NOTA pengawasan Disnaker Di Uji Ke MK karena bersifat Rahasia - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

NOTA pengawasan Disnaker Di Uji Ke MK karena bersifat Rahasia

NOTA pengawasan Disnaker Di Uji Ke MK karena bersifat Rahasia
JAKARTA- Ketua Umum Federasi serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Agus Humaedi Abdilah dan rekan rekan hari ini Kamis (19/11) mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ke MK, Jakarta, yang dicatat dengan register No. 1526/PAN.MK/XI/2015. Karena dianggap akan menghambat pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015.


Putusan MK yang memberikan kewenangan kepada pekerja/buruh untuk dapat meminta pengesahan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) ke pengadilan negeri, kontra produktif dengan keberadaan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014.

Dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen PPK yang ditujukan untuk seluruh Kepala Disnaker seluruh Indonesia itu, adalah ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP. 

Surat Edaran tersebut adalah menggolongkan Nota Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas, bersifat rahasia yang hanya diberikan kepada pengusaha untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya terkait perubahan status pekerja dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. 

Agus meminta kepada MK agar ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, sepanjang dimaknai meniadakan hak seseorang untuk mendapatkan informasi publik yang merupakan sebuah syarat dalam proses penegakkan hukum. Dirinya berharap, jika MK mengabulkan permohonannya, maka Disnaker tidak lagi merahasiakan Nota Pemeriksaan dan memberikannya ke pihak pekerja, agar jika pengusaha tidak menjalankan dapat mengajukan pengesahan dan eksekusi ke pengadilan negeri, ungkapnya.

Dalam setiap pengaduan yang dilaporkan oleh pekerja atas tindakan pelanggaran sistem kerja kontrak oleh pengusaha ke Disnaker, maka pekerja yang merasa berkepentingan atas laporannya tersebut, justru tidak diperbolehkan oleh Disnaker untuk memiliki Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukannya dan berisi perintah agar pengusaha menjalankan isi Nota itu, papar Agus.

“Jika Nota Pemeriksaannya tidak diberikan kepada pekerja, maka bagaimana si pekerja bisa meminta pengesahan dan eksekusi ke pengadilan negeri untuk mendapatkan haknya sesuai Putusan MK,” tanyanya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.