Karawang dan Pengangguran - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Karawang dan Pengangguran


karawang dan pengangguran
INDONESIA adalah negara hukum, maka untuk menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan Undang-Undang baik dalam ranah hukum publik maupun dalam ranah hukum privat. Walaupun ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya namun semuanya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya apapun yang anda lakukan akan dibatasi oleh peraturan yang berlaku.
Sejak tahun 1989 oleh pemerintah pusat, Karawang ditetapkan sebagai kawasan industri maka, beberapa lahan akan beralih fungsi menjadi lahan industri. Seiring dengan perubahan tersebut walaupun niat awalnyahanya untuk lahan yang tidak produktif namun lambat laun seiring dengan perkembangan, selain berdiri gedung-gedung pabrik, maka tanpa disadari akan berdatangan para pencari kerja dan berakibat bertambahnya penduduk Karawang bukan dari kelahiran tetapi dari berdatangannya orang mencari kebutuhan ekonomi.
Maka, akan diikuti oleh kebutuhan tempat tinggal dan ini akan mengorbankan lahan-lahan pertanian produktif. Dimana ada satu kehidupan maka akan muncul kehidupan lainnya sebagai penunjang baik sandang, pangan, pendidikan dan rekreasi. Jangan kaget bila saat ini selain perumahan biasa untuk tempat tinggal, akan bermunculan penginapan-penginapan dari kelas ekonomi hingga berkelas bintang.
Yang biasanya bila mau makan memasak karena banyak waktu, sekarangtidak mungkin lagi dilakukan, bertumbuhlah rumah makan-rumah makan siap saji. Dan hiburan yang tadinya hanya dapat dinikmati bila ada acara hajatan keluarga sekarang mudah dijumpai setiap saat. Semua itu tentu akan merubah pola kehidupan bermasyarakat dan akan pula  berdampak pada kehidupan sosial bermasyarakat. Premasime dan perbuatan pidana akan bermunculan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, siapa yang tidak siap akan tergerus dan akhirnya menggunakan cara-cara termudah dalam memenuhi kehidupannya.
Pergesekan antara pribumi dengan pendatang mau tidak mau akan terjadi, bila ini dibiarkan akan berdampak pada krisis yang lebih besar yang akan sulit ditanggulangi.
Ada pepatah mengatakan, “aman itu mahal dan lebih mahal bila tidak aman”, nampaknya harus segera diperhatikan oleh penyelenggara negara. Diskriminasi-diskriminasi dalam memenuhi kehidupan akan terjadi sebagai dampak ketidaksiapan dalam persaingan. Bila ada yang mengatakan bahwa penduduk pendatang lebih siap bersaing dengan penduduk pribumi, hal tersebut memang wajar karena mereka berdatangan ke Karawang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk bersaing, sedang yang tidak siap untuk bersaing tentunya akan tetap tinggal di daerahnya sendiri.
Hal ini sangat berbeda dengan penduduk pribumi yang harus siap dalam segala bidang. Suka atau tidak suka semua penduduk pribumi harus dengan legowo menerima pendatang dan harus siap pula menerima resikonya yaitu persaingan dalam memperoleh kesejahteraan. Kita tidak bisa menolak setiap warga negara untuk datang ke Karawang sebab tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Pertumbuhan industri yang ada selain untuk pembangunan nasional secara umum, tentu secara khusus adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah sekitar indutri tersebut berada yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan hal tersebut salah satunya harus dilakukan oleh pelaku industri melalui program kepedulian sosial yang dinamakan CSR. Kepedulian sosial ini bukan diperuntukan seperti hajatan sehari, seperti membantu sebuah acara dan selesai, tetapi harus memiliki kepedulian jangka panjang serta harus benar-benar diperuntukan bagi masyarakat Karawang secara umum, dan bukan hanya di sekitar industri tersebut berada.
Program sosial ini harus tetap memperhatikan dan menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Maka, sudah saatnya Karawang memiliki peraturan daerah tentang kepedulian sosial ini, dan itu harus dibuat melalui aturan tertulis seperti yang disampaikan diatas bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan hukum.
Sejak tahun 1999, Karawang merupakan daerah otonomartinya memiliki keleluasan dalam bentuk hak, wewenang dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah dari masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari densentralisasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan membuat pertauran-peraturan daerah yang berkenaan dengan rencana mulia tersebut.

