Hak bekerja dalam bingkai konstitusi indonesia - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Hak bekerja dalam bingkai konstitusi indonesia

Tidak dapat disangkal bahwa memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, adalah merupakan tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia, yang sekaligus menjadi sumber kewajiban dan wewenang Konstitusional Pemerintah.
Karenanya adalah merupakan kewajiban konstitusional Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan mewujudkan (to respect, to protect, and to fulfil) hak asasi manusia sedemikian rupa, dan dalam kerangka itu pula, karena UUD tidak memperlakukan hak asasi manusia tersebut sebagai sesuatu yang absolut, negara boleh menentukan pembatasan-pembatasan tertentu dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis, pembatasan mana ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain pembatasan yang dilakukan haruslah wajar dan masuk akal (reasonable and rational) sedemikian rupa tanpa menghilangkan kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara.
Manusia pada dasarnya hidup di dunia harus bekerja, kalau tidak bekerja maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan dapat dimaknai sebagai sarana mengaktualisasikan diri, sehingga seseorang merasa dirinya menjadi lebih berharga bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi itu, hak bekerja merupakan hak fundamental, hak dasar bagi setiap manusia.
Seseorang tidak akan dapat hidup tanpa memiliki dukungan untuk menopang kehidupannya, berupa sandang dan pangan yang memadai, yang akan diperoleh melalui upah atau penghasilan dari pekerjaannya. Seseorang akan dirampas hidupnya, jika haknya untuk memperoleh sarana pendukung kehidupannya melalui pekerjaan yang diperolehnya juga dirampas. Oleh karena itu hak atas pekerjaan yang memungkinkan seseorang memperoleh sandang dan pangan untuk menopang hidupnya, sangat berhubungan erat dengan hak untuk hidup.
Hak untuk hidup tidak bisa dibatasi hanya pada keberadaan secara fisik saja, tetapi juga meliputi hak hidup secara bermartabat dengan kebutuhan hidup dasar, sehingga hak untuk hidup meliputi hak untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan yang menghasilkan kebutuhan untuk mengekspresikan diri untuk berpendapat. Menurut Prof. MP. Jain, ekspresi hidup bukan hanya eksistensi fisik, melainkan lebih luas lagi mencakup full enjoyment of life, which includes the right of enjoyment of pollution-free water and air. Dalam masyarakat yang beradab, hak untuk hidup harus mencakup tidak hanya kebutuhan dasar sandang dan pangan, tetapi juga hak atas pelayanan kesehatan, lingkungan hidup yang layak serta akomodasi yang wajar untuk tinggal.
Hak untuk bekerja mempunyai dasar dalam UUD, yaitu hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal demikian adalah jelas karena banyak orang yang tidak dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya disebabkan oleh faktor tidak dipenuhi kebutuhan minimum untuk hidup, karena yang bersangkutan tidak bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Perlindungan terhadap warganegara yang bekerja, dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasarnya dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan diri dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pemodal.

oleh:
Tika Hafidz

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.