RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-XIV/2016 [Pemeriksaan Pendahuluan 1] - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-XIV/2016 [Pemeriksaan Pendahuluan 1]

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-XIV/2016 [Pemeriksaan Pendahuluan 1]
PERIHAL  
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 88 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

  PEMOHON  

1. Abda Khair Mufti 
2. Muhammad Hafidz 
3. Agus Humaedi Abdillah, dkk   

ACARA  

Pemeriksaan Pendahuluan (I)   
Selasa, 23 Februari 2016, Pukul 13.40 – 14.30 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat   
SUSUNAN PERSIDANGAN   
1) Suhartoyo        (Ketua) 
2) Patrialis Akbar        (Anggota) 
3) Wahiduddin Adams       (Anggota)                        
Mardian Wibowo       Panitera Pengganti   

Pihak yang Hadir:  
A. Pemohon:  
1. Triyono 
2. Chairul 
3. Agus Humaedi Abdilah 
4. Muhammad Hafidz 
5. Marsanto  

B. Kuasa Hukum Pemohon:  
1. Iskandar Zulkarnaen            

    
1. KETUA: SUHARTOYO   
Baik. Kita mulai, ya. Persidangan Permohonan Nomor 8/PUU-XI ... diulangi, 8/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.      
Baik. Kepada Kuasa Pemohon atau Prinsipal, ini supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir.  

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnaen, Kuasa Hukum dari Pemohon Prinsip … terima kasih.  

3. PEMOHON: TRIYONO   
Nama saya Triyono dari PT (suara tidak terdengar jelas) Abadi Bekasi. Terima kasih. 

4. PEMOHON: CHAIRUL   
Nama saya Chairul M. Kurniawan. Pemohon Nomor 10, pekerja PT Nestle Indonesia, Karawang.
   
5. PEMOHON: AGUS HUMAEDI ABDILAH   
Nama saya Agus Humaedi Abdilah, Pemohon Nomor 3, bekerja di PT Taiho Nusantara, Karawang, Jawa Barat. 
  
6. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Hadir Pemohon Nomor 2, Muhammad Hafidz, pekerja PT Danapersadaraya Motor Industri, Yang Mulia. 
  
7. PEMOHON: MARSANTO   
Hadir Pemohon Nomor 39, Marsanto dari PT Wings Surya, Gresik.   

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB  
KETUK PALU 3X 

8. KETUA: SUHARTOYO   
Marsanto, nomor berapa?  

9. PEMOHON: MARSANTO   
39, Yang Mulia.
  
10. KETUA: SUHARTOYO   
39 Baik. Dari 113, ya, Prinsipal, ya?  

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Ada perbaikan, Yang Mulia, ada 123. 

12. KETUA: SUHARTOYO   
Berapa? 

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
123.  

14. KETUA: SUHARTOYO   
123.  

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Ya. 
  
16. KETUA: SUHARTOYO   
Yang hadir sekarang lima orang? Baik. Kemudian, 123, apa sudah disesuaikan dengan … oh, ini yang kedua, ya, coba ... sudah disesuaikan di Surat Kuasanya?
  
17. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Sudah, Yang Mulia.   

18. KETUA: SUHARTOYO   
Masih 113.  


19. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Ada penambahan alat bukti, Yang Mulia.  

20. KETUA: SUHARTOYO   
Ya, nanti. Yang penting, Surat Kuasa itu sudah sesuai dengan di dalam permohonan, belum? 123 yang Anda sebutkan itu, sudah yang paling (...)   

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Di Surat Kuasa=123, Yang Mulia. Di permohonan, itu ada yang enggak print sekitar 10 orang. 
  
22. KETUA: SUHARTOYO   
Yang belum masuk?  

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Ya, belum masuk namanya.   

24. KETUA: SUHARTOYO   
Ya, baik. Termasuk nanti bagian yang itu harus disesuaikan dengan Surat Kuasa yang ada, 113, ya?   Baik. Soal penambahan bukti surat, kan? Nanti, ya. Kita … atau nanti digabung saja ketika perbaikan juga enggak apa-apa.   Baik. Jadi, yang pertama, memang Mahkamah sudah menerima permohonan dari Anda, Kuasa Hukumnya, dan kami juga sudah membaca. Namun demikian, secara ringkas, silakan disampaikan poinpoin permohonan Anda. Singkat, tapi jelas, ya. Siapa yang mau menyampaikan? 

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Kuasa Hukum, Yang Mulia, Iskandar Zulkarnaen.   

