Menggugat Pasal 88 UU No 13 Tahun 2003 - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Menggugat Pasal 88 UU No 13 Tahun 2003

A l i a n s i           B u r u h           T a n p a           N a m a
Menggugat Penyebab Lahirnya PP 78/2015
Pada tanggal 25 Maret 2003, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), yang salah satunya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak dasar pekerja, diantaranya pengupahan;

Penghidupan yang layak tidaklah dapat dipisahkan dari perolehan penghasilan yang layak, guna memenuhi kebutuhan hidup seseorang beserta keluarganya secara wajar, yaitu meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi hingga jaminan pemenuhan kebutuhan hidup di hari tua;

Patut diakui, meskipun konstitusi dan undang-undang memberikan jaminan pemenuhan hak dasar setiap orang atas bekerja dan melakukan pekerjaan, imbalan upah hingga bebas memilih pekerjaan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, ternyata Pemerintah belum mampu mewujudkan semua itu;

Pemerintah dalam ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) UU 13/2003, mengatur mekanisme pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, dengan menetapkan kebijakan pengupahan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, yaitu upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; bentuk dan cara pembayaran upah; denda dan potongan upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; struktur dan skala pengupahan yang proporsional; upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan;

Penetapan besaran upah minimum dilakukan oleh Gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003, yang terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi (UMSP) atau kabupaten/kota (UMSK);

Gubernur dalam menetapkan besaran upah minimum yang menjadi dasar seluruh perhitungan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b hingga huruf k UU 13/2003, didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003;

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang: Kementerian Ketenagakerjaan), telah menerbitkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707), sebagai pelaksanaan dari perintah dalam Pasal 89 ayat (4) UU 13/2003;

Dalam Pasal 1 angka 1 Permenaker 13/2012, dinyatakan KHL (kebutuhan hidup layak) adalah standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik selama 1 (satu) bulan, diantaranya terdiri dari 7 (tujuh) jenis, yaitu makan dan minum, sandang, tempat tinggal, sarana pengetahuan (radio, bacaan dan alat tulis), sarana kesehatan,  transportasi, rekreasi dan tabungan;

Dalam penetapan besaran upah minimum, Gubernur diantaranya harus mempertimbangkan faktor besaran nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan, dari ketujuh jenis kebutuhan dengan 60 (enam puluh) komponen KHL, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Permenaker 13/2012;

Penetapan besaran upah minimum yang hanya didasarkan pada besaran nilai KHL, tidaklah sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Sebab, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 bertanggal 14 November 2011, paragraph [3.14.2] akhir, yang pada intinya menyatakan, penetapan KHL perlu memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi unsur penting untuk terpenuhinya upah minimum;

Ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, berbunyi : “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”;

Pemerintah yang diwakili oleh R. Irianto Simbolon sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pernah menafsirkan norma dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang disampaikan dalam persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2014, pada perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 angka 24 hingga 29, dinyatakan bahwa Gubernur dalam menetapkan besaran upah minimum dapat lebih rendah atau dapat lebih tinggi dari nilai KHL;

Keterangan Pemerintah tersebut, akibat dari tidak adanya penafsiran yang jelas, sepanjang frasa “dan dengan memperhatikan” setelah anak kalimat “kebutuhan hidup layak”, yang dilanjutkan dengan frasa “produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”, yang terkandung dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Sehingga, makna norma yang terkandung dalam Pasal a quo, kurang memberikan kepastian bagi para pekerja untuk mendapatkan imbalan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup layak diri dan keluarganya, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

Selama kurun waktu 12 tahun terakhir terhitung sejak UU 13/2003 diundangkan, rumusan perhitungan penetapan besaran upah minimum yang dijadikan dasar hukum oleh Gubernur, adalah rumusan yang terkandung dalam norma Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Sehingga UU a quo, nyatanya telah mengatur dan menetapkan rumusan perhitungan upah minimum yang telah diterapkan selama 12 tahun;

Akhir-akhir ini Pemerintah seolah-olah menganggap belum ada rumusan dalam menghitung dan menetapkan besaran upah minimum, yaitu dengan memberlakukan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

Pandangan tersebut, diakui oleh Pemerintah yang tergambarkan dalam alinea kedua Penjelasan Umum PP 78/2015, yang kami kutip sebagai berikut : “… pemahaman sistem pengupahan serta pengaturannya sangat diperlukan untuk memperoleh kesatuan pengertian dan penafsiran terutama antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha”;

Gelombang aksi penolakan ratusan ribu buruh dari puluhan ibukota provinsi di Indonesia sejak Oktober 2015 hingga saat ini, telah berakibat pada penangkapan dan penetapan status tersangka puluhan buruh, yang seharusnya ditindak-lanjuti oleh Pemerintah dengan mengharmonisasi kembali pemberlakuan seluruh Pasal 44 PP 78/2015, yang pada pokoknya mengatur rumusan baru dalam penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur, selain rumusan perhitungan besaran upah minimum yang telah termuat dalam norma Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003;

Fakta tersebut membuktikan, bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, terdapat ruang kosong yang dapat ditafsirkan berbeda-beda, baik itu oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, Pekerja dan/atau Serikat Pekerja, serta Pengusaha dan/atau Asosiasi Pengusaha;

Dalam Lampiran II.C angka 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), mengatur penggunaan kata “dan” yang dimaksudkan sebagai unsur atau rincian kumulatif;

Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, sepanjang frasa “dan dengan memperhatikan” setelah anak kalimat “kebutuhan hidup layak”, yang dilanjutkan dengan kata rincian “produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”, tidak hanya sebatas pelengkap. Tetapi harus diberi pemaknaan yang jelas, apakah norma yang terkandung dapat dimaknai sebagai unsur atau rincian kumulatif, yang berarti besaran upah minimum adalah nilai KHL, ditambah nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi; atau nilai KHL yang menjadi dasar penetapan besaran upah minimum, termasuk pula didalamnya akumulasi dari nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi;

Ketidak-jelasan norma Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, mengakibatkan Gubernur dalam menetapkan upah minimum, tidak wajib menggunakan nilai KHL yang telah berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup seorang pekerja lajang, serta belum tentu pula memperhatikan akumulasi dari nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi, meskipun besaran upah minimum telah melalui hasil rapat dan direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

Keberadaan Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), yang meliputi unsur pengusaha, unsur serikat pekerja, unsur pemerintah, unsur perguruan tinggi dan pakar telah mencerminkan keputusan yang diambil (berupa usulan besaran upah minimum) telah mempertimbangkan berbagai kepentingan [pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XII/2014 paragraph 3.14 akhir], dan merupakan pra syarat yang meskipun tidak bersifat wajib, namun haruslah dianggap sebagai usulan penetapan besaran upah minimum yang akan ditetapkan oleh Gubernur, yang harus dilibatkan dalam penentuan penetapan besaran upah minimum, sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003. Sehingga, segala proses penetapan upah minimum yang tidak melibatkan unsur Dewan Pengupahan, haruslah dianggap sebagai sebuah proses penetapan upah minimum yang cacat hukum;

Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, belum memberikan jaminan kepastian bagi seorang pekerja untuk mendapatkan imbalan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Dengan demikian, maka untuk menjamin kepastian seorang pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya secara layak, dalam pengertian meskipun pekerja tersebut lajang dan belum mempunyai istri serta anak, maka tidak dapat disingkirkan bahwa dirinya mencari nafkah bagi ibu bapak dan adik-adiknya yang merupakan bagian dari keluarganya. Oleh karenanya, maka ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan dimaknai “Pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati.

Menggugat Pasal 88 UU No 13 Tahun 2003

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.