Sisi lain fakta tentang UMK di Karawang dari tahun ke tahun (Zaman Bupati Karawang, Dadang Muchtar) - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Sisi lain fakta tentang UMK di Karawang dari tahun ke tahun (Zaman Bupati Karawang, Dadang Muchtar)

Terlepas apapun aturan perundang-undangan dimana diamanatkan bahwa UMK itu di rekomendasi oleh Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) kepada Bupati, kemudian Bupati merekomendasi lagi ke Gubernur Jawa Barat yang kemudian Gubernur menetapkan UMK, tidak lepas dari pengaruh dari luar. Dan pengaruh dari luar ini lebih kuat daripada rekomendasi Depekab.
Ketika masih zamannya Bupati Dadang Mucktar, dia selalu menanggil semua anggota Depekab di suatu tempat dan biasanya dia langsung mengultimatum bahwa UMK besarannya sekian rupiah tanpa melihat apapun yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Depekab. Dan Apindo sangat kuat kerjasamanya dengan Dadang Muckhtar.
Saat itu saya pernah audiensi dengan dia, dan biasanya yang menerima wakilnya atau kalau genting (maksudnya agak melawan) baru dia langsung. Argumentasi apapun yang saya sampaikan, dia selalu mengatakan, "kalau pabrik bangkrut kamu mau tanggung jawab? Berapa ribu pekeja akan kehilangan pekerjaan, belum lagi dampaknya terhadap masyarakat seperti pedagang, tukang ojek, kos-kosan dan lain-lain.
Saat saya mengancam akan unjuk rasa atau mogok daerah, tau nggak apa yang dia katakan?
"Silahkan lakukan itu dan saya minta kepada kepolisian dan TNI tangkap orang itu", sambil berdiri menunjuk ke saya.

Dan saya biasanya mengalami ancaman dari preman-premannya dia, baik langsung maupun tidak langsung.
Melihat kekuatan Apindo mempengaruhi Bupati dengan segala kemampuannya, saya harus berfikir keras melakukan upaya lainnya.
Saat itu keanggotaan depekab dari unsur serikat pekerja baru ada dua yaitu dari SPSI dua orang dan dari FSPMI satu orang. Saya selalu bilang ke perwakilan FSPMI bahwa posisi kita harus dalam posisi menolak kecuali UMK sama dengan 100% KHL.
Memang selalu terjadi bersitegang antara saya dengan perwakilan FSPMI (Cahyadi), dia selalu memposisikan bahwa JVC sebagai perusahaan yang memiliki pekerja ribuan harus juga diperhatikan, dengan kata lain dia selalu mengatakan bahwa kenaikan UMK yang cukup besar sangat tidak mungkin.
Kebetulan waktu itu Pak Arsintan yang sebelumnya dari Kasie Perselisihan naik menjadi Kadisnaker, dan dia minta ketemu empat mata dengan saya berkenaan dengan UMK, pertemuan dilakukan di KFC. Dia sampaikan bahwa Bupati meminta agar saya jangan mengerahkan masa saat pembahasan UMK. Saya setuju tapi dengan catatan asal UMK di bagi dua, yaitu UMK dan UMSK.
Saat itu yang aksi ke pemda atau ke DPRD hanya FSPMI, tidak ada satupun serikat pekerja yang lain mau turun aksi. Ya, memang ketika itu saat reformasi ada aksi di Karawang dan salah satu mahasiswa ada yang tertembak jadi tidak ada satupun organisasi apapaun berani turun aksi. (Nanti saya ceritakan saat aksi pertama di catatan ke II).
Perlu juga diketahui oleh anda, saat kepemimpinan Bupati DSM tidak ada satupun organisasi yang berani turun aksi, dan LSM yang berkuasa saat itu hanya LSM Kompak yang kebetulan memang sebagai pelindung DSM. Hampir semua limbah dan semua pekerjaan di pemda dikuasai LSM tersebut.
Baik kita lanjut kembali....
Satu hari sebelum aksi besar-besaran yang akan diadakan oleh FSPMI, Kadisnaker bertemu saya di KFC. Dari pertemuan itu lahir kesepakatan bahwa Kadisnaker berjanji akan membuat dua kelompok upah dan hal tersebut akan disampaikan kepada Bupati dan saya diminta menunggu kabar dari dia.
Sore hari saya mendapatkan kabar dari Kadisnaker bahwa Bupati menyetujui apabila UMK dibagi dua, dengan angka UMK 75% KHL dan UMSK 90% KHL.
Sesuai kesepakatan saya menyutujui dan aksi saya batalkan malam hari sebelum aksi digelar pagi harinya.
Besoknya semua PUK FSPMI melayangkan protes ke saya karena dengan sewenang-wenang membatalkan aksi sedang mereka sudah menyiapkan anggotanya dan sudah menyewa kendaraan untuk aksi.
Saya sampaikan ke mereka, aksi unjuk rasa adalah satu alat untuk mencapai tujuan, apabila tujuan itu dirasa kemungkinan besar berhasil tanpa ada aksi mengapa harus kita paksakan? Sedangkan mereka meminta tetap ada aksi apapun hasilnya.
Setelah berdebat antara saya dengan semua ketua PUK FSPMI akhirnya mereka menanyakan ke saya jaminannya.
Saya sampaikan bahwa saya memegang teguh pada janji, dan mari kita lihat rekomendasi dari perwakilan pemerintah saat pembahasan UMK dan saya meminta perwakilan FSPMI mengajukan dua kelompok upah dengan pengajuan UMK 100% KHL dan UMSK 105% KHL. Bertahan di angka itu sampai apapun keputusannya.
Akhirnya pada saat pembahasan UMK di depekab, pihak perwakilan pemerintah daerah mengajukan upah minimum di bagi dua dengan angka 75% dan 90%.
Waktu itu di votting dan suara terbanyak ada pada UMK 75% dan UMSK 90%.
Inilah awal lahirnya UMSK di Karawang. Untuk tahun dan ketepatan angka UMK silahkan buka data sendiri.

