HENTIKAN PENGHISAPAN TERHADAP BURUH - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

HENTIKAN PENGHISAPAN TERHADAP BURUH

HENTIKAN PENGHISAPAN TERHADAP BURUH
Perjalanan Bangsa Indonesia dalam sejarahnya telah menemui banyak dinamika yang amat panjang dan sarat pengalaman bagi keberlangsungan bangsa indonesia sampai kini, Setelah Tuju puluh tahun lamanya kemerdekaan bangsa Indonesia melawan cengkraman kolonial penjajah, yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo yang secara tidak langsung menjadi prasasti sejarah bangkitnya kesadaran masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan beradab. Namun ternyata di era pembangunan pasca kemerdekaan masih menyisakan berjuta penghisapan terhadap buruh buruh yang seharusnya secara konstitusi wajib dilindungi oleh pemerintah. Ribuan buruh di Negara ini masih belum bisa menikmati indahnya kemerdekaan, buruh buruh masih terus dihisap oleh pemerintah dan kaum kapitalis melalui undang undang borjuis dan peraturan peraturan yang justru lebih memberikan kenyamanan dan kelonggaran terhadap kepentingan modal serta investasi. Hal ini makin diperparah dengan system penegakan hukum dan peraturan peraturan dari pemerintah daerah yang seolah olah tak ingin ketinggalan dalam penghisapan terhadap buruh buruh melaui program program yang berkedok “ ramah investasi “. Rentetan fakta fakta tersebut secara langsung telah mengakibatkan buruh semakin sulit untuk merasakan kehidupan yang adil dan beradab.
Kebijakan pemerintah yang lebih memilih untuk membuka kran investasi secara besar besaran dibarengi dengan pembuatan peraturan peraturan ramah investasi telah menimbulkan permasalahan permasalahan dan penghisapan penghisapan model baru bagi buruh dan rakyat. Pembangunan pabik pabrik yang telah menggusur lahan lahan garapan petani,selain berdampak pada kerusakan alam juga turut andil dalam kerusakan mental dan peradaban bangsa Indonesia. Anak anak bangsa lebih diarahkan untuk menjadi budak upah di pabrik pabrik,dimana didalamnya telah ditabur benih benih penghisaban, pembiasaan budaya feodal dan budaya hedon. Salah satu bentuk tamparan keras bagi buruh adalah di keluarkannya Peraturan Daerah Jawa Barat no.6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam peraturan yang lebih familiar disebut Perda Jabar no.6 tahun 2014 tersebut, pemerintah daerah Jawa Barat yang dulu dikenal sebagai lumbung padi, secara terang terangan telah menghisab buruh buruh Jawa Barat dengan memperlonggar aturan aturan tentang buruh kontrak dan buruh outsourching, selain itu peraturan tersebut juga telah membuat dinas tenaga kerja tidak lagi memiliki taring terhadap perusahaan perusahaan penindas buruh.
Usaha usaha perlawanan melalui pergerakan buruh pun ikut terhalang oleh regulasi yang tak jelas. Permohonan permohanan Judicial Review tentang peraturan perburuhan yang diajukan oleh buruh di Mahkamah Konstitusi cenderung terkesan lambat dan ditunda tunda. Bukti nyata dari hal tersebut adalah belum di putusnya perkara no.7/PUU-XII/2014 mengenai pengujian pasal 59 ayat ( 7 ), ppasal 65 ayat ( 8 ), dan pasal 66 ayat ( 4 ) undang undang ketenagakerjaan yang meminta kepada MK untuk menyatakan sepanjang frasa “demi hukum” dari ketiga pasal tersebut dapat di eksekusi di PHI. Namun setelah setahun lebih perkara tersebut masih juga terkatung katung di MK. Padahal andai saja MK dapat dengan segera mengabulkan apa yang diminta oleh buruh dalam permohonannya tersebut, maka hal ini sangat membantu buruh agar dapat keluar dari penindasan sistem buruh kontrak dan outsourching.

Hal serupa pun dialami oleh buruh yang mencoba untuk melakukan Judicial Review di Mahamah Agung, buruh masih di jegal oleh sidang tertutup yang dilakukan oleh MA, saat memeriksa perkara Judicial Review. Usaha menjegal perjuangan buruh di MA bukan hanya terhadap permohonan judicial review, tetapi juga termasuk permohonan kasasi tentang putusan putusan PHI pun, buruh sering di jegal oleh oknum hakim hakim MA yang memberi amar putusan yang merugikan buruh, selain itu rentang waktu pemeriksaan perkara kasasi perburuhan yang memakan waktu berbulan bulan semakin menambah beban buruh baik dari segi moril maupun materiil karena harus menunggu putusan MA atas sengketa perburuhan yang dialaminya.
Melalui semangat hari kebangkitan nasional, yang merupakan titik awal kebangkitan rakyat Indonesia melawan penindasan imperialisme, feodalisme, kapitalisme dan penjajahan kolonial, marilah kita bangkit bersama dan sadar akan penghisapan. Semangat jiwa jiwa yang melawan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus tetap kita kobarkan, untuk menghentikan penghisapan dan penindasan terhadap buruh di Indonesia. Pada tanggal 20 Mei tahun 2015 ini, kami segenap buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa ( FSPS ) yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat Menuntut :

1. SEGERA CABUT PERDA JABAR NO.6 TAHUN 2014
2. SEGERA COPOT HAKIM HAKIM KORUP DAN NAKKAL
3. SEGERA KABULKAN PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW YANG DIAJUKAN OLEH BURUH.

Semoga TUHAN YANG MAHA ESA senantiasa memberikan keselamatan dan limpahan rezeki yang melimpah bagi kita semua yang senantiasa melawan setiap penindasan terhadap umat manusia.
akhir kata saya Agus Humaedi selaku Ketua Umum Fsps mengucapkan selamat hari kebangkitan nasional. tetap semangat, tetap berlawan, panjang umur perlawanan.

Disampaikan Oleh: DPP FSPS dalam aksi bersama Aliansi Jawa Barat, tanggal 20 Mei tahun 2015

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.