RISALAH SIDANG pengujian UU KIP Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III) - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

RISALAH SIDANG pengujian UU KIP Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

RISALAH SIDANG pengujian UU KIP Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIV/2016
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 2 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PEMOHON
1. Agus Humaedi Abdilah
2. Muhammad Hafidz

3. Solihin

4. Chairul Eillen Kurniawan
ACARA
Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)
Senin, 28 Maret 2016, Pukul 14.11 – 14.47 WIB
Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

.    1)  Arief Hidayat (Ketua)
.  2)  Anwar Usman (Anggota).
    3)  I Dewa Gede Palguna (Anggota)
.    4)  Maria Farida Indrati (Anggota)
.    5)  Patrialis Akbar (Anggota)
.    6)  Suhartoyo (Anggota)
.    7)  Aswanto (Anggota)
.    8)  Wahiduddin Adams (Anggota)
.    9)  Manahan MP Sitompul Cholidin Nasir (Anggota)

SUSUNAN PERSIDANGAN
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir: 
A. Pemohon:
1. Muhammad Hafidz

2. Solihin

3. Agus Humaedi Abdilah
B. Pemerintah:
1. Yunan Hilmy

2. Mulyanto

3. Tulus Subardjono

4. Bertiana Sari

5. Djoko Agung Harijadi
6. Totok

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB
1.KETUA: ARIEF HIDAYAT 
Bismillahirrahmaaniirahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. 
KETUK PALU 3X 
Saya cek kehadirannya, siapa yang hadir. Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.
2.PEMOHON: AGUS HUMAEDI ABDILAH 
Terima kasih, Yang Mulia. Kami Para Pemohon akan memperkenalkan diri. Saya Agus Humaedi Abdilah, Pemohon I. Yang kedua, Muhammad Hafidz, Pemohon II. Yang ketiga, Solihin, Pemohon III. Untuk Pemohon IV tidak bisa hadir, Yang Mulia. Terima kasih.
3.KETUA: ARIEF HIDAYAT 
Baik, dari DPR tidak hadir karena reses. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan.
4.PEMERINTAH: MULYANTO 
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
5.KETUA: ARIEF HIDAYAT 
Walaikumsalam.
6.PEMERINTAH: MULYANTO 
Kami dari Pihak Pemerintah memperkenalkan diri. Yang sebelah kiri, Pak Djoko Agung Harijadi, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Budaya, Kementerian Kominfo. Kedua, Ibu Bertiana Sari Kepala Biro Hukum Kemenkominfo. Ketiga, Bapak Tulus Subardjono Direktur Komunikasi Publik. Keempat, Bapak Yunan Hilmy, Direktur Litigasi Kemenkum HAM. Kelima, saya sendiri Pak Mulyanto. Keenam, Bapak Totok dari Biro Hukum Kemenaker. Terima kasih, Pak.
7.KETUA: ARIEF HIDAYAT 
Baik, terima kasih. Agenda persidangan kita pada siang hari ini adalah Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Berhubung DPR tidak hadir, maka satu- satunya agenda adalah mendengarkan keterangan dari Presiden. Saya persilakan yang akan menyampaikan, Pak Djoko Agung Harijadi, saya persilakan, Pak.
8.PEMERINTAH: DJOKO AGUNG HARIJADI 
Bismillahirrahmaaniirahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, kami mohon berkenan membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama:
2. Nama:
3. Nama:
Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) M. Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan)
Rudi Antara (Menteri Komunikasi dan Informatika).
Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan, atas permohonan pengujian konstitusional review, ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KIP terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Agus Humaedi Abdilah dan kawan-kawan, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIV/2016, tanggal 15 Februari 2016, dengan perbaikan permohonan tanggal 7 Maret 2016.
Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang KIP sebagai berikut.
I. Pokok Permohonan Para Pemohon.
Yang Mulia, mohon izin untuk tidak membacakan isi pokok permohonan karena sudah dianggap dimengerti dan dipahami, baik oleh Pemerintah maupun Pemohon sendiri. Terima kasih.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing Para Pemohon).
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
1.           Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang KIP, khususnya 
ketentuan Pasal 2 ayat (4) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih besar, dengan cara menutup suatu informasi, sehingga informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya. Oleh karena itu, tidak benar ketentuan a quo menghalang-halangi hak konstitusional Para Pemohon.
