Penjemputan Bos PT.MAS Gagal , FSPS kurang puas

Cirebon- Banyak alasan yang diberikan Bos PT.Makmur Arta Sejahtera (MAS) seperti sakit dan berobat keluar negeri diduga sebagai upaya untuk menghindari penyidikan yanga akan dilakukan oleh Dinas Tengakerja dan Transmigrasi kabupaten Cirebon. Untuk itu, Dinas ini akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan upaya pencekalan kepada pengusaha tersebut.

"Ada usulan dari FSPS, karena bersangkutan (Pengusaha PT.MAS) ada upaya untuk berobat keluar negeri dan dikhawatirkan engdar dari upaya penyidikan yang kami lakukan sehinga kami akan mencoba mengkonsultasikan-nya dengan pihak Imigrasi terkait kemungkinan untuk dilakukan pencekalan kepada yang bersangkutan," kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Deni Agustin SE seusai mediasi dengan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Kabupaten Cirebon,Jum'at (19/2/2016). PT, MAS yang memproduksi makanan ringan (jelly) di Desa Astapada Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon itu dituding telah melanggar Undang-undang Nu. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasalnya, perusahaan tersebut diduga membayar pekerja dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS kesehatan dan tidak memberikan gaji saat karyawan cuti. Dan hal ini tengah mendapat perhatian serius dari Disnakertrans Kabupaten cirebon untuk melakukan upaya penegakan hukum terkait pelanggaran yang telah dilakukannya.

"Saat ini kami sedang melakukan upaya penegakan hukum kepada PT. MAS sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh mereka. Kami telah melakukan upaya BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terkait kasusnya yang sedang kami proses. Jika BAP ini sudah lengkap tentu akan kami teruskan ke polres, kejaksaan dan pengadilan untuk ditindak lanjuti," jelas Deni.

Deni mengungkapkan bahwa beberapa hari yang lalu pihaknya telah melakukan upaya penjemputan kepada yang bersangkutan di Jakarta. Namun sayang yang bersangkutan tidak ditemukan sehingga dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan upaya penjemputan kembali.

"Yang bersangkutan ada di jakarta, tapi kami mendapat kesulitan karena yang bersangkutan tidak diketemukan di alamat yang tercantum di KTP," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPS, Koko Adi Sanjaya merasa tidak puas dengan gagalnya penjemputan tersangka oleh Disnakertrans Kabupaten Cirebon yang didampingi pihak Polres Cirebon dan Polsek Pademangan Jakarta Utara. "Dalam audiensi telah dijelaskan upaya penjemputan. tetapi alamat yang tertera di KTP tersangka temyata palsu. Walaupun yang bersangkutan belum ditemukan tetapi kami adalah serikat pekerja yang membantu dalam pengawasan dan penegakan terhadap perundang-undangan ketenagakerjaan. Dengan hasil yang seperti ini kami merasa kurang puas dan kami akan coba support pihak kepolisian agar membantu lebih kencang lagi," katanya.

Untuk mengawal dugaan pelanggaran hukum di PT. MAS, FSPS akan berkoordinasi dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ke-menakertrans) Republik Indonesia dan Mabes Polri untuk mencoba meminta upaya pencekalan kepada tersangka dan mendorong agar penegakan hukum di PT. MAS dapat dilakukan. "Kami akan menuju ke Kemenakertrans mapun Mabes Polri untuk mencoba minta pencekalan. Kami FSPS mendorong agar penegakan hukumnya ini terjadi, kemudian akan melakukan upaya ligitasi hukum yang lain. Jadi bukan hanya dari pidananya kami juga akan menempuh jalur perdatanya," paparnya. 

Untuk penutupan pabrik, lanjut Koko, itu bukan kewenangan dari serikat, pada saat aksi kemarin (demo di PT.MAS pada hari Senin,26/2/2016) pihaknya sudah mencoba mengkomunikasikan dengan Disnakenrans Kabupaten Cirebon agar Disnakertrans bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dispe-rindag). Kemudian Disperindag berkumunikasi dengan periiinan setelah itu haru akan ada sanksi administratifnya.

"Menurut saya upaya itu sepertinya belum dilakukan 0leh Disnakertrans. Saya berharap kepada Disnakertrans Kabupaten Cirebon untuk mencoba membuat draft Perda (Peraturan Daerah) Ketenagakerjaan seperti di Karawang yang juklaknya mengacu pada Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait pengawasan dan nota sehingga ketika serikat pekerja melaporkan, dari pihak pengawas langsung melakukan penyidikan ke perusahaan. Dan itu ada 2 nota, nota dinas disampaikan ke perusahaan dan nota jawaban diberikan ke serikat pekeria. Kami mengharapkan di Kabupaten Cirebon seperti itu, wakalupun saat ini sudah ada perdanya tetapi masih kurang detail, kami mengharapkan ada revisi," pungkasnya.

Sources : Surat Kabar Umum Suara Cirebon