Pengusaha tak Bisa Lakukan PHK Se-Enaknya - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Pengusaha tak Bisa Lakukan PHK Se-Enaknya

Ahli yang dihadirkan Pemohon Abdul Rachmad Budiono saat menyampaikan keahliannya dalam sidang uji materi UU PPHI, Selasa (31/3) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan pengusaha tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja buruh secara sepihak tanpa kesepakatan atau perjanjian bersama.

Keterangan itu disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Ruslan Irianto Simbolon, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (11/3).

"Tidak bisa PHK dilakukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan atau perjanjian bersama, atau penetapan, atau izin dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau pengadilan hubungan industrial," ujar Ruslan.

Dirjen Ruslan menyampaikan hal itu mewakili Presiden RI, saat memberikan keterangan pada sidang uji materi UU PPHI yang dimohonkan oleh para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS).

Ruslan menyebutkan bahwa apabila pengusaha tetap bersikeras hendak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh, maka pengusaha yang bersangkutan diwajibkan merundingkan maksud PHK tersebut dengan serikat pekerja atau serikat buruh, terutama apabila pekerja buruh yang bersangkutan menjadi anggota.

"Atau langsung dengan pekerja buruh yang bersangkutan apabila tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi pelaksanaan pemutusan hubungan kerja hanya diselesaikan secara internal atau bipartite," kata Ruslan.

Kendati demikian, Ruslan tidak menampik bahwa sering terjadi ketidaksepakatan dalam perundingan penyelesaian pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja buruh.

"Namun pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial," tegas Ruslan.

Perkara ini diajukan oleh sembilan orang buruh dari Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) karawang yaitu Khair Mufti, Agus Humaedi Abdillah, Muhammad Hafidz, Chairul Eillen Kurniawan, Ali Imron Susanto, Mohamad Robin, Riyanto, Havidh Sukendro dan Wawan Suryawan.

Para pemohon merasa penggunaan hukum acara perdata dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) telah menimbulkan ketidakadilan bagi buruh.

UU PHI yang menerapkan hukum acara perdata dengan model penyelesaian sengketa berdasarkan gugatan contentiosa tanpa melibatkan unsur pemerintah mengakibatkan buruh kehilangan hak-haknya dan kehilangan perlindungan dari negara.

Para pemohon (buruh FSPS) bergumen bahwa pengaturan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU PPHI akan menghilangkan kewajiban pengusaha.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.