26. KETUA: SUHARTOYO   
Ya.     

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  Permohonan pengajuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Pasal 10 ayat (1) Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Bahwa Para Pemohon adalah pekerja yang masih aktif bekerja di perusahaan masing-masing yang kedudukan perusahaannya berada di Provinsi DKI, Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Sebagai pekerja, Para Pemohon dijamin kepastiannya untuk mendapatkan imbalan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan. Yang di antaranya adalah pemberian kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan besaran upah minimum yang besarannya didasarkan pada kebutuhan hidup layak, dan dengan memperhatikan produktifitas, dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi, dan/atau kota, atau kabupaten.  Rumusan penetapan besaran upah minimum yang ditunjukkan sebagai jaring pengaman perlindungan pengupahan telah diatur mekanisme penetapan besarannya dalam Ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Memiliki tiga hal dasar yang menjadi syarat penetapan besaran upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak, produktifitas, dan pertumbuhan ekonomi. Di antara norma yang memuat tiga hal tersebut, terdapat frasa berdasarkan serta frasa dan dengan memperhatikan . Frasa tersebut pada akhirnya mengundang tanya, “Apakah penetapan besaran upah minimum adalah hanya berdasarkan pada kebutuhan hidup layak? Atau bersama-sama dengan nilai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara makro dalam suatu wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota? Oleh karenanya maka Para Pemohon sampai pada kesimpulan bahwa makna dalam frasa berdasarkan , sebelum frasa kebutuhan hidup layak , serta frasa dan d e n g a n m e m p e r h a ti k a n , sebelum frasa produktivitas d a n p e r t u m b u h a n e k o n o m i yang terkandung dalam Ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah tidak memberikan jaminan bagi Para Pemohon untuk mendapatkan upah minimum yang terdiri dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas, dan nilai pertumbuhan ekonomi. 

Dengan demikian, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Para Pemohon dalam Permohonan Pengujian Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap UndangUndang Dasar Tahun 1945. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak dasar pekerja. Di antaranya, upah serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sehingga, penghidupan yang layak tidaklah dapat dipisahkan dari perolehan penghasilan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup seseorang beserta keluarganya secara wajar, yaitu meliputi, makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, hingga jaminan pemenuhan kebutuhan hidup di hari tua. Oleh karenanya patut diakui, meskipun konstitusi dan undangundang memberikan jaminan pemenuhan hak dasar setiap orang atas bekerja dan melakukan pekerjaan imbalan upah hingga bebas memilih pekerjaan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, ternyata pemerintah belum mampu mewujudkan semuanya. Pemerintah dalam Ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mekanisme pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan menetapkan kebijakan pengupahan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, yaitu di antaranya, penetapan upah minimum. Penetapan besaran upah minimum dilakukan oleh pemerintah melalui gubernur atas rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan/atau kabupaten/kota, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Gubernur dalam menetapkan besaran upah minimum yang menjadi dasar seluruh perhitungan kebijakan pengupahan didasarkan pada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003. Namun, akhir-akhir ini pemerintah seolah-olah menganggap belum ada rumusan dalam menghitung dan menetapkan besaran upah minimum, yaitu dengan memberlakukan Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mendapatkan penolakan keras dari kalangan pekerja atau buruh di puluhan ibu … di beberapa ibukota/provinsi, hingga berakhir pada penetapan status tersangka puluhan buruh dan aktivis Lembaga Bantuan Hukum. Setidaknya, keberadaan Pasal 44 PP Nomor 78 Tahun 2015 membuktikan bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat ruang kosong yang dapat ditafsirkan berbeda-beda, baik itu oleh pemerintah, pekerja, serta pengusaha. Ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 sepanjang frasa 
d a n d e n g a n m e m p e r h a ti k a n tidak boleh diartikan hanya sebatas pelengkap sebuah norma undang-undang, tetapi harus diberi pemaknaan yang jelas dan terang-benderang. Apakah norma yang terkandung di dalamnya dapat dimaknai sebagai unsur atau rincian kumulatif? Yang berarti besaran upah minimum adalah nilai KHL ditambah nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi? Atau Nilai KHL yang menjadi dasar penetapan besaran upah minimum? Termasuk pula di dalamnya akumulasi dari nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya maka Para Pemohon menilai Ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belum memberikan jaminan kepastian bagi pekerja untuk mendapatkan imbalan dan pengupahan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa agar permohonan pengajuan a quo tidak dinyatakan nebis in idem, maka Para Pemohon perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut. Pada tanggal 19 Maret 2015, Mahkamah telah memberikan putusan dalam Perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pada amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon. Pada pokoknya, Perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur, menginginkan agar frasa dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam Ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dihapuskan. Permohonan dalam perkara permohonan kali ini adalah mengajukan batu uji dan amar putusan yang berbeda. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, meskipun muatan materi dalam permohonan a quo yang Para Pemohon ajukan telah diuji, maka dapat diajukan kembali. Bahwa dengan demikian, maka untuk menjaminkan kepastian seseorang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya secara layak, dalam pengertian, meskipun pekerja tersebut lajang dan belum mempunyai istri serta anak, maka tidak dapat disingkirkan bahwa dirinya mencari nafkah bagi ibu, bapak, dan adikadiknya yang merupakan bagian dari keluarganya. Oleh karenanya maka Para Pemohon kiranya, Majelis Hakim Konstitusi, berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon. Menyatakan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas, dan nilai pertumbuhan ekonomi 

berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau kabupaten/kota. Memerintahkan pemuatannya … memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, pokok-pokok permohonan ini Para Pemohon sampaikan. Terima kasih.   

28. KETUA: SUHARTOYO   
Baik. Terima kasih, Saudara Kuasa Hukum Para Pemohon. Baik, ya. Jadi, untuk kali ini, di samping istilahnya batu ujinya di … beda dengan yang tahun 2014, juga permohonan Anda berbeda, ya? Tentang petitum juga beda? Apa ini hanya untuk ngeles supaya enggak nebis in idem? Tapi pesannya sama semangatnya.   

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Beda, beda, Pak.  

30. KETUA: SUHARTOYO   
Tapi untuk Pasal 88 juga, kan?   

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Ya, Pak.  

32. KETUA: SUHARTOYO   
Oh, gitu. Kalau yang dulu juga unsur-unsur akumulasi itu juga sama di permohonan yang dulu?  

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN   
Oh, kalau yang dulu pengin dihapus, Pak.  

34. KETUA: SUHARTOYO   
Ha?  

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN  
Pengin dihapus.  

36. KETUA: SUHARTOYO   
Oh, tidak memiliki kekuatan mengikat. Baik. Anda juga sudah sering beracara di sini, jadi sudah tahu apa yang mesti dilakukan Mahkamah. Yang pertama, tentunya Mahkamah harus memberikan respons terhadap permohonan Saudara, meskipun barangkali juga ada masukan-masukan untuk Saudara. Yang Mulia Pak Dr. Patrialis? Pak Wahiduddin dulu katanya, monggo.  

37. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS   
Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel, dan Pemohon, Kuasanya. Ini memang sudah disampaikan, ditulis di dalam permohonan ini. Bahwa Putusan Perkara Nomor 11/PUU-XII/2014, 19 Maret, itu pengujiannya, batu ujinya Pasal 28D ayat (1). Sekarang pengujiannya Pasal 28D ayat (2), ya? Artinya, memang dari hukum acara kita, memberikan perluang. Apabila batu ujinya berbeda, maka pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang, itu dapat di … kita ujikan ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang dicantumkan di petitum, itu menjadi konstitusional bersyarat dengan mengubah Pasal 84 … 88 ayat (4) itu sepanjang ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas, dan nilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati-walikota. Jadi, diinginkan norma penetapan upah minimum itu akumulasi dari dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas, dan nilai pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian ada rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota. Begitu yang diinginkan, ya? Nah, apa yang dikemukakan di dalam posita memang dikutip atau dimuat juga beberapa peraturan menteri, ya, terkait dengan Ketentuan Pasal 88 ayat (4) yang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang merupakan pelaksanaan dari pemerintah menetapkan upah minimum, sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak, dan dengan memperhatikan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kalau Pasal 88 ayat (4) ini terkait dengan rujukannya ayat (3) huruf a, ini ternyata di sini tidak disinggung, ya? Ayat (3) huruf a-nya tidak disinggung? Berarti tidak … apa ... merujuk lagi ke Pasal 88 ayat (3). Sementara, di norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini ada referennya atau menunjuknya di ayat (3) huruf a. Nah, ini coba nanti diinikan ... kalau dengan nanti dalam hal ini misalnya kabul, berarti Pasal 3 ... pasal ... ayat (3) huruf a ini tidak 

