. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ahli. Berapa ahli yang akan diajukan?
45. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDS
Yang beru kami konfirmasi dua orang ahli.
46. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dua orang ahli, ya. Saksi belum?
47. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDS
Tidak saksi, ahli.
48. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Saksi tidak, ya?
49. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDS
Tidak.
50. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Malah mungkin banyak saksi lho yang bisa memperkuat.
51. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDS
Ya, yang baru kami konfirmasi, baru terima.
52. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Ahli, ya?
53. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDS
Termasuk Hakim Tanjung Pinangnya juga mau kami hadirkan.
54. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Dua orang ahli, ya? Baik. Jadi pada persidangan yang akan
datang, kita akan mendengarkan keterangan DPR dan dua orang ahli
dari Pemohon, ya. Pemohon supaya dua orang ahli ini nanti curiculum
vitae-nya diserahkan pada Majelis sebelum persidangan ya.
Baik, dari Pemerintah? Kemungkinan juga akan mengajukan ahli
atau saksi?
55. PEMERINTAH: NASRUDIN
Nanti setelah ahli dari Pemohon (…)
56. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Setelah ahli dari Pemohon? Baik kalau begitu. Pada persidangan
berikutnya kita akan mendengarkan keterangan DPR dan dua orang ahli
dari Pemohon. Masih ada yang akan disampaikan Pemohon? Cukup? Dari
Pemerintah? Cukup, ya. Baik, sidang selesai dan ditutup. Oh, sori. Baik
diumumkan Kepaniteraan, silakan.
Jakarta, 10 Maret 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,
t.t.d.
Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004
SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB
KETUK PALU 3X


Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.