RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-XIV/2016 [Sidang ke II] perbaikan - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-XIV/2016 [Sidang ke II] perbaikan

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 88 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abda Khair Mufti
2. Muhammad Hafidz
3. Agus Humaedi Abdillah, dkk


ACARA
Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 7 Maret 2016, Pukul 11.00 – 11.07 WIB 
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat


1) Suhartoyo
2) Patrialis Akbar
3) Wahiduddin Adams

Achmad Ridwan
(Ketua) (Anggota) (Anggota)
SUSUNAN PERSIDANGAN
Panitera Pengganti 

Pihak yang Hadir: A. Pemohon:

1. Chairul Eillen Kurniawan 
2. Solihin
3. Muhammad Hafidz
4. Marsanto


B. Kuasa Hukum Pemohon:
1. Iskandar Zulkarnaen

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB
  1. KETUA: SUHARTOYO
    Baik, persidangan kita mulai. Persidangan dengan agenda pemeriksaan acara sidang perbaikan Perkara Nomor 8/PUU-XIV/2016, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
    KETUK PALU 3X
    Baik, supaya diperkenalkan Para Kuasa atau Prinsipal yang hadir pada pagi hari ini?
  2. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN
    Assalamualaikum. Hadir Kuasa Hukum Iskandar Zulkarnaen.
  3. PEMOHON: MARSANTO
    Nama saya Marsanto dari PT Wing Surya, Gresik.
  4. PEMOHON: CHAIRUL
    Hadir Pemohon 10, Chairul Eillen Kurniawan, Pekerja PT Nestle Indonesia.
  5. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ
    Hadir, Yang Mulia Muhammad Hafidz Pemohon 4, Pekerja PT Dana Persada Raya Motor Industri.
  6. PEMOHON: SOLIHIN
    Hadir, Pemohon Nomor 4 Solihin, dari PT Sulindafin, Cikarang.
  7. KETUA: SUHARTOYO
    Baik, terima kasih. Jadi hari ini untuk acara perbaikan dan Mahkamah sudah menerima perbaikan pada hari ini tadi dan untuk lebih jelasnya dalam forum sidang yang terbuka untuk umum ini supaya disampaikan perbaikan pada pokok-pokoknya saja.
    Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN
Kuasa Hukum, Yang Mulia.
Perbaikan permohonan pengujian Pasal 88 ayat (4) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada persidangan tanggal 23 Februari 2016, dengan ini Para Pemohon hendak menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan dalam Perkara Nomor 8/PUU-XIV/2016, sebagai berikut.
Pertama, mengenai penyesuaian jumlah pemberi kuasa dalam permohonan yang telah diperbaiki adalah sebanyak 123 orang, terdiri dari lima bendel Surat Kuasa, yaitu diberikan oleh Abda Khair Mufti dan kawan-kawan 20 orang, Muhammad Hafidz dan kawan-kawan 7 orang, Masna dan kawan-kawan 11 orang, Marsanto dan kawan-kawan 75 orang, dan Isa Trisnawati dan kawan-kawan 10 orang.
Kedua. Para Pemohon telah memberikan tambahan mengenai gambaran penetapan besaran upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) yang diperintahkan oleh Pasal 88 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terlihat dalam halaman 30 angka 6. Kami juga telah menguraikan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 11 Tahun 2014, termuat dalam halaman 34 angka 16 yang pada pokoknya belum menyentuh pada tafsir. Bagaimana merumuskan nilai upah minimum yang didasarkan pada nilai KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, apakah untuk menghitung upah minimum yang terdiri dari nilai KHL sudah termasuk nilai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi? Atau apakah rumusan upah minimum terdiri dari nilai KHL ditambah dengan nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi?
Ketiga. Untuk memperjelas adanya keterkaitan antara norma dalam Pasal 88 ayat (4) dengan norma Pasal 88 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta agar ketika permohonan dikabulkan tidak melahirkan tafsir upah dengan standar ganda, maka Para Pemohon telah mengubah permohonan isi petitum pada halaman 36 dan 37, yang bunyinya menjadi, “Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a, berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika tidak dimaknai, pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a, berdasarkan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas, dan nilai pertumbuhan ekonomi.”

