ABUTAMA Uji Penyebab Lahirnya PP 78/2015 ke MK - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

ABUTAMA Uji Penyebab Lahirnya PP 78/2015 ke MK

Karawang | Aliansi Buruh Tanpa Nama (ABUTAMA) Lewat juru bicara wilayah Barat, Abda Khair Mufti menyatakan kesiapan dirinya bersama 113 pekerja dari 50 perusahaan yang berada di wilayah Barat dan Timur pulau Jawa, untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Selaku pimpinan tertinggi di Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), Abda menilai penyebab lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, adalah kurang jelasnya norma dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. 
ABUTAMA Uji Penyebab Lahirnya PP 78/2015 ke MK

Menurutnya, ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah dalam menetapkan besaran upah minimum tersebut, didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, setidaknya telah menimbulkan pertanyaan. Apakah Pemerintah bersifat wajib menggunakan nilai survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan? Lalu bagaimana cara memperhatikan nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi dalam merumuskan nilai KHL?

“Jika norma dalam pasal itu diberikan sifat wajib dan besaran upah minimum adalah akumulasi dari nilai KHL ditambah produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, maka dengan sendirinya PP 78/2015 khususnya Pasal 44 tidak perlu diberlakukan,” ujar Abda.

Hal serupa juga disampaikan oleh Iskandar Zulkarnaen selaku pengacara buruh yang juga membidangi Divisi Hukum di Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSP KEP), yang kini diberikan kuasa oleh Abda, dkk. Dirinya berpendapat, bahwa upaya buruh untuk menguji PP 78/2015 ke Mahkamah Agung (MA) belum tepat untuk dilakukan sekarang. Sebab, katanya, masih ada pengujian terhadap UU 13/2003 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Iskandar juga meyakini, bahwa PP 78/2015 khususnya mengenai formula perhitungan upah minimum dalam Pasal 44, belum dapat dianggap bertentangan dengan UU 13/2003, sebelum penghitungan upah minimum dalam UU 13/2003 Pasal 88 ayat (4) ditafsirkan menjadi akumulasi dari nilai KHL ditambah produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami akan mendaftarkan permohonan ini besok (Selasa 8 Desember 2015 ) siang ke MK, dan akan diikuti oleh seluruh Pemohon,” tutur Iskandar melalui pesan singkatnya, Senin (7/12) pagi tadi. Lebih lanjut, Iskandar juga menjelaskan, bahwa dengan diaturnya kembali perhitungan besaran upah minimum menggunakan nilai KHL dan nilai produktivitas, maka kewenangan Dewan Pengupahan akan kembali aktif. Sebab, nilai KHL dan produktivitas disurvei dan disepakati oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, perguruan tinggi dan pakar. 

“Sesuai Putusan MK Nomor 11/PUU-XII/2014, dalam menetapkan besaran upah minimum, Gubernur harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang telah diperintahkan oleh Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003,” tutup Iskandar. (***Hz)  


Buruh-online.com

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.