Kadisnaker Jabar Kirim 2 Surat Perihal Perbaikan Upah Sektoral Karawang - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Kadisnaker Jabar Kirim 2 Surat Perihal Perbaikan Upah Sektoral Karawang

Begitu Istimewanya Upah Sektoral Kabupaten Karawang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko di Bandung, menerbitkan 2 (dua) surat bertanggal 1 dan 2 Desember 2015 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, perihal perbaikan upah sektoral Karawang.

Dalam surat bertanggal 1 Desember 2015, Hening menegaskan agar Kadisnaker Karawang memperbaiki penyebutan upah minimum sektoral, dari Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU) menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Selain itu, Hening juga meminta Kadisnaker Karawang untuk melengkapi usulan rekomendasi UMSK Karawang, dengan membuat surat pengantar yang diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kadisnakertrans Jawa Barat.
Sedangkan dalam surat bertanggal 2 Desember 2015, selain kedua hal pokok yang tersebut dalam surat bertanggal 1 Desember 2015. Terdapat penambahan 1 (satu) hal lainnya, yaitu agar usulan rekomendasi besaran UMSK Karawang disertai dengan kesepakatan bipartit yang telah ditanda-tangani oleh unsur serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha.
Kadisnaker Jabar Kirim 2 Surat Perihal Perbaikan Upah Sektoral Karawang

Sebelumnya, Plt. Bupati Karawang, Cellica Nurachadiana pada Jum’at (20/11), telah menanda-tangani surat rekomendasi besaran UMSK Karawang, yang terdiri dari UMK Sektor Tekstil, Sandang dan Kulit sebesar Rp.3.332.735,- perbulan, untuk UMK Sektor Kelompok Usaha I sebesar Rp.3.623.750,- perbulan, untuk UMK Sektor Kelompok Usaha II sebesar Rp.3.791.000,- perbulan, serta untuk UMK Sektor Kelompok Usaha III sebesar Rp.4.001.000,- perbulan.
Selain merekomendasikan besaran UMSK Karawang, Cellica juga mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang Tahun 2016, sebesar Rp.3.330.505,- perbulan, atau naik 11,6% dari UMK Tahun 2015 sebesar Rp.2.957.450,- perbulan. Kenaikan UMK Karawang 2016, setidaknya tidaklah menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut, untuk menentukan besaran upah tahun depan adalah akumulasi dari upah minimum tahun berjalan, ditambah nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang ditetapkan sebesar 11,5%. (***Hz).

Sumber: Buruh-online.com

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.