Perlu diingat bahwa memberdayakan masyarakat dalam memberantas pengangguran tidak boleh lagi hanya sekedar wacana dan kata-kata, ini harus segera dibuktikan lewat kerja-kerja nyata dan lewat aturan yang berlaku sebab perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Dan bagi siapapun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Baru Peraturan Daerah No. 1 tahun 2011 tentang Penyelanggaran Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh daerah Karawang yang benar-benar berpihak kepada masyarakatnya, sebab biasanya peraturan daerah itu dibuat hanya untuk kepentingan pihak eksekutif dan legislatif saja, seperti terlihat dalam anggaran belanja daerah yang lebih besar digunakan untuk belanja pegawai daripada untuk kemajuan ekonomi masyarakat. Memberantas penggaguran itu baru ada satu pertauran yaitu perda naker No 1/2011, dan ini merupakan prestasi luar biasa walupun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih harus menunggu aturan teknisnya melalui peraturan bupati yang sampai hari ini baru ada dua yang dibuat dari sejak tahun 2011.
Ada juga yang baru merasa pengamat dengan hebatnya mengatakan bahwa kenaikan upah minimum yang tinggi merupakan salah satu penyebab hengkangnya pengusaha dari Karawang dan ini merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan Perda Naker No. 1/2011 bertentangan dengan hukum. Perlu diketahui bahwa menurut peraturan yang ada pemerintah daerah Karawang hanyalah pelaksana dan bukan penentu dalam hal industri, kecuali telah dibuat peraturan daerahnya sesuai dengan otonomi daerah.
Berkenaan dengan Karawang menjadi kawasan industri adalah keputusan pemerintah pusat, dan berkenaan dengan penentuan upah minimumpun pemerintah Karawang hanyalah perekomondasi dan kewenangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah tingkat provinsi. Jadi apabila ada yang memperotes hasil tersebut silahkan ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka bersikap dan berpendapatlah dengan data dan fakta bukan dengan asumsi dan emosi apalagi bila ucapan tersebut dilakukan oleh mereka-mereka yang merasa berkedudukan dan berdasi.
Banyak hal bisa dilakukan dalam pengurangi pengangguran, tetapi semua harus dimulai dari data dan fakta, maka pendataan berkenaan dengan jumlah pengangguran usia produktif, pengangguran berpendidikan, tempat tinggal sipengangur, dan lain-lain merupakan hal pertama yang harus dilakukan, setelah itu berdasarkan data dan fakat itulah baru dapat direncanakan progran apa saja yang dibutuhkan dalam mengurangi pengangguran ini. Semua bisa dilakukan karena Karawang merupakan daerah otonomi dan program ini harus disampaikan ke masyarakat luas agar mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Ingat! Hukum yang baik adalah hukum yang berlaku dimasyarakat, maka akan diatati oleh masyarakatnya.
Berhentilah berwacana segera buat aturan yang berkenaan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, karena Karawang merupakan daerah pertanian, daerah industri, daerah pendidikan, daerah perairan, daerah pariwisata, daerah penghasil sumber alam yang luar biasa dan yang terakhir daerah agama. Semuanya memiliki peluang untuk dikembangkan dengan baik sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakatnya.
Banyak penduduk asli Karawang yang memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan tersebut, jangan lagi diserahkan semuanya ke pemerintah daerah dan pengusaha di Karawang, karena mereka hanyalah pelaksana dari aturan yang ada. Hanya melalui peraturan juga semuanya bisa dilakukan. Bikin aturannya dan kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab demi kebaikan bersama. (*)

Penulis : Abda Khair Mufti
Pimpinan Tertinggi Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa
Wakil Ketua LKS Tripartit Kab. Karawang.

Dikutip dari Fakta Jabar Online

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.