Demikian pokok-pokok permohonan ini, Para Pemohon sampaikan. Terima kasih.
  1. KETUA: SUHARTOYO
    Baik, terima kasih. Jadi yang berdasarkan dari pemerintah kota dan itu dihilangkan, ya?
  2. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN
    Ya, dihilangkan, Yang Mulia.
  3. KETUA: SUHARTOYO
    Tapi ini sebenarnya kalau dengan yang original dengan yang Adik- Adik ini minta ini apakah ... kayaknya ini sama, ya? Toh itu juga, dan, dan, menjadi kumulatif kan sebenarnya? Kalau yang diminta akumulasi kan bedanya apa dengan yang dan, dan, yang pasal originalnya?
  4. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN
    Ini penegasan, Yang Mulia.
  5. KETUA: SUHARTOYO
    Oh, sudah tegas nanti diulang-ulang jadi enggak tegas malah. Ini kan sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak, dan dengan memperhatikan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Artinya kan sudah kumulatif kan? Kemudian, tidak mempunyai kekuatan mengikat jika tidak dimaknai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jika dimaknai akumulasi dari tiga elemen tadi, sebenarnya ... tapi ya enggak apa-apa itu kan suara hati yang mungkin puasnya seperti ini ya nanti semua akan kami sampaikan di forum RPH untuk bagaimana disikapi oleh Mahkamah.
    Ada yang mau disampaikan, Pak? Bapak? Baik, untuk bukti sudah masuk, Pak? Bukti 1 sampai 7, enggak ada tambahan ini?
  6. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN
    Yang Mulia.
  1. KETUA: SUHARTOYO
    Baik, kalau tidak ada tambahan kami dari Mahkamah akan mensahkan, ya, bukti P-1 bertanda P-1 ... bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7.
    KETUK PALU 1X
    Baik, ada yang mau disampaikan lagi?
  2. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN
    Yang Mulia, pada halaman 27 angka 3 itu tercatat 112, seharusnya 123.
  3. KETUA: SUHARTOYO
    Halaman 27?
  4. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN
    Ya. Yang atas, Yang Mulia. P-4.112.
  5. KETUA: SUHARTOYO
    112?
  6. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN
    Harusnya 123.
  7. KETUA: SUHARTOYO
    Oh, maksudnya ... ini Pemohon kan maksudnya?
  8. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN
    Betul.
  9. KETUA: SUHARTOYO
    P ... yang paling atas kan?

  1. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN
    Ya. Bahwa bukti P-4 sampai dengan bukti P-4.112 seharusnya (...)
  2. KETUA: SUHARTOYO
    123 (...)
  3. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN
    P-4.123. Itu saja, Yang Mulia.
  4. KETUA: SUHARTOYO
  5. Ini mungkin konsep lamanya kali, ya, yang belum tambahan, ya? Oke. Itu saja?
    Baik, jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan, nanti akan semua tergantung dari bagaimana Mahkamah menyikapi dalam Rapat Permusyawaratan. Nanti Anda-Anda tinggal menunggu bagaimana proses selanjutnya, nanti akan ada pemberitahuan (suara tidak terdengar jelas) pekerjaannya beracara di sini sebenarnya kan sudah tidak perlu dijelaskan, ya.
    Baik, jadi persidangan pada hari ini selesai dan dengan ini ditutup.

    KETUK PALU 3X
    SIDANG DITUTUP PUKUL 11.07 WIB

    Jakarta, 7 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,
    t.t.d
    Rudy Heryanto
    NIP. 19730601 200604 1 004




Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-XIV/2016 [Sidang ke II] perbaikan

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.