Mulai 1 Juli 2015, Buruh Dapat Jaminan Pensiun - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Mulai 1 Juli 2015, Buruh Dapat Jaminan Pensiun

Kabar gembira buat pekerja swasta. Per 1 Juli 2015, pemerintah menargetkan program Jaminan Pensiun bagi mereka sudah terealisasi. Namun, pengusaha masih keberatan dengan beban premi yang harus ditanggung.
BPJS

Istilah tunjangan pensiunan sekarang sudah tidak lagi melekat pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Seluruh kalangan masyarakat bisa merasakan tunjangan pensiun secara berkala layaknya aparat negara. Pemerintah mentargetkan program ini sudah bisa dirasakan masyarakat per 1 Juli 2015.
Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Afandi Chazali Situmorang mengungkapkan, program yang diberi nama Jaminan Pensiun (JP) ini seperti tunjangan PNS, TNI, maupun Polri yang dikelola PT Taspen atau Tabungan Asuransi dan Pensiun milik BUMN.
Bedanya, program JP khusus tenaga kerja non PNS  dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
”Jaminan Pensiun adalah manfaat asuransi sosial atau tabungan wajib berupa uang tunai. Nantinya diberikan kepada peserta saat pensiun atau mengalami cacat tetap, atau diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal,” ujar Chazali di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis 26 Maret 2015.
Skema pembayaran tunjangan pensiun ini bervariatif. Bisa diterima peserta saat masa pensiun normal. Misalnya ditetapkan usia pensiun 55 tahun, atau bisa juga dibayarkan, meskipun peserta masih bekerja.
”Asalkan memiliki iuran bulanan minimal 15 tahun,” terangnya.
Skema lain bisa dibayarkan ketika peserta mengalami cacat total sebelum pensiun, diterima ahli waris dari peserta lajang meninggal dunia sebelum pensiun, diterima anak ahli waris peserta yang meninggal, dan diterima janda atau duda ahli waris yang meninggal.
”Besarnya manfaat sesuai dengan besaran iuran dan masa iuran. Minimal bisa memenuhi kebutuhan pokok pensiunan dan keluarga,” kata dia.
Menurut pasal 39 Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan masyarakat yang layak. Khususnya ketika peserta kehilangan atau kekurangan penghasilan karena memasuki usia pensiun dan mengalami cacat tetap.


Chazali mengatakan, program JP masih dalam pembahasan di lintas kementerian. Instansi yang terlibat adalah Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
”Internal kementerian masih membahas perhitungan besaran jaminan pensiun dan persentase iuran. Kami berharap, April sudah selesai,” kata dia.
Menurut dia, tarik ulur persentase ini masih terjadi antara Kemenkeu dan pihak pengusaha. Kemenkeu dan asosiasi pengusaha belum menyetujui usulan awal persentase iuran sebesar 8 persen. Yakni, 5 persen dibebankan kepada pemberi kerja dan 3 persen karyawan.
”Kemenkeu meminta pengusaha setor  5 persen. Pengusaha jelas keberatan karena persentase yang ditanggung dianggap besar,” ungkapnya.
Selain JP, pemerintah juga sedang menggodok program-program lain yang masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. Seperti, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian. Keempat program ini sudah harus bisa dirasakan masyarakat per 1 Juli 2015.

Kelola Dana Pensiun
Praktisi Jaminan Pensiun Bambang Purwoko menyampaikan, besaran iuran yang ideal untuk Indonesia sebesar 8 persen. Skema pembagian sebesar 5 persen pemberi kerja dan 3 persen ditanggung pekerja.
“Kalau lebih kecil, otomatis ada beban di anggaran pemerintah kemudian hari. Tapi, kalau lebih besar, untuk saat ini belum bisa. Prinsip program ini sesuai asas keadilan dan gotong royong,” ujar Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Pancasila ini.


Menurut Purwoko, untuk mengimplementasikan iuran sebesar 8 persen dengan mengklasifikasi upah pekerja. Misalnya, batas upah tertinggi Rp 10 juta dan upah terendah Rp 2 juta.
”Tentu dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi juga,” jelasnya.
Karena itu, Purwoko menyampaikan, besaran iuran bisa disesuaikan secara bertahap per dua tahun sekali dengan penambahan 2 persen setiap tahun. Rasio beban yang ditanggung antara pemberi kerja dan pekerja selisih 2 persen.*

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.