RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIV/2016 {Pemeriksaan Pendahuluan (I)} - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIV/2016 {Pemeriksaan Pendahuluan (I)}

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIV/2016 {Pemeriksaan Pendahuluan (I)}

PERIHAL  
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 2 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

PEMOHON  
1. Agus Humaedi Abdilah 
2. Muhammad Hafidz 
3. Solihin 
4. Chairul Eillen Kurniawan      

ACARA  
Pemeriksaan Pendahuluan (I)    
Selasa, 23 Februari 2016, Pukul 10.18 – 10.44 WIB Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat    

SUSUNAN PERSIDANGAN  
1) Anwar Usman         (Ketua) 
2) Manahan MP Sitompul        (Anggota) 
3) Aswanto         (Anggota)   
Cholidin Nasir           Panitera Pengganti          


Pihak yang Hadir:  

A. Pemohon:  
1. Agus Humaedi Abdilah 
2. Muhammad Hafidz 
3. Chairul Eillen Kurniawan     

   
1. KETUA: ANWAR USMAN  
 Sidang Perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.     
  Assalamuaalaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 3 Tahun 2016. Sebelumnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri dahulu, siapa yang hadir?
   
2. PEMOHON: AGUS HUMAEDI ABDILAH  
Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Pemohon Nomor 4 sebelah kanan saya, Pemohon Nomor 2 sebelah kiri, dan saya sendiri Pemohon Nomor 1. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia. 

3. KETUA: ANWAR USMAN  
 Baik, permohonan Para Pemohon telah dibaca dan diteliti oleh Majelis Panel. Namun sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan, ya, pokok-pokok permohonan. Ya, dipersilakan.  

4. PEMOHON: AGUS HUMAEDI ABDILAH  
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokok permohonan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi oleh karena objek permohonan a quo adalah muatan materi Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian atas perkara a quo.  Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masih aktif bekerja serta terdaftar sebagai pekerja di perusahaan yang berkedudukan di Bogor, Bekasi, dan Karawang. Oleh karenanya Para Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.18 WIB  
KETUK PALU 3X 

Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena Para Pemohon tidak dapat menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUUXII/2014 yang telah menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa demi hukum pada Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal demikian terjadi disebabkan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan secara tegas dinyatakan bersifat rahasia oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor B20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014. Sifat rahasia yang kemudian melekat dalam setiap nota pemeriksaan membuat Para Pemohon yang juga aktif dalam keanggotaan serikat pekerja tidak dapat meminta pengesahaan ke pengadilan negeri karena pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam memberikan salinan nota dimaksud hanya  untuk pihak pengusaha.  Oleh karena itu, Para Pemohon menilai memiliki kedudukan hukum sebagai Para Pemohon dalam permohonan pengujian atas perkara a quo.  Lahirnya surat edaran Dirjen PPK pada Kemenakertrans didasari pada pertimbangan yang mempunyai muatan materi yang sama dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2008 yang pertimbangannya sebagaimana dimaksud dengan angka 8 berbunyi sebagai berikut, “Oleh karena itu nota pemeriksaan merupakan dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan yang … berkepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila nota pemeriksaan diberikan kepada masyarakat serta dengan pertimbangan bahwa menutup nota pemeriksaan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya.”   Sebagai dari bagian hak Para Pemohon bagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar 1 … 1945 tidak diperkenankannya Para Pemohon untuk memiliki salinan resmi nota pemeriksaan yang bukan berakibat hukum pidana dari Dinas Tenaga Kerja selaku badan publik merupakan pelanggaran terhadap kepastian hukum Para Pemohon. Karena nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bukan berakibat hukum pidana yang secara nyata-nyata tidak dijalankan oleh pengusaha. Hanya dapat dieksekusi setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri setempat, sebagaimana dimaksud dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 7/PUU-XII/2014. Sehingga, sifat rahasia terhadap nota pemeriksaan yang bukan berakibat hukum pidana haruslah dikecualikan untuk memberikan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum Para Pemohon, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.   Menurut Para Pemohon yang perlu dan wajib dirahasiakan adalah keterangan-keterangan dan temuan bukti-bukti yang didapat oleh 

pegawai pengawas ketenagakerjaan pada saat melakukan pere … pemeriksaan di perusahan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 182 ayat (2) huruf a hingga huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan demikian, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kiranya dapat berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut. • Mengabulkan permohonan Para Pemohon. • Menyatakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang meniadakan hak seseorang untuk mendapatkan informasi publik yang merupakan sebuah syarat dalam proses penegakan hukum. • Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpenda … berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pokok-pokok permohonan ini Para Pemohon sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.  