menjadi lagi ... apa ... penentu di dalam pemerintah menetapkan upah minimum di Pasal 88 ayat (4) ini. Ini coba nanti dicermati. Jangan lalu menghabisi Pasal 88 ayat (4), nah kemudian ayat (3)-nya yang terkait dengan itu juga punya implikasi, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak yang dimuat gambaran tentang masalah implementasi dari peraturan yang selama ini. Nah, ini apakah implementasi dari peraturan itu yang melatarbelakangi, sehingga ini diuji kembali? Jadi, bukan persoalan konstitusional normanya, ya. Coba lagi diini lagi ... karena ini tipis-tipis sekali ininya ... apa ... posita dan kemudian beberapa kerugian-kerugian yang digambarkan dari pelaksanaan norma Pasal 88 ayat (4) ini. Coba lagi di ... apa ... pertanjam, ya. Jadi, jangan sampai kesannya, bagaimana ini bisa diuji kembali? Ya, sudah batu ujinya saja yang diubah, ya. Tapi kecermatan di dalam ... apa ... menguji sesuatu norma itu, lihat di dalam ... apa ... kaitannya dengan pasal-pasal sebelumnya, punya implikasi atau tidak? Ini terutama di ayat (3)-nya ini, ya. Karena itu juga norma juga itu, kena enggak nanti dengan kalau ini dalam hal misalnya dikabulkan? Apa implikasinya? Apa ... justru ... nanti justru tidak utuh dan tidak bisa dilaksanakan. Terlebih lagi ini nanti ... apa ... yang diteruskan implementasi dari peraturan. Coba pertajam, ini konstitusionalitas norma dari pasal ini, begitu, bukan bagaimana peraturan-peraturan yang sudah dibuat terkait dengan ... apa ... legelasian bahwa pemerintah yang menetapkan upah minimum itu.  Nah, ini ... itu saja yang saya ... apa ... tekankan. Karena kalau mencoba untuk menguji lagi pasal yang sudah diputus oleh MK, ya, tidak hanya melihat batu ujinya, tapi tentu ... apa ... jangan sampai nanti batu uji yang sama, beda, tapi sudah ada di pertimbangan-pertimbangan hukum kita dulu. Nah, alasan-alasannya sudah ada, misalnya hanya beda di dalam batu ujinya. Ya, nanti dilihat bahwa hal itu ya tidak lebih dari ... apa ... mengulangi dan ... apa ... hanya menunjuk pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya. Begitu, ya. Itu saja, Pak. Terima kasih.  

38. KETUA: SUHARTOYO   
Terima kasih. Pak Patrialis, silakan. 
  
39. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Ya, Saudara sekalian, ya. Dulu biasanya Hafid enggak pakai Kuasa Hukum, sekarang pakai Kuasa Hukum.  Ya, saya juga ingin menekankan saja di dalam permohonan ini tentang yang sangat perlu diperjelaskan, ya, kekhawatiran tadi. Relevansi pertentangan norma dengan konstitusi, apakah ini berada dalam konteks pelaksanaan dari suatu undang-undang atau memang 

persoalan konstitusionalitas? Sebab, Saudara kan juga pada sisi lain mengatakan bahwa akhir-akhir ini pemerintah seolah menganggap belum ada rumusan dalam menetapkan besaran upah dalam menghitung dan menentapkan upah minimum dengan memberlakukan Pasal 44 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Yang pada pokoknya, mengatur rumusan baru dalam penetapan besatan upah minimum. Ya, kan?  Ini ... ini kan arahnya adalah lebih kepada penerapan norma. Karena ini dikaitkan dengan adanya kira-kira menurut perkiraan pemerintah seperti ini.  Yang kedua, sebetulnya kan memang ada tiga hal sebagai dasar yang menjadi syarat penetapan upah minimum ini, kan? Itu kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Ada tiga itu. Cuma kan Saudara lebih ... masih khawatir dengan frasa berdasarkan dan dengan memperhatikan itu. Betul, ya? Nah, ini ... apakah ini bukan implementasi juga sebetulnya? Ya, kan? Ya, memang tadi sudah diuraikan, ya.   Ya, itu saja. Yang penting, kaitan dengan pengujian UndangUndang Nomor 11 yang sudah diajukan, yang sudah ditolak oleh Mahkamah itu. Memang di sini sudah ada ... ditangkis juga, supaya jangan dikatakan nebis in idem. Begitu, kan? Begitu saja, Pak Ketua. Terima kasih.       

40. KETUA: SUHARTOYO   
Terima kasih. Pak Patrialias. Ya, dari saya juga kayaknya itu-itu juga. Artinya bahwa ini kekhawatiran yang berlebihan barangkali dari Pemohon dan Para Pemohon. Karena sebenarnya kan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup, nilai produktivitas, dan nilai pertumbuhan ekonomi, itu sebenarnya sudah ter-cover dengan norma yang ada sebelumnya, sebenarnya. Tapi, kan kalau teman-teman pekerja ini, yang penting kan angka itu kan sebenarnya? Angka finansial yang diterima take home pay-nya itu kan yang penting? Tapi, sebenarnya ini juga bias, ada benarnya kalau ini sebenarnya bagaimana pengejawantahan para penentu upah minimum itu, para stakeholder-nya bagaimana? Bukan persoalaan norma. Normanya ini mau dibawa ke mana saja bias. Artinya, dengan norma yang lama, tapi contain-nya adalah implementasi dari unsur-unsur yang Anda minta sekarang ini juga enggak ada persoalan, toh itu kan bisa berkembang di forum diskusi ketika akan mementukan upah minimum itu. Tinggal semangat saja, semangat para pihak yang berkepentingan itu.  Nah, sekarang kalau misalnya memang mau memunculkan angka yang ... yang minimum, misalnya, memang mau memunculkan angka yang minimum. Kalau itu kemudian di-breakdown dengan unsur-unsur yang Anda minta itu, tapi dengan angka-angka yang kecil, kan juga 

