Ratusan Buruh Sambangi MK, Tolak Rumusan Upah Minimun - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Ratusan Buruh Sambangi MK, Tolak Rumusan Upah Minimun

Penolakan buruh terhadap rumusan penghitungan besaran upah minimum, yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, terus dilakukan dengan berbagai cara. Siang tadi, Selasa (8/12) puluhan buruh yang menyebut dirinya berasal dari Aliansi Buruh Tanpa Nama, secara resmi mendaftarkan permohonan pengujian Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Permohonan yang diajukan oleh Abda Khair Mufti, dkk (113 orang) selaku pekerja yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur tersebut, yang merupakan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSP KEP), dan Serikat Pekerja Industri Manufaktur (SPIM), didaftarkan pada Pukul 13.02 Wib dan diterima oleh Kepaniteraan MK yang diberi Nomor 1532/PAN.MK/XII/2015.

“Amanat UU 13/2003, besaran upah minimum itu berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Dengan ditentukannya rumus penghitungan upah pakai PP 78/2015, maka rekomendasi Dewan Pengupahan tidak diperlukan lagi alias diamputasi,”


“Inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikeluarkan Pemerintah, bukan dari hasil survei Dewan Pengupahan. Berbeda jika tuntutan kami dikabulkan MK, maka keberadaan Dewan Pengupahan akan tetap dibutuhkan untuk merekomendasikan besaran upah minimum, yang merupakan akumulasi dari nilai KHL dan produktivitas yang berasal dari hasil survei pasar, serta produktivitas makro daerah sekitar,”

Buruh fsps ke MK





Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.