2.           Bahwa pada dasarnya, permasalahan hukum yang dihadapi Para Pemohon adalah akibat adanya pengkualifikasian nota pemeriksaan PPK sebagai dokumen yang bersifat rahasia oleh Surat Nomor B.20/PPK/I/2014. Sedangkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang KIP merupakan asas dalam pembentukan Undang-Undang KIP, sehingga menurut Pemerintah, tidak ada hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara ketentuan a quo dengan kerugian konstitusional Para Pemohon. 
Dengan memperhatikan dalil permohonan Para Pemohon
terkait dengan kerugian atau potensi kerugian berkenaan dengan Surat Direktur Jenderal Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor B.20/PPK/I/2014, tanggal 23 Januari 2014 yang mengkualifikasikan nota pemeriksaan PPK sebagai dokumen yang bersifat rahasia. Menurut hukum, sama sekali tidak terkait dengan isu konstitusionalitas tentang keberlakuan norma, akan tetapi merupakan implementasi norma dalam Undang-Undang KIP.
Dengan demikian, seharusnya Para Pemohon melakukan upaya hukum lain, sehingga terhadap permasalahan Para Pemohon menurut Pemerintah, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, menilai, dan memutusnya.
Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
III. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.
Sebelum Pemerintah menegaskan hal yang diuraikan pada bagian ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keterangan terkait dengan materi muatan yang dimohonkan untuk diuji, perkenankanlah Pemerintah terlebih dahulu menerangkan landasan filosofis Undang-Undang KIP sebagai berikut.
Kebebasan informasi merupakan hak dasar yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.” Dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi.”
Namun sebagai hak dasar yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak ini tidak dapat diingkari karena dengan mengingkari hak tersebut, berarti mengingkari martabat kemanusiaan.
Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat).
Oleh karena itu, kebebasan setiap manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi dalam tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.
Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.
1.           Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.           Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
Keberadaan Undang-Undang KIP sangat penting sebagai
landasan hukum yang berkaitan dengan.
1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi.
2.           Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan cara sederhana.
3.           Pengecualian bersifat ketat dan terbatas.
4.           Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi 
dan pelayanan informasi.
Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka
akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.
Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).
Sehubungan dengan dalil Para Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan a quo bertentangan dengan ketentuan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena:
1. Menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh nota pemeriksaan PPK sebagai informasi publik, sehingga Para Pemohon tidak dapat mengajukan pengesahan ke pengadilan negeri setempat. Atas akibat hukum terbitnya nota pemeriksaan PPK yang secara nyata-nyata tidak dijalankan oleh pengusaha, sehingga sifat rahasia nota pemeriksaan PPK yang bukan berakibat hukum pidana harus dikecualikan untuk memberikan jaminan dan perlindungan, serta kepastian hukum para Pemohon, pemerintah menerangkan sebagai berikut.
a. Dari uraian di atas, keberadaan Undang-Undang KIP mempunyai prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi
publik. Informasi publik yang dikecualikan adalah bersifat ketat dan terbatas, vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang KIP. Adapun informasi publik yang dikecualikan adalah bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada (suara tidak terdengar jelas) atau sebaliknya, vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang KIP. Dalam penjelasannya dimaksud ... maaf, dalam penjelasannya, yang dimaksud konsekuensi yang timbul adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan undang-undang ini. Apabila suatu informasi dibuka, suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.
