FSPS Bersama ALJABAR Somasi Presiden Jokowi,Tolak aturan baru JHT - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

FSPS Bersama ALJABAR Somasi Presiden Jokowi,Tolak aturan baru JHT

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang mengatur bahwa JHT baru bisa dicairkan sebesar 10% setelah minimal 10 tahun keanggotaan, terus mendapat penolakan dari kaum buruh. Salah satunya, para buruh yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat (Aljabar) menyampaikan somasi kepada Presiden Joko Widodo melalui surat, terkait aturan baru yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2015 tersebut.

Dalam surat somasi itu, Kami tidak hanya menyampaikan penolakan terhadap PP JHT, tetapi juga PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun. Surat yang bersifat penting dengan perihal somasi itu sendiri ditandatangani oleh sejumlah pimpinan dan anggota dari beberapa serikat pekerja, serta organisasi di Jabar, pada Jumat (3/7/2015) di Karawang.

FSPS Bersama ALJABAR Somasi Presiden Jokowi,Tolak aturan baru JHT

Melalui surat somasi itu juga, Aljabar memberikan tenggat waktu kepada Presiden Jokowi untuk segera membatalkan kedua peraturan tersebut dalam waktu tiga hari, sejak surat tersebut ditandatangani. Jika permintaan mereka itu tidak dipenuhi, maka Aljabar berjanji akan melakukan Judicial Review terhadap kedua peraturan itu melalui Mahkamah Agung.

Surat itu terlihat telah ditandatangani oleh para perwakilan buruh serta sejumlah organisasi lainnya. Di antaranya, ada Juru Bicara Aljabar Abda Khair Mufti, Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Karawang Wahidin, Ketua Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Agus Humaedi, Ketua Perkumpulan Solidaritas.net Sarinah, dan Sekretaris Jenderal Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB). Kemudian, ada pula perwakilan dari PPMi Bogor, PPMI Sukabumi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), serta beberapa organisasi lainnya.

Petisi tersebut ditandatangani secara bersama-sama di Karawang pada Jumat, 3 Juli 2015, dalam kegiatan sosialisasi hasil perjuangan Aljabar yang berhasil membatalkan Perda No. 6 tahun 2014 Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.