Harapan PKWT menjadi PKWTT dengan mudah masih jauh - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Harapan PKWT menjadi PKWTT dengan mudah masih jauh

Masih Jauh Harapan PKWT Berubah Menjadi PKWTT
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2014, harapan atau bahkan mimpi para pekerja/buruh yang hubungan kerjanya masih PKWT berubah menjadi PKWTT akan masih tetap jauh dari harapan para pekerja/buruh.

Walaupun ada nota penetapan tertulis dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertimbangan hukum nomor 3.16 salah satu yang patut dicermati oleh para pekerja/buruh agar memahami bahwa apabila PPK memberikan nota penetapan perubahan status PKWT menjadi PKWTT, tidak akan serta merta harapan/mimpi para pekerja/buruh menjadi kenyataan dalam penetapan/putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dikarenakan Majelis Hakim PHI tetap akan merujuk pada ketentuan pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (UU 13/2003) yang tertulis sebagai berikut:
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), DAN ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
 Dan penjelasan pasal 59 ayat (7) menyatakan “Cukup jelas”.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1005. K/PDT.SUS/2010, terkait perselisihan status hubker apakah PKWT atau demi hukum menjadi PKWTT, terdapat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim MA sbb: “….lagi pula pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (7) adalah pelanggaran KUMULATIF terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (1) , (2) , (4) , (5) Undang-Undang No.13 Tahun 2003”.

Di sisi lain sesuai ketentuan dalam  UU 12 tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Lampiran II huruf C Angka 88 menyatakan sbb:
Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian KUMULATIF, ditambahkan kata DAN yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Angka 89 menyatakan sbb: Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata ATAU yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
Pertanyaan sederhana yang mungkin akan berdampak sangat besar sesuai harapan rekan-rekan pekerja/buruh, khususnya yang hubungan kerjanya masih PKWT adalah sebagai berikut: Mengapa pihak pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT yang berkepentingan terhadap perubahan status hubungan kerjanya, tidak lebih fokus pada membuat rencana kerja dan mengerjakan rencananya, yakni mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi?
Andaikan ada pihak pekerja/buruh yang mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi pada pasal 59 ayat (7) terkait kata “DAN” menjadi “ATAU” unsur/rincian KUMULATIF menjadi ALTERNATIF yang akan berujung lebih mempermudah demi hukum PKWT berubah menjadi PKWTT.

Dengan demikian, apabila pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT berkeinginan berubah statusnya menjadi PKWTT dengan HANYA SALAH SATU ketentuan/ayat dalam pasal 59 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU 13/2003 yang TIDAK TERPENUHI oleh pihak perusahaan, maka sangat disarankan oleh penulis untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi pada pasal 59 ayat (7) terkait kata “DAN” menjadi “ATAU” unsur/rincian KUMULATIF menjadi ALTERNATIF yang akan berujung lebih mempermudah demi hukum PKWT berubah menjadi PKWTT.

Sugeng Barkah, Jakarta (0812846565xxx)
Sumber : buruh-online.com

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.