Riwayat Perda No 6 th 2014 versi LKS Tripartit Jabar - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Riwayat Perda No 6 th 2014 versi LKS Tripartit Jabar

Hari Selasa (9/6/2015) saya ketemu dengan perwakilan LKS Tripartit Jabar di Karawang, semua unsur komplit karena mereka sedang melakukan penilain LKS Kabupaten/Kota.
Memang udah niatan pengen tau jawaban dari mereka saya bertanya : "Nah kebetulan ketemu nih! Siapa yang mau jawab? Dari Apindo, dari Serikat Pekerja atau dari Pemerintah? Itu Perda kenapa bisa lolos tanpa sepengetahuan LKS Tripartit dari Kabupaten/Kota dan kita tidak tau kapan itu sosialisasinya?"
------------
Dari Disnaker Porv mengatakan, "Itu sudah disosialisasikan waktu di Sukabumi,"
Dari Perwakilan Apindo : "Kita juga nggak setuju.. karena di perda ada kata Apindo tetapi tidak dimasukan dalam istilah apa itu apindo."
Dari unsur Serikat Pekerja, "Kita juga unsur serikat pekerja menolak. Karena kami baru dapat Draft Raperda Ketenagakerjaan hari kamis, sedangkan hari Senin katanya mau diparipurnakan dan diminta paling lambat hari Senin agar dikirim. Bagaimana kami mau membahasnya? Ech.. nggak taunya hari Jum'at sudah paripurna dan pengesahan Perda Ketenagakerjaan. Kami juga menolak judulnya.. seharusnya Perdanya khusunya aja misalnya tentang upah minimum, jangan semuanya dimasukan dalam perda.

saya bertanya kembali, "Terus Apindo dan unsur serikat pekerja di LKS Tripartit menolak perda tersebut?"
"Kita menolak!", dengan seragam mereka menjawab.
"Penolakannya dalam bentuk bagaimana?" Tanya saya penasaran.
"Waktu itu kita kumpul semua serikat pekerja dan masing-masing serikat pekerja membuat surat penolakan." Jawab salah seorang dari unsur serikat pekerja.
Saya penasaran dan bertanya kembali, "Terus setelah surat dibuat anda diam aja?"
"Yang penting kita sudah menolaknya Bung!", Agak sengit juga dia menjawab.
Dalam hati saya berkata dan bertanya, "Menolak cukup dengan surat? Menolak atau menyetujui diam-diam ya?"
Selanjutnya pembicaraan saya alihkan ke pertanyaan, "Mengapa di Purwakarta dan di Bekasi dibolehkan upah kelompok usaha di bawah upah minimum. Mengapa di Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur serikat pekerja membiarkan?"

Ditulis oleh :  Abda Khair Mufti
Image Source : fsps foto doc

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.