Usulan Rekomendasi UMSK se-Jawabarat Dikembalikan - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Usulan Rekomendasi UMSK se-Jawabarat Dikembalikan

Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengaku telah melakukan pembahasan terhadap usulan UMSK, Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU), Kelompok Jenis Usaha (KJU) dan sebagainya yang diajukan oleh Bupati/Walikota di Jawa Barat.

Dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengembalikan usulan rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) kepada Bupati/Walikota di Jawa Barat untuk diperbaiki.

Setelah dilakukan pembahasan, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat memutuskan, agar pihak-pihak terkait dalam pembahasan upah minimum di daerah memperbaiki beberapa hal sebagai berikut:

Penyebutan Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU), Kelompok Jenis Usaha (KJU) dan sebagainya menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).Usulan rekomendasi UMSK harus dilengkapi dengan kesepakatan bipartit antara Asosiasi/pengusaha sektor dan SP/SB dalam sektor dimaksud.Usulan rekomendasi UMSK dibuatkan pengantar oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Barat.

Hal ini disampaikan melalui surat Disnakertrans Provinsi Jawa Barat nomor 561/9183/Perlin, tertanggal 2 Desember 2015,  ke seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat.
Setelah dilakukan pembahasan, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat memutuskan, agar pihak-pihak terkait dalam pembahasan upah minimum di daerah memperbaiki beberapa hal sebagai berikut: Penyebutan Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU), Kelompok Jenis Usaha (KJU) dan sebagainya menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Usulan rekomendasi UMSK harus dilengkapi dengan kesepakatan bipartit antara Asosiasi/pengusaha sektor dan SP/SB dalam sektor dimaksud. Usulan rekomendasi UMSK dibuatkan pengantar oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikan melalui surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat nomor 561/9183/Perlin, tertanggal 2 Desember 2015,  ke seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.