DIRASA MEMBERI PETUNJUK JANGGAL, FSP SINGAPERBANGSA LAPORKAN KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG KE KOMISI KEJAKSAAN - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

DIRASA MEMBERI PETUNJUK JANGGAL, FSP SINGAPERBANGSA LAPORKAN KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG KE KOMISI KEJAKSAAN


Karawang- Perjuangan ratusan buruh yang tergabung dalam SPA FSPS PT.ASI untuk menemukan sakralnya UU no.21 tahun 2000, terkait dugaan tindak pidana union busting yang telah terregistrasi dengan no. STTL/923/VIII/2013/JABAR/RES KRW pada tanggal 23 agustus 2013 ternyata masih cukup panjang dan berliku. Kejaksaan Negeri Karawang menyatakan bahwa berkas laporan yang dikirm oleh penyidik Polres Karawang masih belum lengkap atau P-19. 

Menanggapi hal tersebut Chairul yang mewakili buruh FSPS PT.ASI menyatakan akan melapor ke komisi kejaksaan terkait adanya kejanggalan dalam petunjuk yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Karawang ” sangat tidak masuk akal apabila kasus union busting di PT.ASI kok minta berkasnya salinan putusan PT.TUN kasus nota pengawasan di PT.ADK, hal ini tidak dapat kami biarkan, dan sore ini kami akan mengirimkan surat aduan ke Komisi Kejaksaan RI

Petunjuk yang dianggap janggal tersebut selain putusan PT TUN atas sengketa nota pengawas Disnaker  antara PT,.ADK dengan Kepala Disnaker Kab.Karawang, adalah petunjuk yang meminta adanya AD/ART PT.ASI juga aneh dan tidak masuk akal, karena unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal 28 uu no.21 tahun 2000 adalah semua orang bisa pengusaha maupun pekerja.

Lebih lanjut chairul juga berharap agar kasus union busting tersebut tidak di plintir lagi seperti kasus union busting yang dilaporkan oleh buruh PT.Sankosha, “ harusnya JPU bisa membedakan antara perselisihan PHK yang hukum materilnya di atur dalam UU 13 tahun 2003 dengan tidak pidana Union Busting yang unsure materilnya diatur dalamn UU no.21 tahun 2000, agar jangan sampai perkara pidana di plintir jadi perselihan perdata seperti kejadian buruh PT.SANKHOSA “ 

Dalam kesempatan tersebut chairul juga menunjukan beberapa contoh putusan Pengadilan Negeri terkait perkara pidana union busting yang menurutnya tidak seribet di karawang yang nota bene adalah daerah padat industri.( CH )

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.