b. Selain itu, pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (4), pembatasan informasi yang dikecualikan juga diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang KIP, dimana informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, informasi publik dapat:
.    1)  Menghambat proses penegakan hukum.
.    2)  Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
.    3)  Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
.    4)  Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
.    5)  Merugikan ketahanan ekonomi nasional.
.    6)  Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
.    7)  Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
.    8)  Mengungkap rahasia pribadi.
.    9)  Berupa memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
10)Berupa informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan undang-undang.
Butir 1 hingga 10 sebagaimana diuraikan di atas adalah
ruang lingkup terhadap pembatasan semua informasi yang layak dirahasiakan, yaitu mulai dari rahasia negara hingga rahasia pribadi.
2. Sedangkan terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan nota pemeriksaan PPK menurut Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 tidak dapat dikualifikasikan sebagai informasi publik yang bersifat rahasia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang KIP, Pemerintah menerangkan sebagai berikut.
a. Bahwa surat yang dimaksud oleh Para Pemohon bukan berbentuk surat edaran, melainkan surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan kepada para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk menjawab pertanyaan, apakah nota pemeriksaan PPK merupakan dokumen rahasia atau dapat diberikan kepada setiap pihak yang memerlukan.
b.           Bahwa nota pemeriksaan adalah hasil pemeriksaan PPK yang berisi temuan-temuan ketidaksesuaian yang terjadi di perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang sekaligus memerintahkan pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap ketidaksesuaian tersebut, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Apabila perusahaan tidak mematuhi nota pemeriksaan tersebut, maka akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk yang bersifat perdata atau dilanjutkan dengan proses penyidikan dalam tindak pidana ketenagakerjaan untuk yang bersifat pidana.
c.            Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang- Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia yang berbunyi, “Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam Pasal 2 di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan yang didapatnya berhubungan ... berhubung dengan jabatannya.” Nota pemeriksaan PPK harus dinyatakan bersifat rahasia, sehingga tidak berpotensi menghambat proses hukum selanjutnya. Hal ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang KIP yang mengategorikan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat meliputi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. 
Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, ketentuan
Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang KIP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang
Dasar Tahun 1945. Karena dengan berlandaskan keberlakuan ketentuan a quo, justru dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat untuk mendapat informasi dan kepentingan negara untuk merahasiakan informasi yang penting dirahasiakan guna menjaga dirugikannya hak orang lain sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
IV. Petitum.
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas,
Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusional review ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.
1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2.           Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3.           Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4.           Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.           Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 
Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik
Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.
Kuasa Hukum Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly,
9. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Djoko. Silakan duduk kembali.
Dari meja Hakim, ada yang akan dipersoalkan? Ada dua orang Hakim. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo terlebih dahulu.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Wassalamualaikum wr. wb.
