FSPS bersama CLRRC Laporkan NOTA Disnaker ke MENAKER - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

FSPS bersama CLRRC Laporkan NOTA Disnaker ke MENAKER

FSPS bersama CLRRC Laporkan NOTA Disnaker ke MENAKER
Jakarta, 04 Agustus 2015 hukum ketenagakerjaan di Indonesia  yang beralih dari  menjadi hukum privat dengan lahir nya Undang – undang no.2 tahun 2004 telah membuat buruh semakin jauh dari perlindungan pemerintah. Undang – undang no. 2 tahun 2004 mengamanatkan agar Sengketa perburuhan diselesaikan melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI ) yang masih banyak mengadopsi hukum acara perdata umum membuat buruh semakin kesulitan dalam memperkuat setiap dalil dalil yang diampaikan di persidangan. Salah satu langkah yang paling mudah ditempuh buruh dalam memperkuat dalil dalil nya adalah dengan meminta pendapat pegawai Pengawas pada Dinas Tenagakerja memalui nota dinasnya walaupun nota tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan sering tidak di pertimbangkan oleh hakim di PHI.

Salah satu korban dari system tersebut adalah Fery Firmansyah yang ditolak seluruh gugatannya terhadap PT.Fuji Sring Indonesia yang berkedudukan di Jl.Maligi VI, Lot M 8B Kawasan Industri KIIC, Karawang. Dalam perkara yang ter registrasi di PHI bandung dengan nomor: 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tersebut, Majelis Hakim yang di ketuai oleh Marlingan Marpaung menganggap “ Nota Dinas bukanlah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikatbagi kedua belah pihak yang memiliki kekuatan eksekutorial yang tentunya keluar Nota Dinas berdasarkan hasil kunjungan pemeriksaan di produksi tetapi tidak melihat dokumen Purchase Order”.

Gelisah dengan rentetan hal tersebut Constitutional Labor Review, Research and Consulting (CLRRC) yang diwakili oleh salah satu penelitinya yaitu Muhamad Hafidz bersama dengan Deda dari BuruhOnline beserta dengan  Chairul EillenKurniawan dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa ( FSPS ) sengaja menyambangi kantor Kemenakertrans guna mengadukan hal tersebut  dan mendesak agar kemenaker segera melakukan tindakan tindakan yang perlu segera dilakukan mengingat nota dinas adalah hasil dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas sebagaimana amanat dari pasal 176 UU no.13 tahun 2003. Selain dari pada itu nota dinas adalah salah satu termasuk obyek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) sehingga sudah seharusnya nota dinas dapat di kategorikan sebagai produk hukum.


Dalam kesempatan tersebut pihak kementrian yang diwakili oleh Tanti selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial Pengawasan Norma Ketenagakerjaan,, menyambut baik dan berterimaksih atas laporan yang disampaikan dan pihaknya akan segera mempelajari dan menyampaikannya ke Menteri Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi.selain itu dia juga menyangkan pergesaran hukum ketenagakerjaan yang semula public menjadi semi privat, dan tentunya hal tersebut berpengaruh terhadap kerja pegawai pengawas. (chr)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.