Iuran Pensiun BPJS 8 Persen, Berlaku Juli 2015 - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Iuran Pensiun BPJS 8 Persen, Berlaku Juli 2015

Pemerintah akhirnya mengambil keputusan bahwa iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar 8 persen. Iuran ini akan ditanggung pengusaha sebesar 5 persen dan pekerja 3 persen. Pelaksanaan iuran itu akan berlaku  serentak mulai 1 Juli 2015.
 
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan,  keputusan tersebut diambil  dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu, (8/5/2015) lalu.
 
Keputusan ini selanjutnya akan dituangkan dalam draf rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan dibawa ke Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) untuk dijadikan aturan resmi.  
 
Berdasarkan rancangan RPP Jaminan Pensiun yang didapat Kontan,  masa iuran untuk mendapatkan manfaat atas program ini minimal 15 tahun. Dana pensiun akan diberikan saat usia pekerja 56 tahun. Selain itu, aturan ini hanya berlaku bagi peserta jaminan pensiun yang bekerja di perusahaan swasta, bukan di lembaga negara.
 
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya menambahkan, besaran iuran 8 pensiun dihitung dari gaji  yang diterima pegawai. Targetnya, tahun 2018,  jumlah pekerja formal yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan mencapai 80 persen. Sementara untuk pekerja informal setidaknya ditargetkan sebanyak 5 persen.
 
Menurut Elvyn, saat ini, rancangan PP Jaminan Pensiun masuk tahap finalisasi. “Diharapkan semua pihak menerima besaran iuran 8 persen itu agar per 1 Juli 2015 langsung berlaku,”  tandas Elvyn.
 
Hanif juga mengklaim, RPP Program Jaminan Pensiun sudah melibatkan pemerintah, pengusaha serta serikat pekerja. "Kami berharap, aturan ini segera selesai agar dapat memberikan kepastian hukum," tegas  Hanif.
 
Meski pemerintah mengaku telah bersepakat, pengusaha dan buruh rupanya masih juga belum juga puas dengan keputusan tersebut.
 
Pengusaha mengaku keberatan dengan bila harus membayar 5$ dari kewajiban iuran 8 persen itu. Iuran sebesar itu akan membebani pengusaha. "Seharusnya, iuran jaminan pensiun dipotong langsung dari gaji pekerja, tanpa melibatkan pengusaha," ujar Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta.

Sumber:  http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.