akhirnya sama saja bohong, kan? Paham, enggak? Itu. Tapi sebaliknya, dengan unsur-unsur yang sudah ada yang dinorma yang lama, tapi kemudian di-breakdown dengan unsur-unsurnya adalah ... kelihatannya unsur sedikit, tapi masing-masing item mempunyai angka yang memadai sedikit-sedikit, sehingga output-nya adalah upah minimum yang besar, saya kira enggak ada persoalan. Tinggal tergantung semangat. Bagaimana kemudian para pihak yang berkepentingan ini bisa memberikan semangat di dalam menentukan angka itu. Ini ... ini dari perspektif kita, ya, Mahkamah. Barangkali ini persoalannya bukan ... ini persoalannya tinggal bagaimana kehendak goodwill daripada para penentu kebijakan upah itu.  Kemudian, yang kedua. Memang benar juga lho tadi kata Pak Wahiduddin. Itu kalau ayat (3)-nya tidak Anda persoalkan, nanti Anda malah dapat dobel. Unsurnya jadi unsur angka ... ayat (2) supaya dilengkapi dengan beberapa elemen tadi, masih ditambah dengan yang ayat (3). Nah, nanti malah kelihatan Adik-Adik ini “nakal” ini kok mau dapat dua kali. Kan, gitu? Artinya bahwa dipertimbangkan juga nanti dalam perbaikan Anda. Apakah tetap ... tetap firm yang angka 2, kemudian ... eh, ayat (2) dan ayat (3)-nya dipertimbangkan bagaimana? Apakah itu juga bagian dari akumulasi ayat (2) yang ayat (3) itu? Atau tetap dibiarkan? Kalau dibiarkan, nanti Adik-Adik dapatnya seperti mengharapkan standar ganda, sehingga itu justru memberatkan. Akhirnya, akan memberi ilustrasi atau bayangan yang akan memberi jadi ... jadi setengah hati. Jadinya kok mintanya terlalu berlebihan. Ayat (2) ditambah, ayat (3) tetap berlaku. Ini anu ... sekadar saran. Artinya, silakan dipertimbangkan kembali. Kalaupun tidak di anu ... ya, tolong diberi argumentasi di posita itu, diperkuat di posita.   Kemudian, tentang Kuasa yang dari Nomor 111, yang sudah ditandatangani di permohonanan ini. Ini apakah kemudian antara Nomor 114 sampai Nomor 123 yang belum ada? Ataukah lompat-lompat? Berurutan? Nanti supaya di Surat Kuasanya dilanjutkan, disesuaikan. Karena ini Nomor 113 dan ini klop dengan apa yang ada di permohonan, Nomor 113.   Kemudian, satu hal lagi. Menurut saya, juga perlu diperkuat lagi argumentasi Anda mengenai kenapa pergeseran dari Pasal 28 yang ayat (1), kemudian ayat (2) pindah ke ayat (1) tadi, apakah sekadar itu untuk membedakan supaya tidak ada nebis in idem? Atau memang ada … ada rangkaian filosofinya yang memang berbeda, yang mestinya Anda … jangan mengajak Mahkamah, nanti tertidur enggak … dikira enggak … enggak koreksi. Padahal … kalau permohonan Anda cetek-cetek, nanti Mahkamah ngeblab juga, “Wah, ini maunya begini.” Tolong Adik-Adik beri rekomen … anu … argumentasi yang bagus.   Mungkin itu. Kalau ada yang mau ditanggapi, silakan. Oh, sebentar, masih ada tambahan.   

41. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS   
Nanti kalau memang mau dielaborasi, ya. Karena di dalam posita Saudara itu menyebutkan bahwa dengan keluarnya PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu, Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), itu seharusnya ditindaklanjuti dengan mengharmonisasikan pemberlakuan seluruh Pasal 44 PP ini. Tentu PP ini kan menjadi payung dari peraturan menteri. Nah, apakah sudah dilakukan … apa … harmonisasi, baik mengubah atau mengganti peraturan pelaksanaan? Dan apakah peraturan pelaksanaan dari peraturan menterinya, dari PP Nomor 78 Tahun 2015 ini sudah ada? Atau maksudnya, mumpung ini belum ada, ya, ditembak yang besarannya. Gitu, ya? Karena di sini ... sebetulnya di penjelasan Pasal 44 dari PP Nomor 78 Tahun 2015 itu kan ayat (2) itu jelas sekali, formula perhitungan upah minimum, ada inflasi, (suara tidak terdengar jelas), kemudian upah minimum tahun berjalan, panjang sekali … apa … contoh-contoh perhitungannya. Nah, ini sudah ada di penjelasan Pasal 44. Tentu kalau nanti ada peraturan pelaksanaannya, yang tentu lebih rendah adalah tentu peraturan menteri, nah, ini kan undang … PP Nomor 78, khususnya Pasal 44 ini, ya, tentu akan dijadikan … apa … dasar yang memberikan kewenangan atau memerintahkan untuk adanya peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait dengan pelaksanaan PP Nomor 78 Tahun 2015. Karena di sini disebutkan, “Seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengharmoniskan kembali pemberlakuannya.” Nah, pemberlakuan dari Pasal 44 ini tentu kepada peraturan yang lebih rendah. Tentu banyak akan peraturan perundang-undangan yang lebih  rendah dari PP. Dengan adanya PP Nomor 44 itu ... eh, PP Nomor 78 itu perlu diharmonisasikan, baik itu ada yang diganti atau diubah beberapa ketentuannya. Nah, ini apakah juga sudah dilakukan oleh pemerintah? Ini tolong disebutkan. Kalau memang belum, ya ... ya, kalau memang akan diharmonisasikan, maka pasal-pasal itu saja, ya. Jadi, lebih baik nanti, ya, usul kepada Menteri Tenaga … Ketenagakerjaannya, yaitu peraturan menteri itu jangan melenceng dari Pasal 44 PP Nomor 78 Tahun 2015 itu. Coba nanti diinikan ... ya. Nampaknya ini belum karena baru. Kan PP Nomor 78 Tahun 2015 atau pun mungkin sudah ada, kita tolong diberi informasi. Kalau memang belum ada, gagasan apa? Kalau sudah ada, ya, apa yang masih dianggap kurang? Sehingga, dianggap … ini tidak mengimplementasikan PP Nomor 78 Tahun 2015, khususnya Pasal 44 itu. Coba diuraikan nanti, ya. Terima kasih
.   
42. KETUA: SUHARTOYO   
Ada yang mau ditanggapi? Silakan.    


43. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Sedikit, Yang Mulia. Pasal 88 ayat (4) itu sebenarnya berpatokan pada Pasal 88 ayat (3) huruf a. Pasal 88 ayat (3) huruf a itu adalah kebijakan pengupahan terdiri dari upah minimum. Upah minimum itu penentuannya tiga, rumusannya dalam Undang-Undang Nomor 13, nilai KHL, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selama 12 tahun, itu dijadikan dasar oleh gubernur dan bupati/walikota untuk menetapkan upah minimum berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan. Tapi, PP Nomor 78 Tahun 2015 menghitungnya berbeda rumusannya. Upah minimum itu adalah untuk menentukan upah minimum baru, yaitu terdiri dari upah minimum lama ditambah inflasi, dan ditambah pertumbuhan ekonomi. Karena tiga ... hal yang berbeda itu, maka menghilangkan peran dewan pengupahan. Pada saat itu, ketika PP Nomor 78 yang sekarang berjalan, maka semenjak tahun 2016, dewan pengupahan enggak … enggak punya lagi kewenangan untuk mengusulkan upah minimum. Dan produktivitas juga sudah tidak dihitung lagi di dalam upah minimum. Itu yang kemudian menjadikan dasar kami bahwa Pasal 88 ayat (4) sebagai sumber yang tidak tegas, sehingga lahirnya PP Nomor 78. Nanti akan kami sampaikan secara lengkap dalam perbaikan, Yang Mulia. Terima kasih.  

44. KETUA: SUHARTOYO   
Baik, cukup. Silakan kalau itu mau dimasukkan dalam perbaikan Anda. Ya, tetap dari sisi pandang Anda, memang … kalau itu memang ... apa … itu dihidupkan lagi dan itu kemudian memberi nilai yang lebih besar, ya, silakan diargumentasikan dalam perbaikan nanti. Hanya persoalannya, kalau memang produktivitas pun tidak dipertimbangkan lagi, kan apa itu juga selalu merugikan pekerja? Oh, ya. Tapi kalau produktivitasnya rendah, tetap juga penentuan upah tidak tergantung dari itu. Apalagi di … di saat perekonomian sedang lesu begini, pekerja ada sisinya juga diuntungkan mengenai item produktivitas itu lho sebenarnya. Tapi, ya, enggak apa-apa, itu masing-masing punya plusminus dan (...)  

45. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Sedikit, Pak. Jadi, Saudara Hafidz, ya, itu mempertegasnya, bagaimana itu? Seperti dalam petitum ini?     

46. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Ya. Jadi, dalam norma Pasal 88 ayat (4), penetapan besaran upah minimum itu, itu tidak secara tegas mengakomodir nilai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, Yang Mulia. Jadi, hanya berdasarkan nilai KHL.  

47. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Enggak. Tiga-tiganya ada, kan?  

48. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Ada. Dalam … dalam tataran implementasi, tiga-tiganya itu enggak masuk. Nah, ditambah lagi dengan lahirnya PP Nomor 78.  

49. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Ya, artinya, itu kan implementasi? Yang di dalam normanya masuk, kan?  

50. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Justru kata 
dan dengan itu, itu tidak masuk, Yang Mulia. Dalam 60 KHL enggak masuk. Jadi, dia (...)   

51. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Coba ... coba Anda baca yang rumusan aslinya.  

52. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana (...)   

53. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Dalamnya enggak ada?  

54. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Kenapa, Yang Mulia?  

55. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Dalamnya?  

56. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Pemerintah menetapkan upah minimum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak, dan dengan memperhatikan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Kata dan dengan itu menjadi tanda tanya bagi kami, apakah itu akumulasi atau tidak? Karena dalam praktiknya, tidak, Yang Mulia. 

57. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Ya, namanya 
dan , kan? Kalau 
atau , baru. Nah, jadi, Saudara Hafidz enggak apa-apa, tegas saja ini. Jadi, yang dimaksud dalam menegaskan itu, apa di sini bedanya dengan yang aslinya itu?  

58. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Yang kami ingin tegaskan (...)  

59. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Ya.  

60. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ  
Adalah upah minimum itu terdiri dari nilai KHL, nilai produktivitas, dan nilai pertumbuhan ekonomi. Nilai KHL itu kan berdasarkan survei, Yang Mulia. Nilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan BPS. Dan nilai produktivitas, itu bargaining dengan dewan pengupahan. Itu yang dirampas oleh PP Nomor 78, Yang Mulia. Jadi, ketika ada PP Nomor 78, maka tidak ada lagi bargaining dengan … dengan dewan pengupahan. Padahal, putusan MK sebelumnya, dewan pengupahan itu menjadi faktor yang paling penting untuk menetapkan upah minimum. 

61. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Jadi, ini ditambah dengan berdasarkan rekomendasi itu selanjutnya?  

62. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Betul, Yang Mulia. Ya, berdasarkan rekomendasi.     
16 
63. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Jadi, dipertegas dengan berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan untuk bupati/walikota.  

64. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Ya, jadi (...)   

65. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Itu tambahannya untuk menegaskan?  

66. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Tidak, dua, Yang Mulia. Pertama, akumulasi, nilai seluruh (...)   

67. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Ya, sudah jelas, ya, kan?  

68. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Ya, dan yang kedua, rekomendasi.  

69. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Di sini kan jelas, ya. Kebutuhan hidup layak dan ... ya, kan? Dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kan sudah dan . Terus, apanya?  

70. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Ya, dalam pertimbanga … eh, dalam tafsir pemerintah, Yang Mulia. Dalam persidangan sebelumnya, Perkara Nomor 11, lewat Dirjen Pak Irianto bilang, dia menyatakan, dan ada risalahnya. Bahwa pemerintah belum punya tafsir dalam merumuskan upah minimum. Secara tegas dia menyatakan hal seperti itu, Yang Mulia. Sehingga, lahirlah PP Nomor 78 itu.  

71. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Ya, berarti kan penafsiran pemerintah, ya? Padahal, undangundangnya sudah jelas kan, ya?  

72. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Itu yang membuat kami membawa ke sini agar meminta tafsir konstitusional yang sangat jelas lagi. Apakah itu nilai akumulasi atau bukan, Yang Mulia?  

73. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Oh, jadi mempertegas ... tapi, kan artinya minta dalam pertimbangan hukumnya, kan? Bukan dalam petitumnya. Ya, kan?  

74. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Ya, mungkin, mungkin, Yang Mulia.  

75. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Okelah. Jadi, diminta supaya sifatnya akumulasi da n -nya itu? Oke. Ya, cukup, Pak.
   