5. KETUA: ANWAR USMAN  
 Ya, ya, terima kasih. Sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Panel akan memberikan catatan atas permohonan Saudara. Ya, sekiranya ada nanti, ya. Nanti mohon diperhatikan.  Yang Mulia?  

6. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI  
 Terima kasih, Pak Ketua.  Ya, saya melihat dari permohonan ini kalau kita melihat pada sistematikanya, maka sudah ada mengenai identitas Pemohon, kemudian kewenangan Mahkamah, kedudukan Pemohon, dan kemudian alasan permohonan ini, serta petitum, ya. Tapi, kalau kita melihat bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pemohon secara lisan dan terperinci di sini, terlihat bahwa ini merupakan suatu implementasi dari suatu peraturan, ya.   Dan di sini juga kalau melihat pada halaman 5 nomor 4, di sini ada ketidakcermatan Anda pada baris keempat dari bawah tentang putusan MK, ya, “Pekerja buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawasan ketatanegaraan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat. 1. Telah melaksa … dilaksanakan perundingan bipartite, namun perundingan tersebut tidak tercapai.” Tapi, di sini juga ada mencapai. Tercapai ataupun mencapai itu mungkin redundant, ya. 

 Nah, kalau kita melihat Pasal 2 ayat (4) ini, Pasal 24 ini kan mengatakan, “Pengecualian terhadap informasi publik.” Nah, Anda menyatakan di dalam posita nomor 6, di sini dikatakan, “Menurut Para Pemohon hak pekerja atau buruh sekaligus Para Pemohon yang telah dinyatakan secara tegas dalam Putusan Mahkamah Nomor 7/PUUXII/2014 tanggal 4 November 2015 tersebut tidaklah dapat dilaksanakan sepenuhnya.” Berarti ini kan sebetulnya bukan karena pasal itu, ya, tapi bahwa putusan Mahkamah tidak dapat dilaksanakan. Berarti, ada implementasi yang Anda mohonkan.  Nah, tetapi kemudian kalau kita melihat di nomor 8, Anda mengatakan di sini bahwa Para Pemohon selain tercatat sebagai pekerja buruh, juga terdata sebagai pengurus serikat pekerja dan seterusnya. Kemudian, di sini dikatakan, “Sehingga Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menjadi dasar terbitnya Surat Edaran Dirjen PPK pada Kemenakertrans Nomor B20 dan seterusnya tanggal 23 Januari 2014 sedang, telah, atau setidaknya akan menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk dapat memiliki dan mengolah informasi publik dalam rangka menegakkan pelaksanaan ketentuan hukum ketenagakerjaan.” Jadi, di sini Anda melihat bahwa surat edaran itu justru landasannya adalah Pasal 2 ayat (4) undang-undang itu dan Anda mengatakan, “Itu sejalan,” ya. Tetapi, Anda merasa bahwa ini merugikan Anda.  Nah, kalau demikian kalau Anda mengatakan, “Itu sejalan dengan Pasal 2 ayat (4),” kemudian berarti ini merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (4) undang-undang tersebut. Ya, kan?  Nah, yang Anda mohonkan mestinya, dilihat, kenapa Pasal 2 ayat (4) itu merugikan Anda? Jangan surat edarannya. Kalau surat edarannya, Mahkamah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, Anda mengatakan surat edaran itu sesuai materi muatannya sama dengan Pasal 2 ayat (4) itu. Nah, Anda harus membuat formulasi dimana Pasal 2 ayat (4) itu yang menjadi … apa … pertimbangan, mungkin di situ Anda harus melihat itu merugikan karena apa? Ya, gitu. Jadi, Anda jangan melihat pada surat edarannya. Karena kalau surat edarannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (4), ya enggak masalah, gitu. Bahwa pelaksanaannya menimbulkan suatu yang merugikan Anda, nah itu yang menimbulkan masalah, tapi itu pelaksanaan. Anda harus mengkonfirmasi … memberikan suatu formulasi dimana Pasal 2 ayat (4) itu memang menimbulkan masalah bagi penegakkan hukum sesuai dengan Pasal 28 yang Anda kaitkan sebagai batu uji tadi, ya.  Jadi, kalau kita melihat ini, “Oh, ini merupakan suatu pelaksanaan implementasi dari undang-undang,” ya, enggak masalah, gitu. Nanti putusannya mengatakan, “Ini bukan kewenangan Mahkamah,” gitu. Tapi Anda harus memformulasikan bahwa Pasal 2 ayat (4) undang-undang itu yang bermasalah, ya. 