Waktu itu Bekasi UMK ada dua kelompok dan diadakan pertemuan dari semua PC dan KC di DPP berkenaan dengan UMK.
Semua daerah menyampaikan keadaan dan situasi UMK di daerahnya masing-masing, kecuali Bekasi. Dari Bekasi mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyampaikan tentang UMK. Saya dan beberapa daerah lainnya protes tetapi saat itu Iqbal sebagai Sekjen FSPMI mengatakan untk Bekasi memang tidak bisa disampaikan. Ternyata pada saat Gubernur Jabar membuat SK UMK Bekasi ada sektoral.
Peryemuan tahun berikutnya diadakan di asrama haji puncak dengan sombongnya Bekasi memamerkan UMSK dan hampir semua daerah menanyakan xaranya tetapi tidak ada satupun dari Bekasi mau membukanya.
Saat pertemuan di asrama haji ini, saya telah melakukan pertemuan dengan Kadisnaker (baca Bag. II) dan saya sampaikan bahwa tahun ini di Karawangpun akan ada dua upah yaitu UMK dan UMSK. Dari Bekasi mentertawakan ketika saya sampaikan itu dan mereka menayakan darimana anda punya keyakinan di Karawang akan ada upah sektoral? Saya katakan, "seperti sebagaimana anda menyampaikan bahwa di Bekasi itu rahasia dan sayapjn mengatakan di Karawang adalah rahasia.".
Iqbal sempat marah ke saya ketika mengatakan itu, tapi saya katakan, "lihat aja nanti dan kalau sudah betul di Karawang ada dua upah barulah saya akan sampaikan bagaimana kejadiannya dan perlu juga diketahui oleh semua bahwa saya punya keyakinan dan kemampuan bahwa di Karawamg akan terjadi beberpa kelompok upah dan suatu saat pasti di atas Bekasi dam diatas Jakarta."
Mendengar itu hampir semua peserta mencibir seakan saya sombong dan bermimpi tetapi saya cuexin semuanya.... saya hanya berfikir bahwa saya pasti mampu mewujudkan itu.
Ada satu hal juga, sejak dibatalkannya aksi oleh saya secara mendadak, Rustan yang saat itu menjabat Sekretaris KC tidak.mau lagi menandatangani surat dari KC dan saya sampaikan dengan atau tanpa tandatangan Sekretaris, saya akan tetap buat surat dan ditandatangani oleh saya sendiri dan hanya tandatangan Ketua. Maka, sejak saat itu semua surat dari KC hanya ditandatangani oleh Ketua KC. Saya fikir ngapain pusing-pusing.. yang buat surat juga selama ini adalah saya sendiri, Sekretaris hanya tinggal tanda tangan.
Tahun pertama Karawang muncul dua kelompok upah...
Tahun ke dua muncul tiga kelompok upah...
Tahun ke tiga muncul empat kelompok upah dan
Tahun ke lima muncul lima kelompok upah.

Tahun ke tahun upah minimum mulai bergerak naik mendekati Bekasi.
Pertama, UMKU II diatas UMKU I Bekasi
Kedua, UMKU III dan UMK di atas Bekasi dengan hanya selisih satu rupiah
Dan tahun ini UMK Karawang jauh melesat di atas Bekasi dan Jakarta.

Bagaimana dengan tahun 2016? Nasibnya ada pada loyalitas dan keaktifan dari semua anggota SPA. Karena kenaikan upah minimum ini bukan hasil saya pribadi teyapi hasil dari semua pihak... hasil dari ketaatan anda mengikuti strategi yang dilakukan oleh pimpinan FSPS.
Oh iya... mungkin ada yang tau saat itu masih di FSPMI kita kumpul penuh di kantor cabang menunggu detik-detik angka upah minimum Karawang? Saat itu sebenarnya saya sudah tau berapa angka yang keluar... karena saat itu saya sudah sepakat dengan apindo dan pemerintah. Saat Kadisnakernya yang sekarang almarhum, maaf saya lupa. Beliau eks Kasie Pengawasan dan kemudian di pindah ke Dishub dan dipindah lagi ke Kadisnaker.
Saya isyukan seolah-olah UMK naiknya hanya beberapa persen saja memang itu digaungkan oleh Apindo plus DPP FSPMI tentang sikap pemerintah. Tetapi saat itu dari Apindo mengatakan kepada saya menyetujui angka kenaikan UMK yang saya ajukan tetapi dengan catatan asal TSK dikeluarkan dari UMK I dan dibuat UMK sendiri dibawah kelompok I.
Maka, lahirlah UMK TSK namun UMK masih dibawah Bekasi, tetapi UMK I, II dan II sudah diatas Bekasi.

Sanggahan Penulis : Tulisan ini dibuat untuk pembelajaran , bukan untuk mencari pujian atau nama besar. tulisan ini dibuat atas pengalaman langsung dari penulis.

Ditulis oleh :  Abda Khair Mufti
Image Source : google.com

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.