76. KETUA: SUHARTOYO   
Jadi, akumulasi dan harus ada rekomendasi? Terlalu luas lho ini, nanti … Adik-Adik kan tahu ini nanti Mahkamah sangat sensitif dengan positive legislator ... apa … apa ... kalau … sebenarnya kalau unsur itu kemudian tidak terwakili di dewan pengupahan provinsi dan bupati, kenapa tidak saja ditambah rekom … dengan rekomendasi atau berdasarkan rekomendasi dari dua unsur itu? Dewan pengupahan provinsi dan … dan/atau bupati atau walikota. Artinya, kalau akumulasi tadi kan sebenarnya itu sudah terdiri dari beberapa unsur yang mestinya mencakup upah yang layak, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas itu. Sebenarnya dari norma yang lama ditambah ... berdasarkan ini, sebenarnya kenapa enggak jadi … ya, itu yang saya katakan tadi. Karena kekhawatiran yang berlebihan itu, takut nanti dipleset-plesetkan lagi. Jadi, dipagari di norma saja. Tapi, ya, dikhawatirkan nanti Mahkamah terlalu maju, jangan … ya, enggak apaapa kalau nanti di … punya pemikiran baru, sampaikan di perbaikan, ya? Kalau tetap seperti ini, ya, gambaran-gambaran itu sudah disampaikan oleh Para Hakim.  

77. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Ya, ya. Jadi, Pak, di sini ada berdasarkan akumulasi itu, ya? Yang mau ditambah itu, ya?  

78. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Ya, akumulasi.  

79. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Sehingga, penafsirannya tidak lagi (…)  

80. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Nilai KHL saja.  

81. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Dipotong-potong? 

82. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Ya, dipot … ya, kalau sekarang dipotong-potong, Yang Mulia. 

83. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Dipotong-potong?  

84. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Dipotong-potong.  

85. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Berdasarkan PP Nomor 78?  

86. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Berdasarkan PP Nomor 78, dipotong-potong, dan ditentukan sendiri, tanpa meminta rekomendasi. Itu yang membuat buruh kemarin demo besar-besaran karena itu, Yang Mulia.   

87. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Oke, berdasarkan PP Nomor 78 tahun berapa tadi?  

88. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
2015, Yang Mulia. 

89. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
2015, ya? Dipotong-potong, ya? Jadi, dibagi-bagi nih? Dipretelin, 
gitu?  

90. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Kalau dalam PP Nomor 78 bukan hanya dipretelin, dihilangkan semuanya, Yang Mulia. Jadi, tidak ada lagi berdasarkan nilai KHL.  

91. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Kehidupan hidup layak, enggak ada?   

92. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Tidak ada. Nilai pertumbuhan ekon (…)  

93. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Nilai produktivitas?  

94. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Tidak ada. Hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, Yang Mulia.   

95. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Oh, hanya nilai pertumbuhan ekonomi saja?  
96. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Dan inflasi.  
97. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Kemudian, rekomendasi juga enggak ada?  
98. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Enggak ada. Dipangkas semua, Yang Mulia.  
99. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Oke. Saya catat dulu, ya. Nilai pertumbuhan ekonomi tidak ada. 
20 
100. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Pertumbuhan ekonomi dalam PP (…)  

101. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Hanya pertumbuhan ekonomi saja, ya?  

102. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Hanya pertumbuhan ekonomi saja.   

103. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Hanya nilai pertumbuhan ekonomi dan?  

104. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Inflasi.  
105. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Inflasi. Padahal, inflasi enggak ada di sini?  
106. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Inflasi dalam Undang-Undang Nomor 13 tidak ada.  
107. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Jadi, hanya , ya?  
108. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Ya.  
109. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR  
Kemudian, tidak ada rekomendasi, ya?  
110. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Tidak ada rekomendasi.   
21 
111. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Ya, sudah pahamlah. Supaya Anda minta ini akumulasi semuanya. Ya, Pak.   

112. KETUA: SUHARTOYO   
Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan tentang bukti tadi? Nanti saja diserahkan di Kepaniteraan, boleh. Apalagi kalau jumlahnya banyak, nanti toh diverifikasi dulu, baru nanti disahkan pada perbaikan. Jadi, kalau tidak lagi ada yang mau disampaikan, perbaikan Mahkamah tunggu sampai dengan tanggal 7 Maret, hari Senin 2016, pada pukul 14.00 WIB. Jelas? Ada pertanyaan? PP-nya nanti dilampirkan, ya?  

113. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Sudah ada?  

114. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Ada.   

115. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR   
Yang itu, apa yang ini?  

116. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Yang di sana, Yang Mulia.  

117. KETUA: SUHARTOYO   
Yang Nomor 78?  

118. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ   
Ya, PP Nomor 78.   
    
119. KETUA: SUHARTOYO  
Ya. Baik, tidak lagi ada pertanyaan? Baik, ya, sidang selesai dan dengan ini ditutup.     

   
Jakarta, 23 Februari 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,   
t.t.d   
Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004  
SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB 
KETUK PALU 3X 


Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.