APINDO Kembali Judicial Review UU 13 Tahun 2003 Pasal 167 - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

APINDO Kembali Judicial Review UU 13 Tahun 2003 Pasal 167


APINDO Kembali Judicial Review UU 13 Tahun 2003 Pasal 167
Jakarta - Selasa Tanggal 23 Februari 2016 pukul 10:00 WIB Apindo kembali sidang di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara:1/PUU-XIV/2016 untuk pokok perkara Pokok Perkara:"Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 167]" Pemohon:"Pemohon : Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kuasa Pemohon: John Pieter Nazar, S.H., M.H., dkk"
Acara Sidang:"Pemeriksaan Pendahuluan (I)"

Dalam pasal 167 ayat 1 disebutkan bahwa pengusaha yang telah mengikutkan pekerja pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai pasal 156 ayat 2, yakni dari pengusaha.


Ayat 2 menyebutkan apabila jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.



Adapun, pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha dan pekerja, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha.


Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Apindo mengatakan aturan dalam pasal itu berpotensi menimbulkan kerancuan karena substansi terkait telah diakomodir dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Hariyadi mengatakan aturan tersebut sebelumnya dibuat untuk perusahaan yang tidak memiliki program pensiun,sehingga dengan adanya mandatory BPJS seharusnya beban pengusaha bisa diringankan.


“Ayat ketiga itu yang bermasalah, karena 100% pengusaha yang bayar tidak ada iuran karyawan. Nah supaya tidak ada dispute, kami ingin ajukan ini ke MK,” ujarnya.

Nur Hasan Kurniawan, Wakil Ketua Umum Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengatakan pembatalan pasal itu menjadi kekhawatiran bagi industri DPLK karena dapat mengacam produk Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP).

Kendati demikian, Nur Hasan mengatakan pasal tersebut seharusnya tidak dibatalkan karena perbedaan sistem pembayaran manfaat antara program pesangon yang bersifat lump sum dan program pensiun yang pembayarannya annuitas.

Adapun, dia mengatakan pengajuan pasal tersebut masih harus melewati sikap tidak setuju para buruh dan asosiasi dana pensiun.
“Jadi ya kalau Apindo mengajukan untuk diubah, ya seharusnya tidak hanya pasal itu saja tapi juga UU no.13 secara total karena pembayaran manfaat yang diatur berbeda,” ujarnya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.