Nah, kemudian di sini Anda mengatakan petitumnya, petitumnya Anda mennyatakan bahwa menyatakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan ini … Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang meniadakan hak seseorang untuk mendapatkan informasi publik yang merupakan syarat …  sebuah syarat di dalam proses penegakkan hukum. Kalau permohonannya seperti itu, maka Anda meminta Mahkamah menjadi positif legislator, menambahkan, gitu. Tapi kalau Anda mengatakan bertentangan karena apa atau dianggap ini sesuai dengan konstitusi kalau dibaca seperti itu, maka itu bahwa Anda meminta MK memberikan suatu interpretasi yang bagus, gitu, yang tepat. Tapi kalau Anda mengatakan, “Bertentangan dengan ini sepanjang tidak … sepanjang meniadakan ini,” berarti Anda memberikan beban kepada Mahkamah untuk memberikan pembuatan norma baru dan ini tidak tepat, ya. Jadi, itu juga berkaitan dengan petitum yang ketiga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang meniadakan ini.  Nah, kalau kita mau lihat di sini kemudian, “Sepanjang meniadakan hak seseorang untuk mendapatkan informasi publik yang merupakan sebuah syarat dalam suatu proses penegakkan hukum.” Maksudnya apa? Gitu, kan? Nah, jadi di sini Anda harus memformulasikan bahwa pasal ini harusnya dianggap konstitusional kalau dimaknai seperti ini. Tapi dengan kalimat ini, maka kemudian itu menambah norma baru yang kemudian bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya.  Jadi, kalau Anda tetap akan mengajukan ini, maka formulasikan kembali Pasal 2 ayat (4) itu Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, sehingga itu menjadi suatu hal dimana dengan pasal ini, maka hak kami itu terlanggar, ya. Saya rasa itu.  
      
7. KETUA: ANWAR USMAN  
 Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Prof?  

8. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO  
 Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, ya? Tadi, Yang Mulia Prof Maria sudah menyampaikan banyak hal yang perlu Saudara lakukan untuk meyakinkan Mahkamah bahwa memang keberadaan Pasal 2 ayat (4) itu merugikan hak konstitusional Saudara. Setelah saya bolak-balik berkali-kali sama dengan Yang Mulia sampaikan tadi yang saya tangkap bahwa sebenarnya yang merugikan Saudara itu adalah implementasi, gitu.  Nah, oleh sebab itu mungkin Saudara bisa mengelaborasi kembali sehingga kami bisa yakin bahwa memang norma yang ada di Pasal 2 

ayat (4) itulah yang sebenarnya merugikan Saudara, gitu, secara hak konstitusional Saudara yang dirugikan, gitu. Sebenarnya di dalam halaman 6, ya, dalam halaman 6 Saudara telah menyampaikan pada angka 3 itu ya bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) itu membuat apa … hak konstitusional Saudara dirugikan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28.  Ini bisa kita pahami, tetapi menurut saya perlu dielaborasi lebih jauh lagi karena kalau kita membaca pada bagian yang lain. Tadi, Yang Mulia sudah menyampaikan yang kita bisa tangkap, ya, ini implementasi. Nah, di samping itu pada mungkin pada halaman ini bisa juga ditambahkan lagi bahwa setelah Saudara mengelaborasi dan bisa meyakinkan Mahkamah bahwa sebenarnya bukan persoalan implementasi yang kami persoalkan, tapi memang persoalan norma Saudara juga harus meyakinkan Mahkamah bahwa dengan diubahnya atau tidak diberlakukannya norma yang ada di Pasal 2 ayat (4) itu, maka kerugian Saudara … kerugian konstitusional Saudara dan potensi kerugian konstitusional Saudara itu bisa apa … terhindarkan atau tidak akan terjadi, gitu. Saya kira Saudara sudah me apa … mempelajari, ya, bagaimana proses beracara di Mahkamah. Saya juga yakin Saudara sudah memahami bagaimana sistematisasi sebuah permohonan pengujian undang-undang, tinggal perlu penajaman-penajaman sehingga kami membaca … tidak perlu membaca bolak-balik, kami sudah langsung menangkap. Ini saya sudah baca bolak-balik, kok ini nangkapnya sama dengan Prof. tadi. “Oh, ini kan persoalan anu … persoalan apa namanya … implementasi,” gitu, ya.  Lalu kemudian, pada bagian ini coba Saudara lihat. Ini di alasan bagian halaman 8, ya, alasan permohonan. Nah, alasan permohonan Saudara sebagaimana yang diuraikan pada halaman 8 bahwa Para Pemohon ini adalah pekerja atau buruh yang hak-haknya telah diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dan implementasi sangat rentan untuk dipenuhi oleh pengusaha.  Nah, ini yang perlu Saudara … ini dengan uraian seperti ini, ini yang saya katakan tadi, ini Saudara mempersoalkan PK dan PKB-nya gitu, kan? Yang rentan dilanggar oleh pengusaha. Nah, ini mungkin yang Saudara perlu elaborasi langsung ke pasal 2 ayat (4) tadi.  Kami juga bisa nangkap bahwa sebenarnya Saudara mencoba mem-break down norma yang ada di dalam pasal 2 ayat (4) itu ke dalam peraturan-peraturan implementasi, tapi … itu kita tangkap, tapi jangan itu yang dijadikan sebagai alasan. Argumennya harus tetap di atas, di normanya. Jangan argumen … argumen apa namanya … argumen implementasinya yang atau jangan implementasinya yang Saudara jadikan sebagai argumen yang sangat penting. Karena di alasan permohonan Saudara jelas sekali pada Pasal 8 itu. Ya, pada Pasal 8, 