10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Sedikit saja yang ingin saya mintakan, barangkali tanggapan atau semacam penegasan dari Pihak Pemerintah.
Sebenarnya, sisi-sisi yang disampaikan dari pihak keterangan Pemerintah tadi, sebenarnya sudah menjawab apa yang di ... yang menjadi persoalan apa yang disampaikan oleh Pemohon. Tapi memang tadi Bapak bahwa ketika dikaitkan bahwa reasoning daripada sifat rahasia hasil nota pemeriksaan itu atau nota hasil pemeriksaan itu. Karena kan kalau dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan hukum, seperti hukum pidana dan perdata, itu ... itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa itu harus bersifat rahasia. Tapi sebenarnya setelah saya cermati dari permohonan Para Pemohon ini, mereka menegaskan secara ... pemisahan yang tegas antara ruang hukum privat, ruang hukum perdata, dan hukum pidana. Itu yang sebenarnya mereka masih ada sisi- sisi yang bisa dijadikan akses untuk melakukan penuntutan supaya norma ini harus dibedakan kepentingan hukum yang mana. Jangan kemudian serta-merta hukum itu dicampur aduk dan kemudian ditutup, di-lock, dikunci bahwa tidak boleh ada akses sedikit pun untuk Para Pemohon, meskipun dalam ruang hukum perdata. Kalau ruang hukum publik, mungkin ya. Karena tindakan hukum selanjutnya harus didasarkan pada adanya sinyal-sinyal awal yang kalau itu kemudian dibuka ke publik, mungkin akan mengganggu proses penyidikan, proses penyelidikan, penyidikan, kemudian pengembangan selanjutnya, pendalaman terhadap kasus itu, ataukah ... ataukah yang lain, bukan kepentingan hukum di situ. Tapi kalau untuk kepentingan-kepentingan keperdataan, privat, itulah yang sebenarnya sudah dipisah dalam permohonan ini oleh Para Pemohon ini supaya itu kemudian dimaknai jangan kemudian itu juga ditutup.
Jadi ketika kemudian pengusaha atau pemberi kerja, yaitu tidak memenuhi apa yang menjadi putusan yang ada di dalam nota hasil pemeriksaan itu, itu mereka bisa menggunakan upaya-upaya hukum keperdataan. Kalau saya membaca, sepertinya seperti itu, tapi itu yang tadi belum terjawab, Bapak, mestinya dipisahkan. Bagaimana kalau pidana memang ruangnya memang harus betul-betul ditutup karena untuk kepentingan hukumnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kalau dengan kepentingan-kepentingan keperdataan? Itu yang dia kemudian tidak bisa menerima alasan bahwa itu juga mestinya serta-merta dirahasiakan. Barangkali itu nanti bisa diberi penjelasan kalau sidang ini ataukah hari ini juga bisa ditambahkan, ataukah di kesempatan yang berbeda bisa ditambahkan, Pak. Biar mereka ini, Para Pemohon ini, Adik-Adik ini juga mendapat kejelasan, harus dibedakan secara tegas soal itu.
Barangkali itu, Pak Ketua. Terima kasih.
11.         KETUA: ARIEF HIDAYAT 
Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia Pak Patrialis.
12.         HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 
Terima kasih, Pak Ketua. Saya mau minta penjelasan mengenai tentang memberikan perlindungan publik yang lebih luas tadi, Pak. Minta dielaborasi lebih jauh, yang dimaksudkan itu bagaimana? Karena kalau kita bicara masalah buruh, mereka kan juga bagian dari publik. Yang kedua, bagaimana kalau hal yang dirahasiakan itu putusannya itu justru bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang sebetulnya memungkinkan itu untuk dibuka? Kalau misalnya hal yang dirahasiakan tadi terus ternyata bisa dibuka untuk kepentingan umum, itu bagaimana? Itu saja, terima kasih.
13.         KETUA: ARIEF HIDAYAT 
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hampir mirip, sebagaimana yang sudah disampaikan Para Yang Mulia. Saya juga ada semacam kegelisahan membaca anak kalimat yang terakhir dari Pasal 2 ayat (4) ini. Jadi saya bacakan, yang terakhir. “Informasi publik dalam rangka untuk melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.” Jadi dapat menutup informasi publik untuk melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya. Kegelisahan saya, melindungi kepentingan yang lebih besar, itu dilihat dari kacamata terminologinya, pengertiannya, atau definisinya, itu sifatnya bisa sangat luas sekali terbuka, bisa multitafsir, sehingga bisa saja lembaga, kementerian, badan pemerintah daerah, merasa dengan pasal ini bisa ... bahasa Jawanya itu mulur mungkep. Pak Djoko, mungkin tahu bahasa Jawa? Bisa membuka ruang yang sangat lebar, sehingga itu dianggap melindungi atau kalau dibuka itu berbahaya. Atau bisa saja dipersempit bahwa itu tidak. Karena ini sifatnya elastis sekali. Nah, mestinya dalam perumusan satu pasal, itu kan harus kita hindari sedapat mungkin yang sifatnya luas, multitafsir. Orang selama ini, putusan-putusan yang kita lihat di berbagai lapangan bidang hukum, itu untuk kepentingan umum biasanya ditafsirkan untuk kepentingan politik supaya kalau itu berbau SARA, berbau mengganggu ketertiban, keamanan, ya, itu ... itu bisa saja itu ditutup. Tapi, ini dengan bahasa, atau anak kalimat, atau frasa yang demikian ini, bisa menimbulkan
sebagaimana orang menafsirkan, termasuk Pemohon bisa menafsirkan
itu.
Nah, ini mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut, supaya kita
bisa betul-betul mendapat satu pemahaman yang baik. Karena selama ini, bisa saja ... saya kebetulan pernah menjadi panitia seleksi KIP di daerah di Jawa Tengah. Itu juga mencoba memahami pasal-pasal dari Undang-Undang KIP ini. Memang ada beberapa hal yang perlu lebih kita cermati dalam Undang-Undang KIP ini, termasuk di dalamnya ini yang dirisaukan oleh Pemohon, ya. Pemohon kemudian mempersoalkan, ini kalau kepentingannya kepentingan privat, masa itu mengganggu kepentingan yang lebih besar dan sebagaimana sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi.
Nah, ini kalau bisa dijelaskan lebih panjang-lebar, sesuai dengan apa yang baik berkembang di dalam praktik maupun pengertian yang selama ini dimengertikan oleh Kominfo, sehingga kita mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (4) ini.
Masih ada lagi? Kalau cukup ... begini, Pak Staf Ahli, Pak Djoko, dan Bapak, Ibu sekalian dari Pemerintah. Bisa tidak dijawab pada kesempatan ini, bisa dijawab melalui tertulis sebagai tambahan keterangan Pemerintah yang disampaikan pada persidangan pada pagi hari ini ... pada siang hari ini.
Silakan, kalau mau di anu ... atau nanti?
14.         PEMERINTAH: DJOKO AGUNG HARIJADI 
Terima kasih, Yang Mulia, masukan, pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Hakim Suhartoyo, Bapak Hakim ... Yang Mulia Pak Hakim Patrialis Akbar, dan Yang Mulia Bapak Ketua Majelis. Kami sepenuhnya sudah catat. Dan kami mohon waktu untuk menyampaikan tanggapan lebih komprehensif untuk kemudian disampaikan kepada Majelis dalam waktu yang ditentukan oleh Majelis.
15.         KETUA: ARIEF HIDAYAT 
Ya, baik.
16.         PEMERINTAH: DJOKO AGUNG HARIJADI 
Terima kasih.
17.         KETUA: ARIEF HIDAYAT 
Nanti pada sidang yang berikutnya (...)
18.         PEMERINTAH: DJOKO AGUNG HARIJADI 
Tertulis, ya.
19.         KETUA: ARIEF HIDAYAT 
Ya, secara tertulis nanti disampaikan kepada kita. Baik. Dari Pemohon, ada yang akan ... tidak ditanyakan, tapi nanti itu direaksi pada waktu dalam perkembangan persidangan melalui ahli atau melalui kesimpulan nanti, ya. Baik. Apakah Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi?
20.         PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ 
Dua saksi dan satu ahli, Yang Mulia.
21.         KETUA: ARIEF HIDAYAT 
Baik. Dua saksi, satu ahli, ya? Bisa diajukan pada persidangan yang akan datang, ya? Baik. Dari Pemerintah, apakah akan mengajukan saksi atau ahli? Supaya kita bisa agendakan. Atau setelah dari Pemohon?
22.         PEMERINTAH: DJOKO AGUNG HARIJADI 
Setelah dari Pemohon, tapi kami merencana ... menyiapkan untuk dua ahli dan satu saksi juga, Yang Mulia.
23.         KETUA: ARIEF HIDAYAT 
Ya, baik. Kalau begitu, dua ahli, satu saksi, ya? Nanti yang berikutnya. Baik. Kalau begitu, pada kesempatan ini, sidang sudah bisa diselesaikan. Pada persidangan yang berikutnya, keterangan Pemerintah secara tertulis, kita harapkan sudah bisa masuk dengan tambahan apa yang disampaikan oleh Para Hakim. Kemudian, kita pada persidangan berikutnya, akan mendengarkan keterangan DPR dan mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon. Jadi, dua orang saksi dan satu ahli didatangkan pada persidangan yang akan datang. Persidangan yang akan datang akan diagendakan pada hari Rabu, 20 April tahun 2016. Jadi, nanti kira-kira tiga minggu lagi, lebih. Sehingga, jawaban Pemerintah juga mungkin sudah siap yang secara tertulis, ya. Saya ulangi, Rabu, 20 April 2016, pada pukul 11.00 WIB, ya. Dari Pemohon, cukup, ya? Dari Pemerintah juga cukup? Baik.

Sidang selesai dan ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 14.47 WIB
Jakarta, 28 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,
Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.