Saudara mempersoalkan apa namanya … PK (Perjanjian Kerja), PKB-nya. Kemudian … ya, ini lebih ke implementasi, ya, soal keinginan para pengusaha untuk memberikan hak-hak para pekerja, gitu.  Yang terakhir saya kira, yang terakhir, Saudara ini, ya, ada yang masih … masih apa namanya … coba di mundur kembali, ya, di bagian legal standing. Bagian legal standing ini sangat penting. Ya, Saudara memang pada bagian legal standing halaman 4 itu sudah menguraikan mengenai kedudukan Para Pemohon, gitu ya. Dan Saudara sudah mengutip juga atau sudah menyetir pasal 51 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011, ya. Ya … ya, penting memang di … penting memang dipahami norma yang ada di dalam Pasal 51 ayat (1), tapi itu kan mestinya bukan itu yang me … apa … menjadi apa ya … bukan itu yang perlu diuraikan. Yang perlu diuraikan itu adalah norma yang ditentukan oleh Pasal 51. Apa yang harus dimuat di dalam ini setelah Saudara melihat Pasal 51 tadi, “Oh, ternyata ini yang saya harus jelaskan sehingga kami Para Pemohon betul-betul mempunyai legal standing sebagaimana yang dipersyaratkan oleh norma tadi, Pasal 51 itu.” Jangan Pasal 51-nya yang dielaborasi sedemikian rupa, sehingga tidak muncul di situ … ndak muncul. Padahal ini Pasal 51 ini kan dia menjadi apa … menjadi pedoman ... pedoman, “Oh, ini yang dia pedoman dan penuntun apa yang Saudara harus lengkapi,” gitu. Bukan dengan memuat Pasal 51, “Oh, kami sudah punya legal standing, ada pasal 51.” Justru ini jadi penuntun yang Saudara harus jadikan sebagai pedoman, “Oh, ternyata menurut Pasal 51 agar kita punya legal standing, bla, bla, bla, yang harus kita penuhi,” gitu misalnya.   Oke, kedudukan Saudara sebagai para pekerja. Kerugian Saudara apa dengan norma itu? Lalu kemudian, “Oh, kalau norma ini tidak seperti itu, diubah atau dinyatakan tidak mengikat, maka kerugian kami atau potensi kerugian kami tidak akan terjadi,” gitu. Dan saya juga ingin menggariskan, kerugian yang dimaksud di sana bukan kerugian … apa … ekonomi, bukan kerugian finansial, tapi kerugian hak konstitusi, gitu ya. Bukan kerugian meteriil di situ yang di … dimaksud, ya. Dari saya cukup ini, Pak Ketua. Terima kasih.  

9. KETUA: ANWAR USMAN  
  Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Para Pemohon, jadi sudah jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi.  Ya, tambahan dari saya mempertegas. Jadi, diharapkan kalau ini mau diteruskan, Saudara harus menguraikan, ya, dalam pokok permohonannya itu dari norma pasal yang diuji ini, di mana letak hak konstitusional Pemohon yang dirugikan, jangan titik fokusnya ke surat Dirjen PPK. Kalau surat dirjenkan implementasi dari norma. Jadi, kalau misalnya kalau fokusnya ke surat Dirjen PPK, maka ya judicial review-nya bukan di sini, kan begitu, ya.  

Baik, sudah jelas, ya. Tadi Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya selama 14 hari sampai hari Senin, 7 Maret 2016, pukul 10.00 WIB, itu paling telat. Kalau bisa, ya jauh sebelum tanggal 7 Maret, ya. Sudah cukup jelas, ya?   Ya, baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.       
Jakarta, 23 Februari 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,   
t.t.d  
Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004  
SIDANG DITUTUP PUKUL 10.44 WIB 
KETUK PALU 3X 

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.